Positivity Rate Covid Kaltara Tertinggi Dalam Sepekan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi dengan jumlah positivity rate alias rasio kasus warga terpapar virus corona (covid-19) harian paling tertinggi di Indonesia dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan paparan data di laman Kemenkes, positivity rate Kaltara mencapai 4,71 persen dengan 10.345 spesimen warga yang diperiksa dalam sepekan.

Selanjutnya, provinsi yang menduduki posisi tertinggi kedua positivity rate di Indonesia adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan 3,55 persen. Dilanjutkan Sulawesi Tengah dengan positivity rate sebesar 2.87 persen. Sementara itu, tingkat positivity rate secara nasional dalam sepekan terakhir berada di rata-rata 0,91 persen.

Sebagai informasi, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan ambang batas minimal angka positivity rate kurang dari 5 persen. Sehingga, apabila positivity rate suatu daerah semakin tinggi, maka kondisi pandemi di daerah tersebut memburuk sehingga perlu ditingkatkan kapasitas pemeriksaan Covid-19 nya.

Adapun cara menghitung positivity rate mingguan ialah dengan merata-rata hasil dari jumlah warga yang terkonfirmasi positif covid-19, kemudian dibagi dengan jumlah capaian testing dan dikalikan 100 persen.

Variabel testing covid-19 di Indonesia terkini dihitung dari hasil pemeriksaan menggunakan metode polymerase chain reaction (PCR) alias tes swab, tes cepat molekuler (TCM), dan rapid test antigen.

Lebih lanjut, Kemenkes juga mencatat tiga provinsi lainnya dengan positivity terendah. Yakni Sulawesi Tenggara dengan 0,21 persen, kemudian Maluku 0,27 persen, dan Bengkulu dengan positivity rate sebesar 0,31 persen.

Kendati demikian, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman ikut menyoroti positivity rate dengan angka kecil yang terjadi di daerah-daerah luar Jawa. Menurutnya, rendahnya positivity rate dipengaruhi oleh jumlah tes yang tidak ideal, sehingga warga yang terdeteksi juga tidak maksimal.

Untuk itu, Dicky meminta pemerintah agar terus memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan level. Perpanjangan itu menurutnya harus dilakukan selama label pandemi pada virus corona belum dicabut secara global.

Selain perpanjangan PPKM, Dicky mewanti-wanti kepada pemerintah agar tidak banyak melakukan relaksasi pada mobilitas warga, lantaran sebaran kasus covid-19 di Indonesia masih sangat fluktuatif dan berpotensi mengalami gelombang ketiga pada akhir atau bahkan awal tahun mendatang.