Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto membela Presiden Joko Widodo soal tudingan lebih sering menggelar rapat ketimbang era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya sindiran itu dilayangkan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Hasto menyatakan frekuensi agenda-agenda rapat sejalan dengan banyaknya kebijakan yang harus diambil pemerintah.
"Sebenarnya terbalik. Bagaimana kepemimpinan Jokowi ini justru menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PDIP Perjuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mencontohkan, salah satu keputusan strategis yang banyak dihasilkan pada era kepemimpinan Jokowi ialah masifnya pembangunan infrastruktur di pelbagai daerah.
"Beberapa waktu lalu saya ke Solo saya agak kaget, saat sedang sarapan soto ternyata di situ banyak orang Jawa Timur. Mereka mengatakan orang Surabaya sekarang banyak yang sarapannya di Solo karena sudah ada infrastukturnya," jelasnya.
"Ini karena konektivitas yang terbangun dengan sangat baik pada zaman pemerintahan Presiden Jokowi. Ini tidak terjadi zaman Presiden SBY," imbuhnya kepada wartawan.
Sebelumnya, Kamhar melayangkan kritik selama ini Jokowi terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa empat sampai lima kali dalam sepekan.
Sementara mengutip pidato mantan Wapres Jusuf Kalla, yang pernah mendampingi SBY dan Jokowi, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat.
Ucapan Kamhar itu merupakan sentilan balik pada Hasto yang menyebut SBY dalam 10 tahun kepemimpinannya sering mengadakan rapat, tanpa menghasilkan keputusan.
Kamhar menganggap Hasto tidak menyadari fakta sebelum era pemerintahan Jokowi, dan menilai kritik PDIP bisa jadi ditujukan jauh sebelum SBY.
"Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa empat sampai lima kali," kata Kamhar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/10).
(fiq/vws)