Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan membantah pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah yang menyatakan oposisi pemerintah saat ini memble.
Menurutnya, Demokrat masih terus menyuarakan aspirasi publik hingga saat ini.
"Saya pikir enggak [memble] ya, karena Demokrat, teman teman wartawan juga tahu, saya setiap hari bersuara kan," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (9/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan Demokrat senantiasa memberikan masukan kepada pemerintah.
"Jadi saya pikir itu keliru, saya tidak tahu kalau di PKS. Tapi kalau di Demokrat kita konsisten kita tetap suarakan," ujarnya.
Fahri sebelumnya menggaungkan tagar dan #OposisiPlangaPlongo dan #OposisiMemble lewat akun Twitter miliknya, @Fahrihamzah. Fahri menyatakan bahwa rakyat menggaji anggota DPR bukan untuk meminta maaf. Fahri kemudian menggemakan tagar #OposisiPenakut.
Hal itu ia lakukan untuk mengkritik langkah PKS meminta maaf terkait langkah salah seorang anggotanya, Fahmi Alaydrus, yang menyindir keinginan Ketua DPR Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) 2024 saat interupsinya diabaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11).
"Senayan itu tempat orang yang digaji rakyat untuk berantem. Bukan minta maaf....! #OposisiPenakut," cuit Fahri, Senin (8/11) malam.
Beberapa waktu lalu, Fahri juga mengaku pernah dicurhati Jokowi soal oposisi di Senayan lemah. Fahri menyebut perbincangan itu terjadi saat dirinya bertemu dengan Jokowi.
Jokowi, kata Fahri, heran oposisi tidak mengontrol kinerja pemerintahan. Fahri tak membeberkan jawabannya atas ucapan Jokowi tersebut.
"Suatu hari saya bertemu dgn presiden @jokowi dan kalimat yang pertama keluar dari belia adalah, "mas kenapa sekarang oposisinya lemah kok Senayan pada diam, banyak menteri gak diawasi apa yang terjadi?". Silahkan pikir sendiri jawabannya. Sampai jumpa, kita rehat sejedag," cuit Fahri dalam akun Twitter @Fahrihamzah, Rabu (3/11).
Sementara itu, Fahmi Alaydrus, terkait permintaan maaf itu, menyebut oposisi harus tetap memberikan kritik konstruktif melalui cara yang dibenarkan konstitusi.
"Bagi kami itu bukan persoalan besar. Persoalan besar adalah bagaimana menghadirkan di negeri ini suatu proses demokrasi yang sehat, kemudian mejaga ketahanan bangsa dari berbagai ancaman negara atau moral. itu yang harusnya dikemukan, dijadikan agenda utama sehingga kita bisa saling bahu membahu," dalihnya.
(mts/dal)