Massa pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.
Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata.
Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dalam keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua juga menjadi persoalan lain.
Problem lainnya merupakan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tak kunjung tuntas,
Karenanya, ia menilai model pendekatan militer yang masih berjalan sampai saat ini, tidak akan pernah mampu dan bisa menyelesaikan konflik yang ada di Papua.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi apa pun tanpa perlu diberi stigma separatis.
"Sebab mereka tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan persoalan yang mereka alami," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/11).
"Sementara pelibatan TNI dalam bayangan mereka selama ini erat kaitannya dengan tindakan represif. Akhirnya jadi akumulasi ingatan dari generasi ke generasi, sehingga konflik malah jadi berkepanjangan," imbuhnya.
Adriana menyambut baik rencana Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa ihwal pendekatan 'lunak' non-perang dalam penanganan konflik di Papua. Menurutnya, sebagai rencana baru, langkah tersebut jelas membawa harapan bagi perdamaian di Papua.
Andika berjanji akan mengevaluasi pendekatan TNI dalam menangani konflik di Papua, dengan memperlakukan Bumi Cenderawasih sebagaimana provinsi lain di Indonesia.
Dia menyatakan penanganan konflik Papua akan dikembalikan kepada undang-undang, dan berharap prajuritnya bertindak sesuai aturan perundang-undangan.
Akan tetapi, Adriana menekankan realisasi itu perlu dikawal sehingga tidak berakhir hanya sekadar janji politis di awal jabatan saja. Termasuk soal pendekatan apa yang nantinya akan diambil Andika.
Pasalnya sampai saat ini, dirinya tidak pernah menjelaskan secara gamblang langkah-langkah yang akan diambil. Padahal menurut Adriana, diperlukan komunikasi dua arah antara perspektif militer dan warga Papua terlebih dulu sebelum mengambil tindak lanjut.
"Persamaan persepsi ini penting, karena kaitannya dengan dampak terhadap masyarakat Papua dari kebijakan itu. Apakah pendekatan baru yang dimaksud itu sesuai dengan harapan masyarakat sana atau tidak," jelasnya.
Ia menilai, Andika terlebih dahulu perlu membuktikan ucapannya yang ingin melakukan pendekatan dialog dengan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Hal itu untuk meredam kekerasan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Menurutnya, upaya untuk menambah jumlah pasukan dalam penanganan konflik di Papua merupakan keputusan yang keliru.
Adriana mengatakan Andika harus mampu melakukan humanitarian pause atau jeda kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, itu merupakan satu-satunya cara untuk menghadirkan Papua yang damai.
Pun untuk menghentikan jatuhnya korban lebih banyak, baik dari pihak aparat TNI-Polri, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), maupun masyarakat sipil.
"Mereka (OPM) adalah gerakan separatis, gerakan yang ingin merdeka, bukan teroris. Solusinya bukan dengan mengirim tentara, tapi mengirim diplomat untuk berunding dengan mereka. Kalau pendekatan damai, cara pandangnya harus seperti itu, bukan dengan mengirim pasukan, itu bukan paradigma damai," jelasnya.
Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga mengatakan, penanganan konflik di Papua memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan holistik, agar persoalan yang terjadi dapat segera diselesaikan.
Gufron menilai masih maraknya kasus kekerasan di Papua membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut belum tepat.
Ia memandang, permasalahan di Papua harus dilihat secara lintas sektoral, tidak hanya dari paradigma militer semata. Terdapat masalah politik lain, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan lingkungan, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta marginalisasi dan diskriminasi.
"Jadi tidak bisa kita menyelesaikan persoalan di Papua kalau melihatnya masih parsial dan menggunakan pendekatan ala militeristik," ujarnya terpisah.
Gufron sepakat, kedua belah pihak yang bertikai saat ini harus menahan diri dan melakukan jeda kemanusiaan agar tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata.
"Jeda kemanusiaan sangat perlu dilakukan kedua pihak menghentikan tembak menembak, agar masyarakat sipil tidak terus menjadi korban. Juga untuk membuka opsi-opsi penyelesaian konflik lain," jelasnya.
Dorong Upaya Dialog
Pendapat senada juga disampaikan oleh Tokoh Papua sekaligus Ketua Sinode Gereja Kingmi, pendeta Benny Giay. Menurutnya, jalan kekerasan atau pendekatan militeristik di Papua hanya akan melanggengkan resistensi baru setiap harinya.
Dengan tambahan korban-korban baru, maka lingkaran kekerasan dapat dipastikan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya terbentuk memori kolektif akan kekerasan dan menjauhkan dari upaya-upaya dialog.
"Misalnya, ketika ada warga sipil yang menjadi sasaran salah tembak aparat Polri-TNI pasti keluarga korban akan marah dan terkadang membalasnya. Ini yang membuat kelompok TPNPB berkembang terus," jelasnya ketika dikonfirmasi, Sabtu (27/11).
Benny mencatat, masuk pertengahan November 2021, pemerintah justru kian gencar melakukan politik rasisme, kriminalisasi, marjinalisasi, dan militerisme dalam penanganan konflik Papua. Konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB pun semakin memanas di enam kabupaten.
Imbasnya, sekitar 60 ribu penduduk Papua tercatat harus mengungsi ke hutan atau kabupaten tetangga akibat konflik bersenjata yang terjadi selama bertahun-tahun. Tidak jarang anak-anak dan perempuan menjadi korban meninggal dunia ketika mengungsi.
Di sisi lain, Benny menilai, sudah saatnya juga bagi pemerintah untuk menghentikan kebijakan rasisme yang dilakukan secara sistemik. Benny memandang, konflik yang terjadi hari ini di Papua tidak lepas dari bagian politik rasisme sistemik.
Ia menduga ada kelompok buzzer yang memang secara sengaja dimainkan oleh intelijen Indonesia dan kelompok pendukung pemerintah. Mereka ini terus difungsikan untuk menyebarkan hoaks maupun berita dengan muatan opini yang bertentangan mengenai Papua.
"Sudah saatnya ini dihentikan, dan lakukan dialog sebagaimana yang dijanjikan. Dilakukan dengan mediasi dari pihak ketiga seperti di Aceh dahulu," ujarnya.
Untuk melakukan upaya dialog tersebut, Adriana menilai, pemerintah perlu menggandeng pihak ketiga sebagai mediator seperti perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kendati demikian, ia mengatakan pihak ketiga tersebut tidak mesti dari luar negeri.
Menurutnya, pihak-pihak di dalam negeri juga bisa dilibatkan dalam upaya dialog tersebut. Dengan catatan, harus disetujui dari kedua belah pihak.
"Kalau pemerintah sulit dan merasa tidak mau melibatkan pihak luar negeri ya dari dalam negeri saja. Caranya seperti apa, bisa meniru pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta dalam kasus penembakan Intan Jaya," jelasnya.
Adriana menyampaikan, jika dialog yang dilakukan masih belum menemukan kesepakatan bersama, maka upaya tersebut harus terus dilanjutkan hingga menemukan titik temu bagi kedua belah pihak. Bahkan hingga puluhan tahun jika masih belum memungkinkan.
"Kalau tahun ini (dialog) belum selesai, dilanjutkan tahun depan. Belum membuahkan hasil juga, ya lanjutkan saja terus, dengan catatan tidak boleh ada pertumpahan darah," ujarnya.
Lewat dialog juga, ia mengatakan tidak akan ada lagi pertumpahan darah baik dari warga sipil, aparat TNI-Polri, dan juga OPM.
"Perdamaian itu selalu lahir dari negosiasi, perundingan damai, komunikasi. Tidak bisa itu dimunculkan dari hasil konflik bersenjata," katanya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Penyelesaian konflik di Papua dengan pendekatan militer dinilai hanya memperkeruh suasana dan tidak menyentuh akar persoalan. Jeda kemanusiaan dan upaya dialog menjadi satu-satunya jalan penyelesaian konflik.
Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth menilai pendekatan militer yang selama ini dilakukan pemerintah terhadap penyelesaian konflik di Papua tidak benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebab menurutnya, persoalan yang berkembang di sana bukan hanya sebatas separatisme semata.
Adriana menuturkan, dari hasil kajian Papua Road Map yang diterbitkan LIPI pada 2009 terdapat beberapa akar persoalan di Bumi Cendrawasih yang meliputi isu peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dalam keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua juga menjadi persoalan lain.
Problem lainnya merupakan proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tak kunjung tuntas,
Karenanya, ia menilai model pendekatan militer yang masih berjalan sampai saat ini, tidak akan pernah mampu dan bisa menyelesaikan konflik yang ada di Papua.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi apa pun tanpa perlu diberi stigma separatis.
"Sebab mereka tidak pernah diberi ruang untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, dan persoalan yang mereka alami," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/11).
"Sementara pelibatan TNI dalam bayangan mereka selama ini erat kaitannya dengan tindakan represif. Akhirnya jadi akumulasi ingatan dari generasi ke generasi, sehingga konflik malah jadi berkepanjangan," imbuhnya.
Adriana menyambut baik rencana Panglima TNI terpilih Jenderal Andika Perkasa ihwal pendekatan 'lunak' non-perang dalam penanganan konflik di Papua. Menurutnya, sebagai rencana baru, langkah tersebut jelas membawa harapan bagi perdamaian di Papua.
Andika berjanji akan mengevaluasi pendekatan TNI dalam menangani konflik di Papua, dengan memperlakukan Bumi Cenderawasih sebagaimana provinsi lain di Indonesia.
Dia menyatakan penanganan konflik Papua akan dikembalikan kepada undang-undang, dan berharap prajuritnya bertindak sesuai aturan perundang-undangan.
Akan tetapi, Adriana menekankan realisasi itu perlu dikawal sehingga tidak berakhir hanya sekadar janji politis di awal jabatan saja. Termasuk soal pendekatan apa yang nantinya akan diambil Andika.
Pasalnya sampai saat ini, dirinya tidak pernah menjelaskan secara gamblang langkah-langkah yang akan diambil. Padahal menurut Adriana, diperlukan komunikasi dua arah antara perspektif militer dan warga Papua terlebih dulu sebelum mengambil tindak lanjut.
"Persamaan persepsi ini penting, karena kaitannya dengan dampak terhadap masyarakat Papua dari kebijakan itu. Apakah pendekatan baru yang dimaksud itu sesuai dengan harapan masyarakat sana atau tidak," jelasnya.
Ia menilai, Andika terlebih dahulu perlu membuktikan ucapannya yang ingin melakukan pendekatan dialog dengan menarik seluruh pasukan TNI non-organik yang berasal dari luar Papua. Hal itu untuk meredam kekerasan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Menurutnya, upaya untuk menambah jumlah pasukan dalam penanganan konflik di Papua merupakan keputusan yang keliru.
Adriana mengatakan Andika harus mampu melakukan humanitarian pause atau jeda kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, itu merupakan satu-satunya cara untuk menghadirkan Papua yang damai.
Pun untuk menghentikan jatuhnya korban lebih banyak, baik dari pihak aparat TNI-Polri, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), maupun masyarakat sipil.
"Mereka (OPM) adalah gerakan separatis, gerakan yang ingin merdeka, bukan teroris. Solusinya bukan dengan mengirim tentara, tapi mengirim diplomat untuk berunding dengan mereka. Kalau pendekatan damai, cara pandangnya harus seperti itu, bukan dengan mengirim pasukan, itu bukan paradigma damai," jelasnya.
Pendekatan Kolaboratif dan Holistik untuk Tangani Konflik Papua
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga mengatakan, penanganan konflik di Papua memerlukan pendekatan yang lebih kolaboratif dan holistik, agar persoalan yang terjadi dapat segera diselesaikan.
Gufron menilai masih maraknya kasus kekerasan di Papua membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut belum tepat.
Ia memandang, permasalahan di Papua harus dilihat secara lintas sektoral, tidak hanya dari paradigma militer semata. Terdapat masalah politik lain, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan lingkungan, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta marginalisasi dan diskriminasi.
"Jadi tidak bisa kita menyelesaikan persoalan di Papua kalau melihatnya masih parsial dan menggunakan pendekatan ala militeristik," ujarnya terpisah.
Gufron sepakat, kedua belah pihak yang bertikai saat ini harus menahan diri dan melakukan jeda kemanusiaan agar tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata.
"Jeda kemanusiaan sangat perlu dilakukan kedua pihak menghentikan tembak menembak, agar masyarakat sipil tidak terus menjadi korban. Juga untuk membuka opsi-opsi penyelesaian konflik lain," jelasnya.
Dorong Upaya Dialog
Pendapat senada juga disampaikan oleh Tokoh Papua sekaligus Ketua Sinode Gereja Kingmi, pendeta Benny Giay. Menurutnya, jalan kekerasan atau pendekatan militeristik di Papua hanya akan melanggengkan resistensi baru setiap harinya.
Dengan tambahan korban-korban baru, maka lingkaran kekerasan dapat dipastikan akan diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya terbentuk memori kolektif akan kekerasan dan menjauhkan dari upaya-upaya dialog.
"Misalnya, ketika ada warga sipil yang menjadi sasaran salah tembak aparat Polri-TNI pasti keluarga korban akan marah dan terkadang membalasnya. Ini yang membuat kelompok TPNPB berkembang terus," jelasnya ketika dikonfirmasi, Sabtu (27/11).
Benny mencatat, masuk pertengahan November 2021, pemerintah justru kian gencar melakukan politik rasisme, kriminalisasi, marjinalisasi, dan militerisme dalam penanganan konflik Papua. Konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB pun semakin memanas di enam kabupaten.
Imbasnya, sekitar 60 ribu penduduk Papua tercatat harus mengungsi ke hutan atau kabupaten tetangga akibat konflik bersenjata yang terjadi selama bertahun-tahun. Tidak jarang anak-anak dan perempuan menjadi korban meninggal dunia ketika mengungsi.
Di sisi lain, Benny menilai, sudah saatnya juga bagi pemerintah untuk menghentikan kebijakan rasisme yang dilakukan secara sistemik. Benny memandang, konflik yang terjadi hari ini di Papua tidak lepas dari bagian politik rasisme sistemik.
Ia menduga ada kelompok buzzer yang memang secara sengaja dimainkan oleh intelijen Indonesia dan kelompok pendukung pemerintah. Mereka ini terus difungsikan untuk menyebarkan hoaks maupun berita dengan muatan opini yang bertentangan mengenai Papua.
"Sudah saatnya ini dihentikan, dan lakukan dialog sebagaimana yang dijanjikan. Dilakukan dengan mediasi dari pihak ketiga seperti di Aceh dahulu," ujarnya.
Untuk melakukan upaya dialog tersebut, Adriana menilai, pemerintah perlu menggandeng pihak ketiga sebagai mediator seperti perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kendati demikian, ia mengatakan pihak ketiga tersebut tidak mesti dari luar negeri.
Menurutnya, pihak-pihak di dalam negeri juga bisa dilibatkan dalam upaya dialog tersebut. Dengan catatan, harus disetujui dari kedua belah pihak.
"Kalau pemerintah sulit dan merasa tidak mau melibatkan pihak luar negeri ya dari dalam negeri saja. Caranya seperti apa, bisa meniru pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta dalam kasus penembakan Intan Jaya," jelasnya.
Adriana menyampaikan, jika dialog yang dilakukan masih belum menemukan kesepakatan bersama, maka upaya tersebut harus terus dilanjutkan hingga menemukan titik temu bagi kedua belah pihak. Bahkan hingga puluhan tahun jika masih belum memungkinkan.
"Kalau tahun ini (dialog) belum selesai, dilanjutkan tahun depan. Belum membuahkan hasil juga, ya lanjutkan saja terus, dengan catatan tidak boleh ada pertumpahan darah," ujarnya.
Lewat dialog juga, ia mengatakan tidak akan ada lagi pertumpahan darah baik dari warga sipil, aparat TNI-Polri, dan juga OPM.
"Perdamaian itu selalu lahir dari negosiasi, perundingan damai, komunikasi. Tidak bisa itu dimunculkan dari hasil konflik bersenjata," katanya.
