Rangkuman Covid-19: Vaksin Kedaluwarsa, Jokowi Kirim Tim Riset

Pemerintah baru-baru ini menyatakan jumlah penambahan kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam 16 pekan terakhir. Kendati demikian, pemerintah tetap memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level di Indonesia.

Seiring dengan penurunan kasus itu, pemerintah juga mulai membuka banyak pintu relaksasi di sektor sosial-ekonomi. Sehingga mobilitas masyarakat ikut disorot, lantaran menyerupai kondisi pergerakan masyarakat sebelum pandemi covid-19 terjadi di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu.

CNNIndonesia.com telah merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, sebagaimana berikut.

Vaksin Kedaluwarsa

Sebanyak 5.000 dosis vaksin AstraZeneca di Nusa Tenggara Timur habis masa berlakunya alias kedaluwarsa sejak 31 Oktober 2021.

"Ada sekitar lima ribuan dosis (vaksin) maksimal yang tidak digunakan dan kedaluwarsa pada 31 Oktober," ungkap Kepala Dinas Kesehatan dan Pencatatan Sipil Nusa Tenggara Timur Mese Ataupah.

Pemprov NTT, kata dia, sebelumnya menerima 110 ribu dosis vaksin yang hendak kedaluwarsa dari Kemenkes pada pertengahan Oktober dengan alasan permintaan tinggi dari daerah. Namun, tak semuanya terserap.

WHO Soroti Kenaikan Mobilitas

Badan Kesehatan Dunia (WHO), dalam laporan situasi Covid-19 mingguan per 10 November dengan data yang diambil pada 5 November, menyoroti tingginya jumlah mobilitas warga Indonesia di tengah pandemi.

Terutama, mobilitas ke sektor ritel dan lokasi rekreasi di lima provinsi pulau Jawa sejak September lalu.

"Peningkatan yang mencolok dalam mobilitas masyarakat di ritel dan rekreasi diamati di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, dimana tingkat mobilitas sebelum pandemi telah dicapai ," tulis laporan WHO, Kamis (11/11).

Tren Penurunan Capaian Vaksinasi Lansia

WHO juga menyoroti sebanyak 17 provinsi di Indonesia yang menunjukkan tren penurunan capaian vaksinasi pada target warga lanjut usia (lansia).

"Dari 1-7 November, di antara populasi yang lebih tua ada tren penurunan jumlah dosis vaksin yang diberikan yang kami amati pada 17 provinsi," tulis WHO dalam laporan mingguan, Kamis (11/11).

Wilayah-wilayah tersebut antara lain Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Maluku
Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta.

Obat Covid-19 Molnupiravir Belum Tentu Gratis

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku belum memutuskan teknis pemberian obat virus corona Molnupiravir nantinya akan diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia atau malah berbayar.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian dan menunggu hasil evaluasi uji klinik Molnupiravir oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Belum ya, masih akan dibahas dengan organisasi profesi tentang indikasi penggunaannya. Sambil kita menunggu selesainya uji klinis dan publikasinya," kata Nadia melalui pesan singkat, Kamis (11/11).

Tolak Vaksin, Warga Bayar RS Covid Mandiri

Kemenkes mengaku telah menerima saran dari sejumlah pihak terkait aturan yang baru-baru ini diterapkan di Singapura, seperti warga yang menolak mendapat suntikan vaksin virus corona, tak berhak mendapat akses perawatan gratis di fasilitas kesehatan apabila terinfeksi covid-19 di kemudian hari.

Direktur P2PML Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, pemerintah untuk saat ini belum memberlakukan kebijakan demikian. Namun ia menyebut opsi itu tak menutup kemungkinan bisa juga diterapkan di Indonesia ke depannya.