Dirugikan Kapal Ikan Asing, Nelayan Natuna Siap 'Bela Negara'

Kepala Bagian Humas Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita mengatakan program pembekalan bela negara yang diberikan kepada kelompok nelayan agar bisa ikut mengawal Laut Natuna Utara bernama Nelayan Nasional Indonesia (NNI). Wisnu menyebut konsep tersebut sudah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait.

"Ini kan konsep yang disampaikan, bukan Bakamla yang mengelola dan melaksanakan, ya tidak juga. Ini kan lintas kementerian. Konsep ini ditawarkan untuk nanti dikerjakannya bersama-sama," kata Wisnu kepada CNNIndonesia.com belum lama ini.

Wisnu mengatakan usulan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kehadiran negara di perairan utara Natuna yang kerap menjadi sasaran pencurian ikan serta manuver kapal pemerintah China.

Ia mengatakan para nelayan itu akan bertugas melakukan pemantauan, mengumpulkan informasi, sembari mencari ikan. Mereka, tentunya juga mendapatkan insentif.

Wisnu memastikan para nelayan itu tidak akan dilengkapi dengan senjata. Namun, mereka mendapat pelatihan bela negara, dan nasionalisme untuk membangun kewaspadaan maritim.

"Jadi ada nelayan di sana. Tidak sekadar aparat penegak hukum yang patroli. Tapi ada nelayan. Aparat penegak hukum ini pun juga tugasnya selain patroli untuk menangkal ancaman, juga mengawal. Jangan sampai kemudian terjadi gesekan atau benturan antara nelayan kita dengan nelayan asing," ujarnya.

Untuk jumlah nelayan, Wisnu mengatakan hal itu tergantung dari ketersediaan anggaran. Oleh karenanya, ia menyebut, usulan ini perlu dibicarakan bersama kementerian/lembaga terkait.

"Kalau bisa 4 kapal, satu kapal isi 25 orang, berarti 100 orang. Misal bisa sampai 100 kapal ya berarti bisa sampai 2.500 orang. Seberapa anggaran yang tersedia untuk ini. Itu kan kementerian lembaga terkait," katanya.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS NATUNA Kapal Asing dan Resah Nelayan Natuna Tak Berdaya di Laut Sendiri

"Misal kapal ikan yang tahu KKP. Pelatihan dasar bela negara yang tahu Kemhan, Bakamla dan TNI AL kan bisa sebagai pendukung atau pengguna," imbuhnya.

Wisnu mengaku sudah menyampaikan rencana ini ke Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurutnya usulan itu disambut dengan persetujuan dari para nelayan.

"Pekerjaan utama mencari ikan, tapi mereka punya sense yang tadi, kewaspadaan maritim, kalau misal ada kapal perang lewat sini, nanti pas ke darat kasih tahu, misalnya ke TNI AL," katanya.

Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali, Selasa 2 NovemberFoto: Dokumentasi Kogabwilhan I

Pembinaan TNI AL

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya Muhammad Ali mengatakan pihaknya juga sudah memiliki kebijakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merangkul para nelayan sebagai perpanjangan mata dan telinga petugas patroli di Laut Natuna Utara.

"Bahwa kita akan memanfaatkan kapal-kapal nelayan sebagai perpanjangan mata dan telinga dari unsur-unsur aparat maritim yang ada," kata Ali kepada CNNIndonesia.com.

Ali menyebut pembinaan secara langsung bakal dilakukan KKP serta Lanal Ranai. Menurutnya, nelayan-nelayan tersebut bsia memberika segala informasi yang mencurigakan di perairan utara Natuna. Pihaknya pun akan melengkapi peralatan komunikasi yang lebih baik.

"Membina nelayan di sana bagaimana cara melaporkan apa yang dia lihat secara cepat tentunya dengan melengkapi alat komunikasi tadi," ujarnya.

Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Kolonel Laut (P) Dofir menyebut pihaknya sudah rutin menggalang nelayan lokal Natuna lewat Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla). 

Dofir mencontohkan ketika salah satu nelayan menyampaikan informasi terkait keberadaan kapal-kapal ikang asing di Laut Natuna Utara. Informasi nelayan itu langsung ia teruskan ke Gugus Termpur Laut (Guspurla) Komando Armada I. Ia menyadari salah satu kendala saat ini adalah jaringan komunikasi.

"Mereka kan sampai di atas 20 (mil laut), sementara komunikasi maksimal hanya 8 sampai 10 (mil laut) jaringan telepon. Mereka kan cari ikan, enggak bisa langsung pulang, setelah tiga hari baru ini (berlabuh), keburu pergi (kapal ikan asing)," ujarnya.

Dofir berharap jaringan komunikasi bisa sampai ke Laut Natuna Utara agar para nelayan yang tengah mencari ikan melihat aktivitas kapal-kapal asing bisa segera melaporkan ke pangkalan yang di daratan.

"Karena keamanan itu tidak hanya tanggung jawab mutlak instansi tertentu. Itu menjadi tanggung jawab mutlak semuanya, bangsa ini. Jadi kalau kita tidak bersinergi, tidak pernah terwujud keamanan itu," ujarnya.

Memperkeruh Situasi Laut Natuna Utara

Sementara Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritik rencana Bakamla tersebut. Di masa damai, kata dia, tidak seharusnya nelayan digunakan untuk keperluan itu.

"Dalam konteks nelayan, yang paling penting sekarang bukan dia dijadikan Komcad atau enggak, justru kalo dia udah jadi Komcad terus kita mobilisasi nelayan ke sana, jadi enggak bener nanti situasinya. Karena dia udah status Komcad-nya itu. Dia sudah komponen cadangan TNI," kata Fahmi.

Dalam konteks bela negara, Fahmi mengatakan kemauan nelayan untuk melaut hingga zona yang sering dimasuki nelayan asing telah menunjukkan adanya semangat nasionalisme.

Alih-alih ikut memantau dan menjadi informan, kata Fahmi, pemerintah seharusnya memikirkan cara agar para nelayan itu dapat dilindungi.

"Bentuknya bisa meningkatkan patroli. Patrolinya enggak bisa kita bicara sektoral, karena enggak mampu . Misalnya Bakamla melakukan patroli sendiran kan gak mampu. Dukungan sarana terbatas tentu harus berbagi peran," ujarnya.

Namun demikian, ia mengaku setuju jika anggota Komcad yang baru-baru ini dilantik dimobilisasi ke Laut Natuna, dengan catatan, jika situasi di Laut Natuna dianggap bersifat ancaman militer.

"Silahkan aja kalau dianggap itu ancaman yang bersifat militeristik. Komcad diturunkan untuk melindungi dan menjaga keamanan di sana melindungi keselamatan warga kita yang beraktivitas di sana," katanya.