Tito Absen, Rapat Penetapan Pemilu Diundur

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Saan Mustopa mengatakan rapat penetapan tanggal pencoblosan pemilu 2024 bersama pemerintah kemungkinan mundur hingga usai masa reses. Seperti diketahui, DPR bakal memasuki reses mulai 8 Oktober. Sementara, pembukaan masa sidang berikutnya 7 November 2021.

Komisi II sedianya menjadwalkan rapat untuk menetapkan tanggal pencoblosan Pemilu hari ini, Rabu (6/10). Namun, rapat tersebut ditunda lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak bisa hadir, karena ada rapat dengan Presiden Joko Widodo.

"Ya kemungkinan habis reses. Karena kita kan besok udah penutupan masa sidang," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10).

Saan mengatakan, terkait penundaan, DPR sekaligus memberikan waktu lebih bagi KPU maupun penyelenggara pemilu lainnya untuk meng-exercise usulan pemerintah bahwa tanggal pencoblosan 15 Mei.

Lihat Juga : DPR Tunda Penetapan Pemilu Usai Tito Mendadak Temui Jokowi

Selain itu, menurutnya, dengan penundaan ini, DPR juga bakal konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Kita juga mau konsultasi dengan MK dan MA terkait dengan PHPU, terutama terkait dengan batas waktu penyelesaian sengketa," tutur Saan.

Ia juga membantah bahwa penetapan jadwal pemilu yang berlarut-larut ini sebagai akal-akalan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

"Enggak ada. Kalau soal pemilu sudah firm ya, itu 2024. Itu sudah kita pastikan bahwa 2024 itu ada pemilu. Nah sekarang itu yang kita tentukan adalah terkait dengan soal tanggal dan bulan," jelas Saan.

Ini merupakan ketiga kalinya DPR batal menggelar rapat untuk mengambil keputusan soal jadwal pemilu. Pertama pada 6 September 2021, ketika itu Mendagri berhalangan hadir karena tengah kunjungan kerja ke Papua.

Kemudian, yang kedua pada 16 September. Saat itu, Tito tiba-tiba mengusulkan agar pemilu digelar bulan April-Mei 2024.

Terakhir rapat pengambil keputusan jadwal pemilu 2024 hari ini juga batal digelar. Pasalnya, Tito harus hadir di Istana Kepresidenan untuk mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo.

Lihat Juga : Gus Miftah Respons Rp100 juta Mumtaz Rais: Ora Aji Ora Didol

Masalah tanggal pemungutan suara pemilu menjadi polemik. Pemerintah dan KPU belum satu suara mengenai hal ini.

KPU sebelumnya mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu tanggal 21 Februari. KPU beralasan, jika pemilu tetap digelar April, pihaknya khawatir akan ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memakan waktu semakin lama. Terlebih jika MK memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Sementara, pemerintah mengusulkan agar pemilu dilaksanakan pada April-Mei 2024. Terkini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan agar Pemilu dilaksanakan 15 Mei 2024.