Otorita soal Lahan Warga di Kawasan IKN: Kita Buka Dialog

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan akan membuka dialog dengan warga kawasan inti ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih terhambat status hak atas tanah mereka.

Ia mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan warga setempat dengan menjunjung prinsip keadilan. Sehingga, pihak manapun yang dinyatakan berhak atas tanah, harus berkenan menerima keputusan tersebut.

"Kita harus buka komunikasi dialog. Membuktikan mana [pihak yang berhak]. Secara adil ya, secara adil itu artinya kalau pemerintah betul, masyarakat sudah harus menerima. Tapi kalau masyarakat betul, pemerintah juga harus menerima, tentang bagaimana hak-hak, keadilan dari hak-hak atas tanah," kata Dhony dalam diskusi secara daring yang diselenggarakan Transmedia, Kamis (17/3).

Dhony juga mengatakan dirinya tak menampik bahwa dalam membangun suatu pusat pertumbuhan, kerap ada saja yang terbentur urusan lahan. Oleh karena itu, dia mengatakan akan mendalami persoalan tersebut dan melakukan mediasi melalui lembaga-lembaga terkait.

"Kalaupun memang harus secara hukum, [maka akan] dilakukan. Tapi atas dialog itu sebelumnya, atas kesepakatan," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga di Kelurahan Sepaku mengatakan kawasan kampung mereka tak bisa disertifikasi hak milik lantaran belum beralih menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) alias masih dianggap negara sebagai KBK.

Warga pun khawatir lahan pemukiman, pertanian, maupun ladang mereka berpotensi direlokasi bila IKN diresmikan.

Ketua RT 01 Kelurahan Sepaku, Asri Rapih mengatakan hingga kini lahan pemukiman warga belum juga mendapat kejelasan status.

Meskipun Jokowi dan sejumlah gubernur beberapa waktu lalu datang ke IKN, namun kata dia, tak ada satupun upaya dialog dari pemerintah dengan warga setempat terkait persoalan lahan.

"Belum ada [kejelasan]. Kemarin dia [Jokowi] datang itu kan nggak ada dibahas masalah lahan-lahan. Dia kan membahasnya sama 34 gubernur itu aja," ujar Asri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/3).

Sementara itu, Kepala adat Suku Balik di Kampung Sepaku Lama, Kelurahan Sepaku, Sibukdin pun mengonfirmasi belum ada lagi penjelasan dari pihak pemerintah setelah kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah IKN tersebut.

"Belum, belum ada lagi (sosialisasi)," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis siang.

Dia menegaskan sebaiknya dalam proyek IKN tersebut, pemerintah jangan melupakan hak-hak warga lokal terutama penduduk yang memang sudah turun menurun berada di wilayah tersebut.

"Bukan untuk menolak [IKN] atau sebagainya, cuma untuk memberi masukan agar masyarakat adat setempat perlu diperhatikan pemerintah nantinya. Jadi kita bagaimana cara pendekatannya, bagaimana kami bisa muncul ke permukaan dan mempertahnkan hak-hak kami," kata Sibukdin.