Dua Program Andalan Anies Dibidik KPK: DP 0 Rupiah hingga Formula E

CNN Indonesia

Rabu, 10 Nov 2021 06:55 WIB

Dua program unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan tengah diusut KPK. Program 0 Rupiah sudah masuk meja hijau, Formula E dalam penyelidikan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Dua program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan menjadi sorotan karena tengah berada dalam bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program pertama terkait dengan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Tanah itu merupakan bentuk dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta dalam hal penyediaan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Hunian DP 0 Rupiah.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka, yakni mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, dan korporasi PT Adonara Propertindo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lembaga antirasuah menemukan kerugian negara sebesar Rp152,5 miliar dari tindak pidana korupsi ini.

Lihat Juga :

Kasus Tanah Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp152 M

Selama proses penyidikan, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Beberapa di antaranya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta tahun 2020 Sri Haryati, serta pihak terkait lainnya. Kasus ini tengah bergulir di meja hijau.

Sementara itu program kedua adalah gelaran balap mobil Formula E yang rencananya digelar di Ibu Kota pada Juni 2022. DKI Jakarta diketahui resmi jadi tuan rumah usai ditetapkan melalui FIA World Motor Sport Council di Paris.

KPK sebelumnya mengakui telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait penyelenggaraan Formula E.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan langkah itu dilakukan pihaknya sebagai tindak lanjut pelaporan yang diterima dari masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta.

"Betul, KPK sedang meminta permintaan keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan oleh Tim Penyelidik," kata Ali melalui keterangan tertulis, Kamis (4/11).

Lalu pada Selasa (9/11), Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat, dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan dokumen setebal sekitar 600 halaman terkait gelaran Formula E.

Lihat Juga :

Serahkan Dokumen, Pemprov DKI Siap Dipanggil KPK Soal Formula E

Dokumen itu merupakan himpunan dari seluruh dokumen mulai dari proses persetujuan hingga persiapan yang diperlukan KPK untuk mendapatkan informasi secara detail dan utuh mengenai penyelenggaraan Formula E.

Ali mengatakan, dokumen yang diserahkan itu nantinya akan ditelaah dan dikaji oleh tim penyelidik guna pendalaman kasus proses penyelidikan perkara.

Pihaknya berharap, baik Pemprov DKI Jakarta maupun PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dapat terus kooperatif jika nantinya diperlukan keterangan dan konfirmasi lebih lanjut.

"Hal ini semata untuk memperlancar proses hukum demi keadilan dan terangnya suatu perkara," ujarnya.

Kendati demikian, Ali mengatakan pihaknya masih belum bisa menyampaikan materi kasus tersebut kepada publik lantaran masih dalam proses tahap penyelidikan.