Luhut soal Ego Parpol Daerah di PPKM: 'Which is' Enggak Salah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui penanganan pandemi terhambat ego sektoral kepala daerah berdasarkan asal partai politik.

"Ada [egosentris partai politik], sangat ada, tapi bukan dari hal negatif, dia (kepala daerah) kan mewakili partainya, dia membela partainya, which is enggak salah sebenarnya," kata dia, dalam wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia TV, Senin (11/10).

Hal itu ia rasakan saat menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang harus berkoordinasi dengan kepala daerah.

"Jadi orang melihat kamu partai apa, Demokrat, Gerindra, PSI, saya misalkan dari Golkar, saya mikir-mikir juga nurut sama kamu. Kenapa? Karena jalurnya bukan kamu kok," ujar dia.

Padahal menurutnya keberhasilan penangan pandemi tak bisa dilepaskan dari sosok kepemimpinan. "Jadi manajemen itu penting tinggal si komandan itu tentara atau manajer ini bisa memadukan semua tidak boleh ada egonya dia," tuturnya.

Melihat keadaan itu, Luhut mengaku akan melapor kepada Presiden Jokowi soal pelaksanaan otonomi daerah.

"Melihat keadaan sekarang, saya lapor Presiden juga pak sudah waktunya kita harus evaluasi ini [otonomi daerah] karena enggak jalan," lanjut dia.

Diketahui, sejumlah kepala daerah membuat atau setidaknya mengusulkan kebijakan berbeda dengan pemerintah pusat, terutama terkait karantina wilayah.

Misalnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, yang merupakan kader Partai Demokrat, meminta penerapan lockdown jelang PON Papua; Gubernur Anies Baswedan sempat meminta penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat Pusat memilih PPKM.

Terlepas dari itu, Luhut mengklaim Indonesia sebenarnya hebat dalam penanganan pandemi bila dibandingkan negara lain.

"Kita terus gampang aja bersuara negatif ke orang indonesia, membandingkan kita dengan negara lain tapi kita sebenarnya hebat dan sakti. Hanya Kita enggak tahu gimana caranya," kata dia.

"Kita tuh paling singkat naik dan turunnya [gelombang pandemi], kita paling singkat dibandingkan negara lain. Kalau saya agak sombong dikit enggak apa-apa lah ya walaupun [pandemi] ini belum selesai," imbuhnya.

Vaksinasi Tertinggi

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim wilayahnya menjadi yang paling tinggi dalam kecepatan rata-rata vaksinasi harian.

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) per 7 Oktober 2021, kecepatan rata-rata harian sudah mencapai 273.675 dosis per hari.

Sementara, realisasi vaksinasi Jabar per 10 Oktober 2021 adalah 26.703.228 dosis. Untuk mencapai target herd immunity pada 31 Desember, Jabar masih harus meningkatkan kecepatan rata-rata penyuntikan menjadi 589.728 dosis per hari.

"Karena kami penduduknya paling besar dibandingkan Jakarta. Kemudian fasilitas pusat ngumpulnya di sana, dikasih vaksinnya sama. Kalau vaksin kita mau selesai sesuai target di Desember, kami butuh 15 juta dosis vaksin per bulan," kata Ridwan dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK Perwakilan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (11/10).

Emil, sapaannya, mengatakan hingga Oktober baru 30 juta dosis vaksin yang diterima Jabar dari seharusnya 75 juta vaksin.

"Kalau vaksinnya 15 juta dan kecepatan kami 500.000 per hari dapat kekejar," ucap mantan Wali Kota Bandung itu. Namun, realitanya Jabar tidak dapat 15 juta per bulan.

"Kami pernah tes sampai 450.000-an dalam sehari," ucapnya.

Ke depan, pihaknya fokus vaksinasi di wilayah aglomerasi seperti Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung raya. "Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung raya," pungkas Emil.