Dirugikan Kapal Ikan Asing, Nelayan Natuna Siap 'Bela Negara'
CNN Indonesia
Kamis, 18 Nov 2021 14:30 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Nelayan Natuna, Zali Wardi mendukung rencana pemerintah merangkul nelayan untuk membantu menjaga Laut Natuna Utara. (CNN Indonesia/Hamka Winovan)
Natuna, CNN Indonesia --
Zali Wardi (42), tengah memperbaiki kapalnya di sisi timur dermaga Pelabuhan Pering/Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna, siang itu. Sudah sepekan lebih nelayan Natuna tak melaut lantaran kapalnya itu butuh perawatan.
Sambil memperbaiki kapal yang jadi alat mata pencahariannya itu, Zali mengeluhkan tangkapan ikan yang terus berkurang akhir-akhir ini.
Menurutnya, kapal ikan asing seperti dari Vietnam yang kerap ditemuinya, jadi biar kerok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan tanpa alasan, kapal-kapal dari negeri tetangga itu menggunakan trawl atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Alat tangkap berupa jaring itu bukan hanya menangkap ikan dewasa, namun juga ikan-ikan kecil yang mestinya ditangkap di kemudian hari.
Sementara nelayan Natuna seperti dirinya, selain menggunakan kapal kecil, hanya 5 gross tonnage (GT), juga cuma mengandalkan alat pancing sederhana. Hanya ikan dewasa yang ditangkap.
Zali yang sudah belasan tahun menjadi nelayan ini mengatakan, kapal-kapal Vietnam menurunkan di satu lokasi, kemudian ditarik oleh dua kapal bersamaan. Setelah pukat terisi penuh, kapal-kapal tersebut berhenti untuk memindahkan hasil tangkapan.
Sistem penangkapan seperti itu, kata Zali, membuat ikan di Laut Natuna Utara habis. Hasil tangkapan ia dan nelayan Natuna lainnya pun berkurang.
ia menuturkan, dahulu baru 5 hari di laut, kotak fiber berisi es sudah penuh. Saat ini, jika Zali berlayar sampai 10 hari kotak-kotak es itu belum tentu penuh.
Kondisi tersebut membuat pendapatannya menurun drastis. Beberapa tahun lalu, sekali melaut 10 hari, Zali bisa mengantongi Rp20 juta. Sekarang ini, pendapatan ikannya turun menjadi belasan juta rupiah. Hasil itu masih harus dibagi empat, dirinya, 2 ABK, dan membayar kredit kapal.
"Dulu masih juga terhitung Rp20 juta lebih hasil balik, sekarang tinggal belasan, 12, 13. Tahun-tahun ini lah," kata Zali kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Zali berharap pemerintah meningkatkan patroli di Laut Natuna Utara untuk menghalau dan menangkap kapal-kapal ikan Vietnam tersebut. Ia pun siap membantu memberikan informasi jika melihat kapal ikan Vietnam kepada instansi terkait.
Berdayakan Nelayan
Ketua Rukun Nelayan Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Herman berharap TNI AL, Bakamla dan Ditjen PSDKP KKP melibatkan nelayan dalam pengawasan di Laut Natuna Utara.
Menurutnya, para nelayan yang biasa mencari hingga sampai utara ZEE Indonesia bisa dijadikan sebagai perpanjangan tangan di tengah laut.
"Dengan catatan, kita mungkin bisa dilatih dan dibina, dan dibantu juga dengan peralatan navigasi seperti radio panggil," kata Herman kepada CNNIndonesia.com.
Pelibatan nelayan bisa dilakukan lewat cara yang sederhana. Salah satunya, menurut Herman, dengan membekali radio panggil di setiap kapal nelayan.
Radio panggil itu tersambung dengan kapal TNI AL maupun Bakamla, sehingga informasi keberadaan kapal ikan Vietnam maupun kapal pemerintah asing bisa segera diketahui.
"Radio panggil bisa di-setting jalur khusus, kita bisa menghubungi Bakamla atau AL," ujarnya.
Herman optimistis keberadaan nelayan sangat membantu aparat patroli. Apalagi, menurut dia, terkadang kapal patroli tak selalu berada di tengah laut.
Kapal patroli, baik KRI, kapal Bakamla, maupun Ditjen PSDKP KKP memang suatu waktu pasti merapat ke dermaga untuk mengisi bahan bakar maupun perbekalan. Dengan demikian perairan utara Natuna bisa saja kosong dari patroli.
"Dengan kekosongan itu kan nelayan kita terkadang berada 24 jam, ketika pada waktu tersebut kalau ada kapal asing masuk, kan kita bisa menghubungi kapal Bakamla yang ada di darat," katanya.
Menurutnya, selama ini salah satu kendala nelayan Natuna memberikan informasi adalah jarak tempuh yang sampai berhari-hari. Jika nelayan melihat ada kapal ikan asing maupun kapal pemerintah asing, mereka tak bisa langsung melaporkan. Mereka butuh waktu 3 sampai 5 hari lebih untuk kembali ke darat dan memberikan laporan.
"Kalau punya radio panggil kan cepat, kalau itu kita ngeliat, jam itu (juga) kita kasih tau, kalau memang armada kapal dengan cepat, kan ada pangkalan udara, kan bisa pantau, yang penting libatkan kami nelayan," ujarnya.
Nelayan Bela Negara
Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan pihaknya sudah memiliki rencana untuk melibatkan nelayan dalam membantu mengawasi perairan perbatasan, termasuk Natuna.
Aan mengaku sudah memaparkan konsep tersebut kepada Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Muhammad Herindra serta beberapa perwakilan nelayan. Pihaknya ingin bekerja sama dengan para nelayan.
Aan mengaku ingin para nelayan bisa lebih banyak hadir di perairan utara Natuna. Ia tak mau hanya aparat penegak hukum, seperti TNI AL, Bakamla, maupun Ditjen PSDKP KKP yang berada di tengah laut. Menurutnya, kehadiran nelayan sangat membantu kapal-kapal patroli RI.
"Pelaku ekonominya juga hadir di sana. Itu baru cakep, kalau selama ini kan kita hanya nangkap usir, itu tidak selesaikan masalah. Kita lihat China, Vietnam, Filipina juga seperti itu," kata Aan kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Perwira AL bintang tiga itu mengatakan para nelayan akan mendapat pembekalan semacam bela negara. Menurutnya, nelayan-nelayan yang mendapat pembekalan bisa mengetahui harus melapor ke mana jika melihat pergerakan kapal-kapal mencurigakan di perairan perbatasan.
"Konsep saya seperti itu, ini juga harusnya di-support oleh pemerintah. Jadi khusus nelayan ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan juga tentunya dengan alat tangkap ini harus disesuaikan dengan daerah-daerah," ujarnya.
Selain itu, Aan mengaku sangat ingin kapal-kapal Bakamla maupun KRI ikut mengawal nelayan-nelayan Natuna mencari ikan hingga perbatasan ZEE Indonesia. Untuk mewujudkan ini, kata Aan, perlu komunikasi dengan para pihak terkait.
Menurutnya, kapal-kapal Bakamla terbatas sehingga tak bisa setiap hari mengawal kapal nelayan mencari ikan di Laut Natuna Utara. Namun, Aan menyebut hal tersebut bukan menjadi masalah. Ia pun akan membuka komunikasi dengan para nelayan di Natuna.
"Makanya ini harus sering ngobrol, kalau enggak nanti pas dia (nelayan) keluar, (kapal Bakamla) pas masuk (dermaga), enggak ketemu dong. Kasih (tahu) dong siapa koordinator nelayan, nanti saya kasih kontak person saya. Kita jagain. Saya ingin gitu," katanya.
'Program Nelayan Nasional Indonesia', di halaman selanjutnya...
Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita mengatakan program pembekalan bela negara yang diberikan kepada kelompok nelayan agar bisa ikut mengawal Laut Natuna Utara bernama Nelayan Nasional Indonesia (NNI). Wisnu menyebut konsep tersebut sudah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.
"Ini kan konsep yang disampaikan, bukan Bakamla yang mengelola dan melaksanakan, ya tidak juga. Ini kan lintas kementerian. Konsep ini ditawarkan untuk nanti dikerjakannya bersama-sama," kata Wisnu kepada CNNIndonesia.com belum lama ini.
Wisnu mengatakan usulan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kehadiran negara di perairan utara Natuna yang kerap menjadi sasaran pencurian ikan serta manuver kapal pemerintah China.
Ia mengatakan para nelayan itu akan bertugas melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sembari mencari ikan. Mereka, tentunya juga mendapatkan insentif.
Wisnu memastikan para nelayan itu tidak akan dilengkapi dengan senjata. Namun, mereka mendapat pelatihan bela negara, dan nasionalisme untuk membangun kewaspadaan maritim.
"Jadi ada nelayan di sana. Tidak sekadar aparat penegak hukum yang patroli. Tapi ada nelayan. Aparat penegak hukum ini pun juga tugasnya selain patroli untuk menangkal ancaman, juga mengawal. Jangan sampai kemudian terjadi gesekan atau benturan antara nelayan kita dengan nelayan asing," ujarnya.
Untuk jumlah nelayan, Wisnu mengatakan hal itu tergantung dari ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, ia menyebut, usulan ini perlu dibicarakan bersama kementerian/lembaga terkait.
"Kalau bisa 4 kapal, satu kapal isi 25 orang, berarti 100 orang. Misal bisa sampai 100 kapal ya berarti bisa sampai 2.500 orang. Seberapa anggaran yang tersedia untuk ini. Itu kan kementerian lembaga terkait," katanya.
"Misal kapal ikan yang tahu KKP. Pelatihan dasar bela negara yang tahu Kemhan, Bakamla dan TNI AL kan bisa sebagai pendukung atau pengguna," imbuhnya.
Wisnu mengaku sudah menyampaikan rencana ini ke Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurutnya usulan itu disambut dengan persetujuan dari para nelayan.
"Pekerjaan utama mencari ikan, tapi mereka punya sense yang tadi, kewaspadaan maritim, kalau misal ada kapal perang lewat sini, nanti pas ke darat kasih tahu, misalnya ke TNI AL," katanya.
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali, Selasa 2 NovemberFoto: Dokumentasi Kogabwilhan I
Pembinaan TNI AL
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Muhammad Ali mengatakan pihaknya juga sudah memiliki kebijakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merangkul para nelayan sebagai perpanjangan mata dan telinga petugas patroli di Laut Natuna Utara.
"Bahwa kita akan memanfaatkan kapal-kapal nelayan sebagai perpanjangan mata dan telinga dari unsur-unsur aparat maritim yang ada," kata Ali kepada CNNIndonesia.com.
Ali menyebut pembinaan secara langsung bakal dilakukan KKP serta Lanal Ranai. Menurutnya, nelayan-nelayan tersebut bsia memberika segala informasi yang mencurigakan di perairan utara Natuna. Pihaknya pun akan melengkapi peralatan komunikasi yang lebih baik.
"Membina nelayan di sana bagaimana cara melaporkan apa yang dia lihat secara cepat tentunya dengan melengkapi alat komunikasi tadi," ujarnya.
Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Kolonel Laut (P) Dofir menyebut pihaknya sudah rutin menggalang nelayan lokal Natuna lewat Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla).
Dofir mencontohkan ketika salah satu nelayan menyampaikan informasi terkait keberadaan kapal-kapal ikang asing di Laut Natuna Utara. Informasi nelayan itu langsung ia teruskan ke Gugus Termpur Laut (Guspurla) Komando Armada I. Ia menyadari salah satu kendala saat ini adalah jaringan komunikasi.
"Mereka kan sampai di atas 20 (mil laut), sementara komunikasi maksimal hanya 8 sampai 10 (mil laut) jaringan telepon. Mereka kan cari ikan, enggak bisa langsung pulang, setelah tiga hari baru ini (berlabuh), keburu pergi (kapal ikan asing)," ujarnya.
Dofir berharap jaringan komunikasi bisa sampai ke Laut Natuna Utara agar para nelayan yang tengah mencari ikan melihat aktivitas kapal-kapal asing bisa segera melaporkan ke pangkalan yang di daratan.
"Karena keamanan itu tidak hanya tanggung jawab mutlak instansi tertentu. Itu menjadi tanggung jawab mutlak semuanya, bangsa ini. Jadi kalau kita tidak bersinergi, tidak pernah terwujud keamanan itu," ujarnya.
Memperkeruh Situasi Laut Natuna Utara
Sementara Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritik rencana Bakamla tersebut. Di masa damai, kata dia, tidak seharusnya nelayan digunakan untuk keperluan itu.
"Dalam konteks nelayan, yang paling penting sekarang bukan dia dijadikan Komcad atau enggak, justru kalo dia udah jadi Komcad terus kita mobilisasi nelayan ke sana, jadi enggak bener nanti situasinya. Karena dia udah status Komcad-nya itu. Dia sudah komponen cadangan TNI," kata Fahmi.
Dalam konteks bela negara, Fahmi mengatakan kemauan nelayan untuk melaut hingga zona yang sering dimasuki nelayan asing telah menunjukkan adanya semangat nasionalisme.
Alih-alih ikut memantau dan menjadi informan, kata Fahmi, pemerintah seharusnya memikirkan cara agar para nelayan itu dapat dilindungi.
"Bentuknya bisa meningkatkan patroli. Patrolinya enggak bisa kita bicara sektoral, karena enggak mampu . Misalnya Bakamla melakukan patroli sendiran kan gak mampu. Dukungan sarana terbatas tentu harus berbagi peran," ujarnya.
Namun demikian, ia mengaku setuju jika anggota Komcad yang baru-baru ini dilantik dimobilisasi ke Laut Natuna, dengan catatan, jika situasi di Laut Natuna dianggap bersifat ancaman militer.
"Silahkan aja kalau dianggap itu ancaman yang bersifat militeristik. Komcad diturunkan untuk melindungi dan menjaga keamanan di sana melindungi keselamatan warga kita yang beraktivitas di sana," katanya.
Natuna, CNN Indonesia --
Zali Wardi (42), tengah memperbaiki kapalnya di sisi timur dermaga Pelabuhan Pering/Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna, siang itu. Sudah sepekan lebih nelayan Natuna tak melaut lantaran kapalnya itu butuh perawatan.
Sambil memperbaiki kapal yang jadi alat mata pencahariannya itu, Zali mengeluhkan tangkapan ikan yang terus berkurang akhir-akhir ini.
Menurutnya, kapal ikan asing seperti dari Vietnam yang kerap ditemuinya, jadi biar kerok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan tanpa alasan, kapal-kapal dari negeri tetangga itu menggunakan trawl atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Alat tangkap berupa jaring itu bukan hanya menangkap ikan dewasa, namun juga ikan-ikan kecil yang mestinya ditangkap di kemudian hari.
Sementara nelayan Natuna seperti dirinya, selain menggunakan kapal kecil, hanya 5 gross tonnage (GT), juga cuma mengandalkan alat pancing sederhana. Hanya ikan dewasa yang ditangkap.
Zali yang sudah belasan tahun menjadi nelayan ini mengatakan, kapal-kapal Vietnam menurunkan di satu lokasi, kemudian ditarik oleh dua kapal bersamaan. Setelah pukat terisi penuh, kapal-kapal tersebut berhenti untuk memindahkan hasil tangkapan.
Sistem penangkapan seperti itu, kata Zali, membuat ikan di Laut Natuna Utara habis. Hasil tangkapan ia dan nelayan Natuna lainnya pun berkurang.
ia menuturkan, dahulu baru 5 hari di laut, kotak fiber berisi es sudah penuh. Saat ini, jika Zali berlayar sampai 10 hari kotak-kotak es itu belum tentu penuh.
Kondisi tersebut membuat pendapatannya menurun drastis. Beberapa tahun lalu, sekali melaut 10 hari, Zali bisa mengantongi Rp20 juta. Sekarang ini, pendapatan ikannya turun menjadi belasan juta rupiah. Hasil itu masih harus dibagi empat, dirinya, 2 ABK, dan membayar kredit kapal.
"Dulu masih juga terhitung Rp20 juta lebih hasil balik, sekarang tinggal belasan, 12, 13. Tahun-tahun ini lah," kata Zali kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Zali berharap pemerintah meningkatkan patroli di Laut Natuna Utara untuk menghalau dan menangkap kapal-kapal ikan Vietnam tersebut. Ia pun siap membantu memberikan informasi jika melihat kapal ikan Vietnam kepada instansi terkait.
Berdayakan Nelayan
Ketua Rukun Nelayan Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Herman berharap TNI AL, Bakamla dan Ditjen PSDKP KKP melibatkan nelayan dalam pengawasan di Laut Natuna Utara.
Menurutnya, para nelayan yang biasa mencari hingga sampai utara ZEE Indonesia bisa dijadikan sebagai perpanjangan tangan di tengah laut.
"Dengan catatan, kita mungkin bisa dilatih dan dibina, dan dibantu juga dengan peralatan navigasi seperti radio panggil," kata Herman kepada CNNIndonesia.com.
Pelibatan nelayan bisa dilakukan lewat cara yang sederhana. Salah satunya, menurut Herman, dengan membekali radio panggil di setiap kapal nelayan.
Radio panggil itu tersambung dengan kapal TNI AL maupun Bakamla, sehingga informasi keberadaan kapal ikan Vietnam maupun kapal pemerintah asing bisa segera diketahui.
"Radio panggil bisa di-setting jalur khusus, kita bisa menghubungi Bakamla atau AL," ujarnya.
Herman optimistis keberadaan nelayan sangat membantu aparat patroli. Apalagi, menurut dia, terkadang kapal patroli tak selalu berada di tengah laut.
Kapal patroli, baik KRI, kapal Bakamla, maupun Ditjen PSDKP KKP memang suatu waktu pasti merapat ke dermaga untuk mengisi bahan bakar maupun perbekalan. Dengan demikian perairan utara Natuna bisa saja kosong dari patroli.
"Dengan kekosongan itu kan nelayan kita terkadang berada 24 jam, ketika pada waktu tersebut kalau ada kapal asing masuk, kan kita bisa menghubungi kapal Bakamla yang ada di darat," katanya.
Menurutnya, selama ini salah satu kendala nelayan Natuna memberikan informasi adalah jarak tempuh yang sampai berhari-hari. Jika nelayan melihat ada kapal ikan asing maupun kapal pemerintah asing, mereka tak bisa langsung melaporkan. Mereka butuh waktu 3 sampai 5 hari lebih untuk kembali ke darat dan memberikan laporan.
"Kalau punya radio panggil kan cepat, kalau itu kita ngeliat, jam itu (juga) kita kasih tau, kalau memang armada kapal dengan cepat, kan ada pangkalan udara, kan bisa pantau, yang penting libatkan kami nelayan," ujarnya.
Nelayan Bela Negara
Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan pihaknya sudah memiliki rencana untuk melibatkan nelayan dalam membantu mengawasi perairan perbatasan, termasuk Natuna.
Aan mengaku sudah memaparkan konsep tersebut kepada Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Muhammad Herindra serta beberapa perwakilan nelayan. Pihaknya ingin bekerja sama dengan para nelayan.
Aan mengaku ingin para nelayan bisa lebih banyak hadir di perairan utara Natuna. Ia tak mau hanya aparat penegak hukum, seperti TNI AL, Bakamla, maupun Ditjen PSDKP KKP yang berada di tengah laut. Menurutnya, kehadiran nelayan sangat membantu kapal-kapal patroli RI.
"Pelaku ekonominya juga hadir di sana. Itu baru cakep, kalau selama ini kan kita hanya nangkap usir, itu tidak selesaikan masalah. Kita lihat China, Vietnam, Filipina juga seperti itu," kata Aan kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Perwira AL bintang tiga itu mengatakan para nelayan akan mendapat pembekalan semacam bela negara. Menurutnya, nelayan-nelayan yang mendapat pembekalan bisa mengetahui harus melapor ke mana jika melihat pergerakan kapal-kapal mencurigakan di perairan perbatasan.
"Konsep saya seperti itu, ini juga harusnya di-support oleh pemerintah. Jadi khusus nelayan ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan juga tentunya dengan alat tangkap ini harus disesuaikan dengan daerah-daerah," ujarnya.
Selain itu, Aan mengaku sangat ingin kapal-kapal Bakamla maupun KRI ikut mengawal nelayan-nelayan Natuna mencari ikan hingga perbatasan ZEE Indonesia. Untuk mewujudkan ini, kata Aan, perlu komunikasi dengan para pihak terkait.
Menurutnya, kapal-kapal Bakamla terbatas sehingga tak bisa setiap hari mengawal kapal nelayan mencari ikan di Laut Natuna Utara. Namun, Aan menyebut hal tersebut bukan menjadi masalah. Ia pun akan membuka komunikasi dengan para nelayan di Natuna.
"Makanya ini harus sering ngobrol, kalau enggak nanti pas dia (nelayan) keluar, (kapal Bakamla) pas masuk (dermaga), enggak ketemu dong. Kasih (tahu) dong siapa koordinator nelayan, nanti saya kasih kontak person saya. Kita jagain. Saya ingin gitu," katanya.
'Program Nelayan Nasional Indonesia', di halaman selanjutnya...
Konsep Program Nelaya Nasional Indonesia
Kapal ikan Vietnam yang ditangkap di Laut Natuna Utara. (CNN Indonesia/Hamka Winovan)
Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita mengatakan program pembekalan bela negara yang diberikan kepada kelompok nelayan agar bisa ikut mengawal Laut Natuna Utara bernama Nelayan Nasional Indonesia (NNI). Wisnu menyebut konsep tersebut sudah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.
"Ini kan konsep yang disampaikan, bukan Bakamla yang mengelola dan melaksanakan, ya tidak juga. Ini kan lintas kementerian. Konsep ini ditawarkan untuk nanti dikerjakannya bersama-sama," kata Wisnu kepada CNNIndonesia.com belum lama ini.
Wisnu mengatakan usulan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kehadiran negara di perairan utara Natuna yang kerap menjadi sasaran pencurian ikan serta manuver kapal pemerintah China.
Ia mengatakan para nelayan itu akan bertugas melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sembari mencari ikan. Mereka, tentunya juga mendapatkan insentif.
Wisnu memastikan para nelayan itu tidak akan dilengkapi dengan senjata. Namun, mereka mendapat pelatihan bela negara, dan nasionalisme untuk membangun kewaspadaan maritim.
"Jadi ada nelayan di sana. Tidak sekadar aparat penegak hukum yang patroli. Tapi ada nelayan. Aparat penegak hukum ini pun juga tugasnya selain patroli untuk menangkal ancaman, juga mengawal. Jangan sampai kemudian terjadi gesekan atau benturan antara nelayan kita dengan nelayan asing," ujarnya.
Untuk jumlah nelayan, Wisnu mengatakan hal itu tergantung dari ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, ia menyebut, usulan ini perlu dibicarakan bersama kementerian/lembaga terkait.
"Kalau bisa 4 kapal, satu kapal isi 25 orang, berarti 100 orang. Misal bisa sampai 100 kapal ya berarti bisa sampai 2.500 orang. Seberapa anggaran yang tersedia untuk ini. Itu kan kementerian lembaga terkait," katanya.
"Misal kapal ikan yang tahu KKP. Pelatihan dasar bela negara yang tahu Kemhan, Bakamla dan TNI AL kan bisa sebagai pendukung atau pengguna," imbuhnya.
Wisnu mengaku sudah menyampaikan rencana ini ke Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurutnya usulan itu disambut dengan persetujuan dari para nelayan.
"Pekerjaan utama mencari ikan, tapi mereka punya sense yang tadi, kewaspadaan maritim, kalau misal ada kapal perang lewat sini, nanti pas ke darat kasih tahu, misalnya ke TNI AL," katanya.
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali, Selasa 2 NovemberFoto: Dokumentasi Kogabwilhan I
Pembinaan TNI AL
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Muhammad Ali mengatakan pihaknya juga sudah memiliki kebijakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merangkul para nelayan sebagai perpanjangan mata dan telinga petugas patroli di Laut Natuna Utara.
"Bahwa kita akan memanfaatkan kapal-kapal nelayan sebagai perpanjangan mata dan telinga dari unsur-unsur aparat maritim yang ada," kata Ali kepada CNNIndonesia.com.
Ali menyebut pembinaan secara langsung bakal dilakukan KKP serta Lanal Ranai. Menurutnya, nelayan-nelayan tersebut bsia memberika segala informasi yang mencurigakan di perairan utara Natuna. Pihaknya pun akan melengkapi peralatan komunikasi yang lebih baik.
"Membina nelayan di sana bagaimana cara melaporkan apa yang dia lihat secara cepat tentunya dengan melengkapi alat komunikasi tadi," ujarnya.
Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Kolonel Laut (P) Dofir menyebut pihaknya sudah rutin menggalang nelayan lokal Natuna lewat Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla).
Dofir mencontohkan ketika salah satu nelayan menyampaikan informasi terkait keberadaan kapal-kapal ikang asing di Laut Natuna Utara. Informasi nelayan itu langsung ia teruskan ke Gugus Termpur Laut (Guspurla) Komando Armada I. Ia menyadari salah satu kendala saat ini adalah jaringan komunikasi.
"Mereka kan sampai di atas 20 (mil laut), sementara komunikasi maksimal hanya 8 sampai 10 (mil laut) jaringan telepon. Mereka kan cari ikan, enggak bisa langsung pulang, setelah tiga hari baru ini (berlabuh), keburu pergi (kapal ikan asing)," ujarnya.
Dofir berharap jaringan komunikasi bisa sampai ke Laut Natuna Utara agar para nelayan yang tengah mencari ikan melihat aktivitas kapal-kapal asing bisa segera melaporkan ke pangkalan yang di daratan.
"Karena keamanan itu tidak hanya tanggung jawab mutlak instansi tertentu. Itu menjadi tanggung jawab mutlak semuanya, bangsa ini. Jadi kalau kita tidak bersinergi, tidak pernah terwujud keamanan itu," ujarnya.
Memperkeruh Situasi Laut Natuna Utara
Sementara Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritik rencana Bakamla tersebut. Di masa damai, kata dia, tidak seharusnya nelayan digunakan untuk keperluan itu.
"Dalam konteks nelayan, yang paling penting sekarang bukan dia dijadikan Komcad atau enggak, justru kalo dia udah jadi Komcad terus kita mobilisasi nelayan ke sana, jadi enggak bener nanti situasinya. Karena dia udah status Komcad-nya itu. Dia sudah komponen cadangan TNI," kata Fahmi.
Dalam konteks bela negara, Fahmi mengatakan kemauan nelayan untuk melaut hingga zona yang sering dimasuki nelayan asing telah menunjukkan adanya semangat nasionalisme.
Alih-alih ikut memantau dan menjadi informan, kata Fahmi, pemerintah seharusnya memikirkan cara agar para nelayan itu dapat dilindungi.
"Bentuknya bisa meningkatkan patroli. Patrolinya enggak bisa kita bicara sektoral, karena enggak mampu . Misalnya Bakamla melakukan patroli sendiran kan gak mampu. Dukungan sarana terbatas tentu harus berbagi peran," ujarnya.
Namun demikian, ia mengaku setuju jika anggota Komcad yang baru-baru ini dilantik dimobilisasi ke Laut Natuna, dengan catatan, jika situasi di Laut Natuna dianggap bersifat ancaman militer.
"Silahkan aja kalau dianggap itu ancaman yang bersifat militeristik. Komcad diturunkan untuk melindungi dan menjaga keamanan di sana melindungi keselamatan warga kita yang beraktivitas di sana," katanya.
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali, Selasa 2 NovemberFoto: Dokumentasi Kogabwilhan I
