PKS Tantang Prasetio Edi Buktikan Kebohongan Anies Baswedan

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi harus menjelaskan kebohongan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

PKS merepons pernyataan Prasetio yang sebelumnya meminta Anies untuk berhenti berbohong dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024.

"Harus jelas yang dituduhkan oleh Pak Ketua itu yang mana," kata Suhaimi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/10).

Ia mengatakan, interpretasi setiap orang terhadap sesuatu bisa saja berbeda. Namun, jika menuduh dan melabeli seseorang pembohong, maka hal itu harus dijelaskan.

"Kalau tuduhan dan melabeli seorang gubernur, maka harus jelas mana yang dianggap berbohong," ujar Wakil Ketua DPRD ini.

Lihat Juga : Taufik Sentil Prasetio Edi: Masa yang Bohong Jadi Pak Anies?

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies berhenti berbohong dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pemilihan Gubernur sampai 2024.

Pras mengatakan, pelaksanaan Pilgub diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur.

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI. Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam keterangan tertulis, dijelaskan bahwa pernyataan Pras tersebut terkait dengan pernyataan Anies soal kampanye ketika menjadi pembicara di acara PAN di Bali.
Selain itu, juga dicantumkan pendapat loyalis Anies, Geisz Chalifah, yang pernah menyebut ada penjegalan terhadap Anies Baswedan, menjelang Pemilu 2024.

Sementara itu, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di acara PAN itu, pernyataan Anies yang sempat menyinggung soal tidak ada Pilgub di 2022, awalnya bermula dari pertanyaan Politisi PAN yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.

Lihat Juga : ANALISIS Pilpres 2024 Ajang Tarung Generasi Baru, Prabowo Sulit Menang

"Pembangunan di Jakarta sangat bagus. Sudah banyak yang dilakukan. Dibalik prestasi Pak Anies banyak kritikan keras yang datang. Nah kita ingin tahu, artinya ada beberapa pihak yang tidak puas. Bagaimana bapak memandang itu?" tanya Zita.

Anies lalu menjawab bahwa selama memimpin Jakarta, pihaknya tidak pernah melakukan survei. Ia menyebut 23 janji telah dirumuskan dalam rencana kerja. Alih-alih mengecek soal kepuasan publik, ia mengaku lebih memilih melakukan pengecekan dalam eksekusi program.

Ia juga menyebut dalam 3-4 tahun kepemimpinannya, pemerintah berusaha menghadirkan program kesetaraan, keadilan hingga kebersamaan.

"Jadi, di Jakarta selama 3-4 tahun, semua saya konsentrasikan pada itu. Dulu rencananya, nanti tahun terakhir baru mulai kampanye. Ternyata nggak ada pilkada tahun depan, enggak ada pilkada. Jadi ya sudah kita kerja terus aja, gitu kan, nggak ada kampanye tahun depan," ujar Anies

"Kan programnya gini, tiga tahun pertama kerja eksposur besar, tahun keempat mulai mendekati, maka dari itu ada survei dan lain-lain. Baru masuk tahun keempat dan tahun kelima persiapan untuk pilkada. Kalau pilkadanya nggak ada, ya sudah kita terusin aja kerja sampai akhir," ucapnya menambahkan.

Lihat Juga : Wagub DKI Buka Suara Soal Dugaan Anies Dijegal Maju 2024