Sekjen Baru Kemensos Ungkap Perbaikan DTKS Terhambat di Pemda

CNN Indonesia

Senin, 04 Okt 2021 15:44 WIB

Sekjen Kemensos mengatakan setiap turun ke lapangan bersama Mensos RI, pihaknya kerap menemukan persoalan komitmen dari pemda yang belum optimal terkait DTKS. — Ilustrasi. Seorang warga membawa paket sembako bansos yang diserahkan petugas kelurahan menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Dumai, Riau, Minggu (17/5/2020). (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan hambatan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) salah satunya karena pemerintah daerah tidak melakukan pembaruan data secara rutin. Itulah, sambungnya, salah satu faktor utama banyak data orang miskin yang tidak sesuai dengan kondisi riil.

Harry yang baru saja dilantik menggantikan Sekjen Kemensos sebelumnya, Hartono Laras, mengatakan hambatan tersebut ditemukan dari hasil Mensos Tri Rismaharini beserta dirinya melakukan evaluasi langsung di lapangan.

"Ketika Kemensos turun ke lapangan dan Ibu Mensos langsung mengecek kualitas data yang dimiliki untuk kepentingan bansos, ditemukan sejumlah persoalan komitmen dari pemda yang belum optimal melakukan verifikasi dan validasi data termasuk pengusulan baru, penggantian, penambahan sedemikian rupa," kata Harry dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VIII DPR RI, Senin (4/10).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal menurut Harry, tanggung jawab untuk memperbarui data DTKS sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Sementara pihaknya hanya memadankan data yang dilaporkan oleh pemda dan memastikan kebenaran data.

"Menurut UU Nomor 13 tahun 2021, sudah jelas mengatur bagaimana kewajiban update data itu ada di pemda, dari level terendah kecamatan-kabupaten, hingga ke pusat," ujarnya.

Lihat Juga :

Risma WA ke Istri Gubernur Gorontalo Minta Maaf soal Marah

Dia mengatakan bakal terus melakukan perbaikan data DTKS dengan mengupayakan pemda bergerak aktif melakukan perbaikan data. Pihaknya juga bakal terus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemadanan data.

"Nah ini upaya yang dilakukan selain sosialisasi terus menerus, turun ke lapangan, atau melakukan kunjungan kerja, juga Pusdatin melakukan sistem daring untuk pemadanan data secara dinamis," tutur Harry.

Terbaru, Kemensos telah melakukan pemadanan DTKS pada Agustus 2021. Dalam data teranyar tersebut dilaporkan jumlah orang kategori miskin terdata DTKS sebanyak 156.504.151.

Sebelumnya pada data DTKS Juni, jumlah orang kategori miskin yang terdata sudah padan dengan Dukcapil sebanyak 139.477.527 orang. Artinya ada sekitar 17 juta penambahan data dalam DTKS pada Agustus 2021.