Perusakan Kantor Desa Bojong Koneng Tetap Diproses Hukum

Polres Bogor mengaku akan tetap melanjutkan penyelidikan kasus perusakan Kantor Desa Bojong Koneng oleh sejumlah massa meskipun laporan itu telah dicabut.

Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan langkah ini tetap dilakukan karena pihaknya menemukan unsur pidana dan kasus ini bukan delik aduan alias tak perlu pelaporan.

"Karena ada kejadian perusakan, tentunya ini kan pidana, kalau ini kan pidana ada laporan ke sini," jelasnya ditemui di Polres Bogor, Cibinong, Bogor, Senin (4/10).

Selain itu, kepolisian menilai kasus ini juga rentan menyebabkan timbulnya konflik sosial, sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Pertama, ini bukan delik aduan. Keduanya, perkara ini merupakan perkara yang rentan adanya konflik sosial, sehingga perkara ini kita lanjutkan," ungkapnya.

Dalam prosesnya, Harun mengaku telah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Ada pemeriksaan saksi. Kemarin sudah dilaksanakan (olah TKP)," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Bojong Koneng Rusdi Anwar mengaku akan mencabut laporan terkait perusakan kantornya oleh sejumlah warga di Polres Bogor.

Langkah ini ditempuh Rusdi usai upaya mediasi dengan masyarakat setempat. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus perusakan yang terjadi pada Sabtu (2/10) secara kekeluargaan.

Kasus tersebut bermula ketika sejumlah warga Desa Bojong Koneng mencoba meminta perlindungan kepada aparat Desa guna menghentikan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Sentul City.

Namun, aparat desa setempat justru kabur ketika dimintai bantuan. Hal tersebut diduga menyulut emosi warga yang berujung pada perusakan sejumlah fasilitas kantor Pemerintah Desa.