Geming Jokowi di Hari Pemecatan 57 Pegawai KPK

Presiden Joko Widodo diam saat Novel Baswedan dan 56 orang pegawai resmi dipecat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (30/9). Tak ada pernyataan yang dia disampaikan ke publik.

Sebenarnya, sikap Jokowi ditunggu oleh berbagai pihak. Terlebih, Jokowi juga pernah meminta agar tes wawasan kebangsaan (KPK) jangan menjadi landasan untuk memecat pegawai KPK.

Tak Bersuara

Presiden Jokowi berada di Jakarta saat KPK ramai dan menjadi perhatian publik lantaran 57 pegawai resmi diberhentikan pada Kamis kemarin (30/9).

Jokowi keluar dari Istana, yakni saat mendatangi mendatangi rumah duka politisi senior PDIP Sabam Sirait di Bintaro, Jakarta Selatan. Akan tetapi, dia tidak menyampaikan apapun terkait KPK.

Sejak jauh hari, para pegawai KPK dan aktivis antikorupsi mendesak Jokowi mengambil sikap untuk menyelesaikan polemik tes wawasan kebangsaan. Bahkan Komnas HAM dan Ombudsman pun telah mengirim rekomendasi kepada presiden.

Salah satu rekomendasinya yakni meminta Jokowi memulihkan status dan mengangkat para pegawai menjadi ASN di KPK. Rekomendasi diberikan lantaran Komnas HAM dan Ombudsman menemukan kejanggalan di balik tes wawasan kebangsaan, sehingga pemecatan lebih baik dianulir.

Pada 15 September, Jokowi pernah berkomentar. Tetapi tidak memuaskan aktivis antikorupsi dan pegawai KPK.

"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan."

Hanya itu yang disampaikan Jokowi pada 15 September lalu. Kala itu, Jokowi beralasan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) masih berjalan. Ia memilih menghormati proses di kedua lembaga itu atas nama sopan santun ketatanegaraan.

Hari H pemberhentian pegawai KPK yakni 30 September tiba. Novel Baswedan cs keluar dari Gedung Merah Putih. Mereka membawa barang-barang dengan pita tersemat di lengan.

Jokowi tetap tak mengucapkan sepatah kata pun kepada publik. Hari ini, Jumat (1/10), Jokowi dikabarkan kunjungan kerja meninggalkan Jakarta.

Sebanyak 57 pegawai KPK resmi dipecat per 30 November 2021. Mereka berharap Presiden Jokowi mengambil sikap, namun yang bersangkutan tak menyampaikan apapun. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

ASN Polri

Beberapa hari jelang pemecatan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap rencana rekrutmen Novel Baswedan dkk. Ia berniat menjadikan 56 orang pegawai KPK itu menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengklaim sudah mengajukan usul ke Presiden Joko Widodo. Menurutnya, usulan itu telah mendapat lampu hijau dari Jokowi.

Hal itu juga dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia menyebut usulan itu telah dibahas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria.

Meski demikian, detail rencana itu belum dibeberkan ke publik. Usulan itu juga belum dieksekusi hingga para pegawai resmi dipecat KPK.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar berpendapat seharusnya Jokowi mempertahankan Novel dkk di KPK jika melihat ada kejanggalan TWK. Pasalnya, rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman jelas merujuk pada langkah tersebut.

"Apakah ada standar yang berbeda antara sikap Pancasilais dan cinta negara di KPK dengan sikap Pancasilais dan cinta negara di kepolisian?" ujar Zainal pada program Newscast di CNN Indonesia TV, Kamis (30/9).

Hingga saat ini, belum ada kelanjutan pembahasan nasib Novel Baswedan dkk. Para pegawai pun belum menentukan sikap terkait tawaran dari Kapolri.

"Kami belum tahu pasti, kami belum jelas tawaran dari Kapolri ini. Kami baru mendengarnya dari media, kami belum dihubungi secara formal," ucap salah satu eks pegawai KPK Hotman Tambunan.