Bentrok Berulang TNI-Polri, Antara Arogansi Korsa dan Kesejahteraan
CNN Indonesia
Rabu, 01 Des 2021 08:06 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Prajurit TNI dan Anggota Polri berjaga bersama di Tanah Abang, beberapa waktu lalu. Pengamat menyebut ada masalah kultural terkait friksi dua lembaga. (Foto: ANTARA FOTO/RENO ESNIR)
Jakarta, CNN Indonesia --
Bentrokan antara personel TNI dan Polri di level akar rumput yang terulang dinilai terkait masalah budaya internal yang merasa lebih tinggi dari institusi lain. Selain itu, ada masalah kecemburuan soal kesejahteraan. Pengobatannya tak cukup dengan acara simbolis berupa pertunjukan kekompakan.
Bentrokan teranyar terjadi saat Satgas Nanggala Kopassus terlibat baku hantam dengan anggota polisi dari Satgas Amole Polri di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Sabtu (27/11).
Pemicunya adalah masalah sepele, yakni harga rokok. Saat itu, enam anggota Satgas Amole berjualan rokok di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 20 Personel Nanggala Kopassus yang membeli rokok komplain soal harga, hingga berujuk bentrok.
Tiga hari sebelumnya, seorang anggota TNI dan dua polisi lalu lintas (Polantas) terlibat perkelahian di Ambon, Maluku, Rabu (24/11). Baku hantam itu juga terjadi karena masalah sepele; warga yang tak terima ditilang dan memanggil kerabatnya seorang anggota TNI.
Kedua peristiwa bentrokan itu diklaim telah selesai dengan cara kekeluargaan. Kedua pihak yang berseteru dianggap telah berdamai.
Konflik yang melibatkan personel TNI dan Polri di level bawah menjadi masalah klasik yang terus berulang kembali.
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai bentrok antara personel TNI dan Polri belakangan ini menjadi pekerjaan rumah besar Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya, bentrokan melibatkan TNI dan Polri bukan hal baru.
"Kasus bentrok sesama aparat ini sudah kesekian kali berulang. Makanya institusi Polri maupun TNI tidak boleh mengecil-ngecilkan masalah seperti ini," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/11).
Data dari KontraS mencatat ada 19 kejadian konflik antara TNI-Polri di era kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selama 2 tahun.
Salah satu yang menjadi sorotan sejumlah anggota TNI AD menyerang Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus 2020 lalu. Penyerangan dipicu kabar bohong Prada Muhammad Ilham kepada rekan-rekannya.
Tak hanya itu, anggota TNI 734 SNS dan Brimob di Kepulauan Tanimbar, Maluku bentrok di Pasar Saumlaki pada Pada 21 Desember 2019. Insiden itu dipicu personel TNI tidak diterima ditegur Brimob karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Enam polisi dan satu sipil terluka.
Bambang menilai bentrokan kerap dipicu hal yang remeh-temeh dan sepele. Bentrokan meletus, kata dia, pasti memiliki akar masalah yang sama: problem kultural.
Problem itu, kata dia, terjadi ketika dua institusi itu terus memompa jiwa korsa, kompetitif, superioritas dan harus unggul dari yang lain. Namun, Ironisnya penerapannya di lapangan oleh personel justru salah kaprah.
"Akibatnya memandang rendah institusi lain, tidak menghargai profesi lain dan sebagainya. Arogansi seperti inilah salah satu yang menyebabkan konflik," kata Bambang.
Bambang pun berharap sampai kasus serupa ke depan tak terulang dan meluas ke sejumlah daerah. Internal TNI dan Polri diharapkan turut berbenah dan di evaluasi secara serius.
Bambang menilai cara-cara instan yang bersifat simbolis dan seremonial tak bisa lagi dilakukan untuk menyelesaikan konflik personel di lapangan. Kini, pertunjukan kekompakkan dan soliditas prajurit melalui simbol pucuk pimpinan TNI/Polri tak lagi cukup.
"Itu tak menyelesaikan problem yang lebih substansial. Tetapi harus membangun mindset anggota untuk saling menghargai pada semua profesi sesuai tupoksinya masing-masing," kata dia.
Mencegah terjadinya kejadian itu, Bambang berharap di internal TNI dan Polri perlu dilakukan Reformasi Kultural. Ia menilai selama ini hukuman bagi personel di lapangan tidak efektif mencegah kejadian bentrok berhenti. Karenanya, perlu ada evaluasi menggunakan perspektif lain untuk merubah mindset prajurit agar lebih bisa menghargai pihak lain.
"Caranya menekan arogansi individu maupun dengan mengatasnamakan korsa," kata dia.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai salah satu faktor pemicu bentrokan TNI-Polri adalah penanaman jiwa superioritas para prajurit. Menurutnya, baik TNI maupun Polri memang dicetak untuk bermental juara. Kesalahan dan kekalahan adalah hal yang dianggap sangat memalukan.
"Ini penyakit kambuhan. Berulang terus dan tidak pernah diobati dengan baik. Padahal kalaupun tidak bisa disembuhkan, setidaknya ada komitmen bersama untuk membenahi internal masing-masing, karena pemicunya ada di dalam rumah," kata Khairul.
Khairul menyatakan sepatutnya internal TNI dan Polri berbenah. TNI, kaya dia,sebagai institusi yang mestinya tidak banyak terlibat langsung dalam urusan-urusan publik, harus mengendalikan diri dari keterlibatan berlebihan dan tidak menonjolkan superioritasnya.
Ia menilai pembenahan itu bisa dilakukan pada pembentukan integritas moral dan praktik-praktik kepemimpinan terutama bagi para pimpinan/perwira di lapangan.
"Dan ini akan menjadi teladan bagi para personel di bawahnya," kata dia.
Pengamat militer dari Universitas Paramadina Anton Aliabbas menilai para pucuk pimpinan TNI dan Polri perlu memiliki komitmen dan penanganan bersama untuk mencegah hal serupa terulang kembali.
"Mereka [hukuman dan penindakan] akan bertaji tergantung pimpinannya. Harus ada komitmen, kita sama-sama menindak dan tak akan menolerir seperti itu. Dan ketegasan itu harus di level pimpinan. Jadi memang kita ingin membenahi ini ya harus ada komitmen bersama. Dan harus diakui dulu kita punya problem ini," kata Anton.
Anton mengatakan penyelesaian jangka pendek untuk meminimalisasi bentrokan itu bisa dilakukan dengan membentuk standar operasional prosedur bersama-sama TNI dan Polri. Semisal dengan membentuk investigasi dan penyelidikan bersama bila meletus kejadian tersebut.
"Di tentara bagaimana di polisi bagaimana. Kita punya desain bagaimana memperbaiki ini. Jadi tak hanya berdamai dan salaman. Kalau meletus kasus ada penyelidikan bersama. Gimana kalau kejadian nah ini ada SOP," ucapnya.
Tak hanya itu, Anton juga menyatakan instrumen sanksi tegas bagi para komandan lapangan juga perlu ditetapkan untuk mencegah bentrokan terulang. Baginya, komandan lapangan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perilaku anak buahnya di lapangan.
Baginya, sanksi berat diberikan kepada mereka yang terlibat. Bila perlu, atasan yang terlibat atau bertanggungjawab juga diproses.
"Tergantung nanti pencopotan atau dan lainnya. Itu jadi harus ada yg tanggung jawab. Tak hanya berdamai dan selesai secara kekeluargaan. Gak bisa gitu juga," kata Anton.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti faktor kecemburuan kesejahteraan antara prajurit TNI dan anggota Polri.
"Sebut saja secara bahasa kasarnya itu kecemburuan, sama-sama kapten antara prajurit TNI dengan Polri itu jauh sekali tingkat kesejahteraannya," kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (2/9/2020).
Ia pun meminta agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.
"Kalau ini akar masalahnya, kita mau ancam dengan keras, mau kita disiplinkan bagaimana pun juga, sepanjang perasaan cemburu itu tidak diselesaikan ini akan bisa terus dipicu," tandas Sukamta.
Jakarta, CNN Indonesia --
Bentrokan antara personel TNI dan Polri di level akar rumput yang terulang dinilai terkait masalah budaya internal yang merasa lebih tinggi dari institusi lain. Selain itu, ada masalah kecemburuan soal kesejahteraan. Pengobatannya tak cukup dengan acara simbolis berupa pertunjukan kekompakan.
Bentrokan teranyar terjadi saat Satgas Nanggala Kopassus terlibat baku hantam dengan anggota polisi dari Satgas Amole Polri di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Sabtu (27/11).
Pemicunya adalah masalah sepele, yakni harga rokok. Saat itu, enam anggota Satgas Amole berjualan rokok di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebanyak 20 Personel Nanggala Kopassus yang membeli rokok komplain soal harga, hingga berujuk bentrok.
Tiga hari sebelumnya, seorang anggota TNI dan dua polisi lalu lintas (Polantas) terlibat perkelahian di Ambon, Maluku, Rabu (24/11). Baku hantam itu juga terjadi karena masalah sepele; warga yang tak terima ditilang dan memanggil kerabatnya seorang anggota TNI.
Kedua peristiwa bentrokan itu diklaim telah selesai dengan cara kekeluargaan. Kedua pihak yang berseteru dianggap telah berdamai.
Konflik yang melibatkan personel TNI dan Polri di level bawah menjadi masalah klasik yang terus berulang kembali.
Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai bentrok antara personel TNI dan Polri belakangan ini menjadi pekerjaan rumah besar Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Pasalnya, bentrokan melibatkan TNI dan Polri bukan hal baru.
"Kasus bentrok sesama aparat ini sudah kesekian kali berulang. Makanya institusi Polri maupun TNI tidak boleh mengecil-ngecilkan masalah seperti ini," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/11).
Data dari KontraS mencatat ada 19 kejadian konflik antara TNI-Polri di era kepemimpinan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selama 2 tahun.
Salah satu yang menjadi sorotan sejumlah anggota TNI AD menyerang Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada 29 Agustus 2020 lalu. Penyerangan dipicu kabar bohong Prada Muhammad Ilham kepada rekan-rekannya.
Tak hanya itu, anggota TNI 734 SNS dan Brimob di Kepulauan Tanimbar, Maluku bentrok di Pasar Saumlaki pada Pada 21 Desember 2019. Insiden itu dipicu personel TNI tidak diterima ditegur Brimob karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Enam polisi dan satu sipil terluka.
Bambang menilai bentrokan kerap dipicu hal yang remeh-temeh dan sepele. Bentrokan meletus, kata dia, pasti memiliki akar masalah yang sama: problem kultural.
Problem itu, kata dia, terjadi ketika dua institusi itu terus memompa jiwa korsa, kompetitif, superioritas dan harus unggul dari yang lain. Namun, Ironisnya penerapannya di lapangan oleh personel justru salah kaprah.
"Akibatnya memandang rendah institusi lain, tidak menghargai profesi lain dan sebagainya. Arogansi seperti inilah salah satu yang menyebabkan konflik," kata Bambang.
Bambang pun berharap sampai kasus serupa ke depan tak terulang dan meluas ke sejumlah daerah. Internal TNI dan Polri diharapkan turut berbenah dan di evaluasi secara serius.
Bambang menilai cara-cara instan yang bersifat simbolis dan seremonial tak bisa lagi dilakukan untuk menyelesaikan konflik personel di lapangan. Kini, pertunjukan kekompakkan dan soliditas prajurit melalui simbol pucuk pimpinan TNI/Polri tak lagi cukup.
"Itu tak menyelesaikan problem yang lebih substansial. Tetapi harus membangun mindset anggota untuk saling menghargai pada semua profesi sesuai tupoksinya masing-masing," kata dia.
Mencegah terjadinya kejadian itu, Bambang berharap di internal TNI dan Polri perlu dilakukan Reformasi Kultural. Ia menilai selama ini hukuman bagi personel di lapangan tidak efektif mencegah kejadian bentrok berhenti. Karenanya, perlu ada evaluasi menggunakan perspektif lain untuk merubah mindset prajurit agar lebih bisa menghargai pihak lain.
"Caranya menekan arogansi individu maupun dengan mengatasnamakan korsa," kata dia.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) melakukan salam komando dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan), di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (18/11). (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai salah satu faktor pemicu bentrokan TNI-Polri adalah penanaman jiwa superioritas para prajurit. Menurutnya, baik TNI maupun Polri memang dicetak untuk bermental juara. Kesalahan dan kekalahan adalah hal yang dianggap sangat memalukan.
"Ini penyakit kambuhan. Berulang terus dan tidak pernah diobati dengan baik. Padahal kalaupun tidak bisa disembuhkan, setidaknya ada komitmen bersama untuk membenahi internal masing-masing, karena pemicunya ada di dalam rumah," kata Khairul.
Khairul menyatakan sepatutnya internal TNI dan Polri berbenah. TNI, kaya dia,sebagai institusi yang mestinya tidak banyak terlibat langsung dalam urusan-urusan publik, harus mengendalikan diri dari keterlibatan berlebihan dan tidak menonjolkan superioritasnya.
Ia menilai pembenahan itu bisa dilakukan pada pembentukan integritas moral dan praktik-praktik kepemimpinan terutama bagi para pimpinan/perwira di lapangan.
"Dan ini akan menjadi teladan bagi para personel di bawahnya," kata dia.
Pengamat militer dari Universitas Paramadina Anton Aliabbas menilai para pucuk pimpinan TNI dan Polri perlu memiliki komitmen dan penanganan bersama untuk mencegah hal serupa terulang kembali.
"Mereka [hukuman dan penindakan] akan bertaji tergantung pimpinannya. Harus ada komitmen, kita sama-sama menindak dan tak akan menolerir seperti itu. Dan ketegasan itu harus di level pimpinan. Jadi memang kita ingin membenahi ini ya harus ada komitmen bersama. Dan harus diakui dulu kita punya problem ini," kata Anton.
Anton mengatakan penyelesaian jangka pendek untuk meminimalisasi bentrokan itu bisa dilakukan dengan membentuk standar operasional prosedur bersama-sama TNI dan Polri. Semisal dengan membentuk investigasi dan penyelidikan bersama bila meletus kejadian tersebut.
"Di tentara bagaimana di polisi bagaimana. Kita punya desain bagaimana memperbaiki ini. Jadi tak hanya berdamai dan salaman. Kalau meletus kasus ada penyelidikan bersama. Gimana kalau kejadian nah ini ada SOP," ucapnya.
Tak hanya itu, Anton juga menyatakan instrumen sanksi tegas bagi para komandan lapangan juga perlu ditetapkan untuk mencegah bentrokan terulang. Baginya, komandan lapangan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perilaku anak buahnya di lapangan.
Baginya, sanksi berat diberikan kepada mereka yang terlibat. Bila perlu, atasan yang terlibat atau bertanggungjawab juga diproses.
"Tergantung nanti pencopotan atau dan lainnya. Itu jadi harus ada yg tanggung jawab. Tak hanya berdamai dan selesai secara kekeluargaan. Gak bisa gitu juga," kata Anton.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti faktor kecemburuan kesejahteraan antara prajurit TNI dan anggota Polri.
"Sebut saja secara bahasa kasarnya itu kecemburuan, sama-sama kapten antara prajurit TNI dengan Polri itu jauh sekali tingkat kesejahteraannya," kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (2/9/2020).
Ia pun meminta agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) meningkatkan kesejahteraan anggota TNI.
"Kalau ini akar masalahnya, kita mau ancam dengan keras, mau kita disiplinkan bagaimana pun juga, sepanjang perasaan cemburu itu tidak diselesaikan ini akan bisa terus dipicu," tandas Sukamta.
