PKS: RUU IKN Tak Prioritas Dibahas, Terlalu Memaksakan

CNN Indonesia
Selasa, 05 Oct 2021 13:30 WIB
PKS menilai saat ini ada empat masalah utama yang tengah dihadapi rakyat, yakni pengangguran, lapangan kerja, ekonomi, serta penegakan hukum. Ilustrasi Kawasan Ibu Kota Baru. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) saat ini bukan prioritas untuk dibahas.

Politikus PKS, Bukhori Yusuf menilai pembahasan RUU IKN saat ini akan terlalu memaksakan. Apalagi, menurutnya, suatu rancangan undang-undang seharusnya dapat menyelesaikan masalah bangsa. Dia menganggap jika pemindahan ibu kota bukan solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini.

"PKS masih melihat bahwa ini belum menjadi prioritas di masa sekarang, terlalu memaksakan diri untuk kemudian membahas sebuah rancangan," kata Bukhori di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/10).


Bukhori melanjutkan, sebuah rancangan undang-undang juga harus memberi sebuah kepastian untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, pembahasan RUU Ibu Kota Negara belum akan memberi kepastian kesejahteraan bagi rakyat.

Ia juga menjelaskan bahwa sebuah undang-undang seharusnya dapat memberikan sebuah solusi dari berbagai masalah. Sementara, menurutnya, saat ini ada empat masalah utama yang tengah dihadapi rakyat: pengangguran, lapangan kerja, ekonomi, serta penegakan hukum.

"Empat isu besar terkait ekonomi dan seterusnya tadi, apa solusinya dengan pemindahan ibu kota? Saya kira ketiga hal itu tadi bisa menjawab," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini meminta agar pemerintah menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan terkait masalah pemindahan ibu kota. Apalagi saat ini Indonesia tengah mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah juga harus menggunakan akal sehat dan sikap yang wise atau bijak untuk menyikapi segala persoalan, khususnya pemindahan IKN. Pertanyaannya, apakah itu menjadi prioritas kita, khususnya di saat negara sedang mengalami kontraksi serius terkait masalah ekonomi," jelas Bukhori.

Bukhori menjelaskan, pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan gedung, tapi juga memindahkan sistem. Menurutnya, pemindahan sistem ini yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sistem itu, menurut dia juga berkenaan dengan budaya, sikap, infrastruktur dan suprastruktur.

Lebih lanjut, Bukhori mengatakan, PKS bukannya menolak rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Namun, ia menilai pemindahan ibu kota memerlukan waktu yang tepat.

"Dalam hal pemindahan ibu kota sah-sah saja menurut saya, tapi momentum dan timing itu menjadi penting," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah menerima surat presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari pemerintah. Dia menyampaikan itu bersama Mensesneg Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di DPR.

"Pada kesempatan ini kami pimpinan DPR menerima Pak Mensesneg dan Kepala Bappenas yang membawa Supres dari pemerintah terkait ibu kota negara," kata Puan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Rabu (29/9).

(dmi/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER