Gereja: Pemerintah Masih Ambil Jalan Kekerasan Atasi Konflik Papua

CNN Indonesia
Jumat, 26 Nov 2021 15:20 WIB
Dewan Gereja Papua menyebut pemerintah Indonesia masih memilih jalan kekerasan dalam menangani konflik bersenjata di Papua. Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). (ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat)
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Gereja Papua menyebut pemerintah Indonesia masih memilih jalan kekerasan dalam menangani konflik bersenjata di Papua.

Salah satu anggota Dewan Gereja Papua, Pendeta Benny Giay mengatakan kesimpulan tersebut bertolak dari pengalaman penanganan konflik di tanah Papua di masa lalu dan kondisi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk konflik yang terjadi di enam kabupaten di Papua.

"Bertolak dari pengalaman masa lalu dan fakta-fakta terbaru ini, kami menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia masih memilih jalan kekerasan dalam menghadapi konflik Papua," kata Benny dalam Seruan Moral Dewan Gereja Papua yang CNNIndonesia.com terima, Jumat (26/11).


Benny menyebut akibat konflik bersenjata yang terjadi selama bertahun-tahun setidaknya 60 ribu penduduk Papua mengungsi ke hutan atau ke kabupaten tetangga.

Benny dan tiga pendeta lainnya memandang peristiwa tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari politik rasisme sistemik. Mereka menduga terdapat kelompok buzzer yang dimainkan oleh intelijen Indonesia dan kelompok pendukung pemerintah.

Buzzer tersebut, kata Benny, terus menyebarkan hoaks maupun berita dengan muatan opini yang bertentangan mengenai Papua. Keduanya dilandasi sentimen rasis terhadap rakyat Papua.

Dewan Gereja Papua lantas meminta Dewan hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terjun ke Papua secara langsung guna melihat kondisi masyarakat Papua.

"(Dewan Gereja Papua) meminta kepada Dewan HAM PBB datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun," tutur Benny.

Mereka juga menyebut saat ini sudah waktunya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme sistemik.

Benny dan ketiga pendeta lainnya juga menuntut Presiden Joko Widodo konsisten merealisasikan pernyataan yang ia lontarkan pada 30 September 2019 lalu, yakni berdialog dengan kelompok pro referendum United Liberations Movement for West Papua.

"Dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pada 15 Agustus 2005," ujar Benny.

Sebelumnya, Dewan Gereja Papua menyebut setidaknya 60 ribu penduduk Papua mengungsi ke hutan maupun kabupaten tetangga akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Konflik terjadi di enam kabupaten yaitu Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Maybrat, dan Puncak Papua.

"Sekitar 60.000 orang lebih umat Tuhan telah mengungsi," kata Benny.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyatakan pemerintah mengelola situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang laporan intimidasi dan kekerasan terhadap para aktivis hak asasi manusia (HAM) di Papua.

"Pemerintah tegas bahwa pengelolaan situasi keamanan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dalam kerangka penegakan hukum yang terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia," ujar Jaleswari lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/9).

(iam/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER