PDIP: Jokowi Perlu Kumpulkan Ketum Parpol Bahas Pemilu 2024

Partai politik (parpol) di DPR masih belum satu suara soal jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengumpulkan para ketua umum partai untuk menentukan pelaksanaan pemilu mendatang.

Sejumlah partai mendukung usulan pemerintah agar Pemilu 2024 digelar 15 Mei, sementara lainnya menyatakan setuju dengan tanggal usulan KPU, 21 Februari.

"Menurut hemat saya malah perlu untuk presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok, yang prinsipnya terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arief Wibowo, Rabu (6/10).

Menurutnya, banyak masalah yang harus dirumuskan secara bersama-sama, baik itu masalah penyusunan jadwal, tahapan, hingga program Pemilu dan Pilkada 2024.

Lihat Juga : Tito Absen, Rapat Penetapan Pemilu Diundur

Sekretaris Fraksi NasDem, Saan Mustopa membenarkan partai politik belum satu suara terkait tanggal Pemilu 2024. Menurutnya, masih banyak argumentasi mengenai jadwal Pemilu 2024.

"Masih (belum satu suara), karena masih banyak pandangan tadi dengan argumentasi yang berbeda-beda," kata Saan.

Sejauh ini, baru NasDem, Gerindra, Golkar, dan PAN yang menyatakan sepakat dengan usulan pemerintah agar Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Sementara, PDIP, PKB, PPP, Demokrat, dan PKS lebih sepakat dengan usulan KPU.

Dengan kondisi tersebut, kata Saan, NasDem mendorong agar ada pertemuan antar ketua umum parpol untuk membicarakan mengenai hal ini.

"Kalau pada prinsipnya ya DPR kalau KPU dengan pemerintahnya bisa satu suara ya kita tidak ada masalah. Nah karena itu kita mendorong lah pimpinan parpol ini untuk bisa ketemu," ujarnya.

Lihat Juga : DPR Tunda Penetapan Pemilu Usai Tito Mendadak Temui Jokowi

Golkar Dukung

Politikus Golkar yang juga Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia pun setuju dengan ide pertemuan Jokowi dengan pimpinan parpol. Menurutnya, presiden dapat membangun komunikasi dengan seluruh ketua umum parpol.

"Golkar mendorong, ikut mendorong apabila memang ada inisiatif juga dari presiden untuk membangun komunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik dalam rangka untuk mencari titik temu dan konsep serta desain yang paling ideal dalam melaksanakan pemilihan umum 2024," kata Doli.

Menurutnya, masalah pemilu ini memang harus menjadi pembahasan bersama. Sebab, pemilu bukan hanya ajang milik KPU, Kemendagri, maupun Komisi II DPR.

"Karena ini hajatan kita semua, maka kita perlu membangun konsensus bersama, semuanya, tentu kalau di dalam mekanisme formal itu direpresentasikan antara pemerintah dengan DPR yang merupakan wakil rakyat," ujar Doli.

Sebelumnya, rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan agenda penetapan tanggal pencoblosan Pemilu 2024 yang sedianya digelar hari ini, Rabu (6/10) dibatalkan.