Bakamla Dapat Hibah Tanah 2 Hektare untuk Pangkalan di Natuna

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menghibahkan tanah seluas total 2 hektare untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Lahan tersebut akan dibangun untuk pangkalan dan sistem peringatan dini (SPD) Natuna.

"Jadi kita sangat mendukung Bakamla hadir di sini, dan salah satu dukungan riil pemerintah daerah itu adalah menghibahkan tanah agar nanti bisa dibangun pangkalan," kata Bupati Natuna Wan Siswandi di Kantor Bupati Natuna, Selasa (12/10).

Siswandi mengatakan tanah sini tersebar di Selat Lampa, Bunguran Timur Laut, dan Sekatung, pulau terluar di Natuna. Menurutnya, pemberian tanah ini merupakan salah satu bentuk dukungan pihaknya untuk menjaga keamanan di perbatasan.

Natuna diketahui wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan sejumlah negara, seperti Vietnam, Malaysia, hingga Kamboja. Selain ke Bakamla, Pemda Natuna juga menghibahkan tanah ke TNI AL, dan sejumlah instansi lain.

"Nanti akan ada pengembangan TNI AL, buat pangkalan, KKP, nanti ada Bakamla nanti kalau sudah ada tiga lembaga ini saling mengisi saya pikir di laut akan aman," kata Siswandi menambahkan.

Siswandi berharap Bakamla bisa segera membangun pangkalan dan stasiun pemantauan di atas tahan hibah tersebut.

"Kita beri hibah tanah itu agar Bakamla itu hadir di Natuna ini secara langsung, jadi dia punya pangkalan, dia punya radar, tujuannya agar bisa mengawasi dan memonitor perkembangan nelayan luar dan gangguan dari negara luar," ujarnya.

Sekretaris Utama Bakamla Laksamana Muda S. Irawan mengatakan kerja sama berupa hibah lahan ini bakal memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan Natuna.

"Selain itu, juga peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk ikut berpartisipasi dalam keamanan dan keselamatan di laut," kata Irawan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Bakamla dengan Pemkab Natuna.

Irawan menyebut ruang lingkup kerja sama yang ditandatangani bersama Pemkab Natuna meliputi penyediaan lahan serta fasilitas lain untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Natuna.

Kedua, pemanfaatan teknologi dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan peningkatan keamanan di perairan Natuna. Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisi.

Keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan dan keselamatan laut. Terakhir pertukaran informasi bidang keamanan dan keselamatan laut.