Jakarta, CNN Indonesia -- Meski tanggal Pemilu dan Pilpres 2024 masih jadi bahan perdebatan di Komisi II DPR, relawan para tokoh politik nampaknya tak mau tahu. Dua kelompok relawan baru saja dideklarasikan baru-baru ini.
Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gema Puan, menggelar deklarasi mendukung Wakil Ketua DPR Puan Maharani di pemilihan presiden 2024.
Sehari sebelumnya, dukungan juga dideklarasikan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Sahabat Luhut Binsar Panjaitan (LBH).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Brawijaya, Anang Sudjoko menilai kemunculan para relawan adalah upaya untuk mendongkrak elektabilitas tokoh tertentu.
Biasanya, kata dia, deklarasi dilakukan untuk menunjukkan kesan seolah-olah seorang tokoh politik yang lahir dan dicintai rakyat.
Padahal, Anang melihat hal itu sengaja dibuat oleh tim pemenangan dan bukan murni kehendak rakyat.
"Jadi relawan ini adalah sebuah desain dalam rangka untuk mem-branding dari tiga kandidat itu, sebagai sebuah sosok, yang mempunyai kedekatan dengan rakyat dan seolah-olah berangkat dari keinginan rakyat," kata Anang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/10).
Cerita sukses dukungan dari relawan muncul sejak Pilgub DKI Jakarta 2012. Kala itu, dukungan relawan yang dilakukan secara masih berhasil memenangkan Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Belakangan, kata Anang, gerakan relawan muncul secara secara masif dalam Pilpres 2014 dan 2019. Sejumlah kelompok masyarakat banyak mengatasnamakan diri sebagai relawan Jokowi. Mereka ada Projo hingga Jokowi Mania.
Anang tidak dapat memastikan bahwa kemunculan para relawan tersebut lahir di luar garis komando partai alias organik dari masyarakat.
Namun, jika itu lahir murni secara organik, ia menilai kelompok relawan merupakan wajah dari kekecewaan masyarakat terhadap mesin politik partai.
"Ada stereotype terhadap partai politik, yang sudah dianggap tidak bisa bekerja atau sebagai representasi mereka, sehingga perlu adanya gerakan rakyat sipil yang keluar atau yang ada di luar kepartaian politik itu," kata dia.
Kekuatan Relawan
Wakil Ketua DPR Puan Maharani didukung oleh relawan yang menamakan dirinya Gema Puan (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Namun, Anang melihat cara kerja relawan kini tak ubahnya partai politik. Mereka tak sedikit yang melakukan politik transaksional. Bisa dilihat dari jabatan-jabatan tertentu yang diduduki para elite relawan namun di luar kompetensi mereka.
Kekuatan Relawan
Anang melihat mesin politik relawan sebetulnya tak cukup untuk mendongkrak elektabilitas tokoh politik. Dia mencurigai relawan bagian dari kinerja partai politik yang dilakukan di luar struktur.
Dalam kasus Jokowi, dukungan relawan memang berkontribusi besar memenangkan mantan wali kota Solo itu menjadi Presiden. Namun, ada banyak variabel, mulai dari ketokohan hingga peran media.
"Jadi tidak hanya murni dari rakyat itu sendiri, tapi tetap membutuhkan sebuah ketokohan. Jadi tidak murni rakyat biasa, karena rakyat biasa belum tentu memiliki ketokohan dalam memimpin sukarelawan ini," katanya.
Hal serupa juga disampaikan pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto. Menurut Arif, banyak variabel yang bisa memenangkan seorang tokoh politik dengan hanya bermodal dukungan relawan.
Kesuksesan Jokowi pada 2014 dan 2019 juga dibantu oleh ketokohan Jokowi yang dianggap mewakili kelompok masyarakat bawah.
Kala itu, lanjut Arif, Jokowi melakukan blusukan sebagai antitesa pencitraan ala SBY. Padahal, upaya yang dilakukan Jokowi kala itu merupakan model pencitraan yang baru dikenal masyarakat.
"Blusukan adalah citra politik. Blusukan bukan tidak pencitraan. Blusukan itu pencitraan, yang ingin dibawa adalah anti pencitraan," kata Arif kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/10).
Namun ia ragu hal itu akan kembali terulang pada tokoh politik kiwari seperti Puan atau Luhut.
Menurutnya, kehadiran politikus dengan citra baru saat akan sangat berperan dalam perolehan dukungan yang digalang relawan.
Sebab, sulit untuk mengukur dukungan relawan sebagai salah satu variabel kemenangan seorang kandidat dalam pemilihan.
