Kemenkes Sebut Nilai Rapor D dari BEM UI untuk Perbaikan

Kementerian Kesehatan merespons pemberian nilai 'D' yang disematkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menganggap wajar pemberian nilai tersebut. Ia menyebut kritik tersebut harus diterima sebagai bentuk evaluasi dari aspirasi warga terhadap kinerja Kemenkes.

Lihat Juga : Rapor Merah Menteri Jokowi, BEM UI Minta 6 Pejabat Dicopot

"Tentunya masukan dan kritik serta saran dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari para mahasiswa merupakan suatu upaya untuk perbaikan ke depan, ya," kata Nadia melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/10).

Nadia mengatakan sejauh ini Kemenkes telah berupaya maksimal menjalankan strategi pengendalian Covid-19 di Indonesia. Baik itu melalui peningkatan strategi testing dan tracing, hingga akselerasi program vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang saat ini sudah menyentuh 110 juta orang di Indonesia.

Untuk itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes ini juga mewajarkan sejumlah perbedaan pendapat dan pandangan terkait kinerja Kemenkes di Indonesia sepanjang ini.

Adapun rapor nilai 'D' disematkan kepada Menkes terkait sejumlah masalah dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. Pertama, ketimpangan cakupan vaksinasi Covid-19 yang masih terjadi, seperti perbandingan antara provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis satu.

Lihat Juga : Rapor Merah Menteri Jokowi, BEM UI Desak Luhut Dievaluasi

Berdasarkan data Kemenkes per 20 Oktober 2021, persentase capaian vaksinasi tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan 131,15 persen. Sementara terendah terjadi di Papua dengan 23,98 persen.

Kedua, BEM UI menilai implementasi tracing melalui aplikasi PeduliLindungi masih bermasalah karena ketiadaan verifikasi pemilik kartu vaksin ataupun sertifikat elektronik, maupun status kesehatannya saat memasuki ruang publik.

Lemahnya aplikasi PeduliLindungi, menurut BEM UI menyebabkan setidaknya 9.855 warga terkonfirmasi positif virus corona masih berkeliaran di sejumlah tempat publik yang bergerak di sektor perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, keagamaan, pendidikan, olahraga, dan lainnya.

"Ya, dengan kritik itu, tentunya kita dapatkan dari berbagai sisi pandang yang berbeda, selama prinsipnya membangun dan untuk perbaikan ke depan," ujar Nadia.

BEM UI baru-baru ini merilis rapor merah yang menyasar sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Rapor merah itu disampaikan BEM UI tepat di momen dua tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Setidaknya ada enam menteri dan kepala lembaga negara yang mendapat rapor merah bernilai 'E' dan layak dicopot menurut BEM UI. Mereka di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dari golongan non kementerian.

Kemudian empat menteri lainnya yang dinilai pantas untuk dicopot adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

Lihat Juga : BEM UI Desak Jokowi Copot Firli Bahuri: Bawa Kemunduran

Sementara itu, dua menteri lainnya yakni Menteri Kesehatan BGS dan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sama-sama mendapat nilai rapor 'D'.

Penilaian itu tak lain untuk meminta Jokowi mengevaluasi Menteri Kesehatan BGS terkait kinerjanya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Serta kepada Luhut, terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.