CATATAN 7 TAHUN JOKOWI

Janji Berkarat Jokowi Tuntaskan Kasus HAM

CNN Indonesia
Kamis, 21 Oct 2021 09:46 WIB
Lembaga masyarakat dan aktivis menilai nihil penuntasan kasus HAM masa lalu, dan justru cenderung bertambah seiring kepemimpinan Jokowi di periode kedua. Mural pria mirip Jokowi dengan masker tutupi mata yang sempat muncul di Kota Bandung. CNN Indonesia/Huyogo
Jakarta, CNN Indonesia --

Tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai menganaktirikan janji soal penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak 2014, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla kala itu, janji penuntasan HAM pernah dijajakan dan jadi bahan primadona materi kampanye.

Janji itu dituangkan Jokowi dalam visi, misi, dan agenda prioritasnya yaitu Nawa Cita. Dalam poin 4, bagian 9 serta pada poin 11 huruf (f), Nawa Cita dikatakan;

"Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965."


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat dalam lima tahun perdana itu belum ada masalah HAM masa lalu yang dituntaskan. Penuntasan didominasi dengan mekanisme rekonsiliasi atau jalur nonyudisial. Rekonsiliasi itu pun, dinilai KontraS, tidak dibarengi dengan wacana solid soal kebutuhan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.

"Rekonsiliasi hanya dimaknai sebagai bentuk lain "cuci tangan" yang dilakukan oleh beberapa terduga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu yang sekarang masih menikmati privelese politik dengan menduduki jabatan publik yang strategis," dikutip dalam laporan evaluasi KontraS, Selasa (19/10).

Jokowi di sisi lain berkukuh tetap dalam laju positif penuntasan masalah HAM masa lalu.

"Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat," kata Jokowi di acara Peringatan Hari HAM Sedunia yang digelar Komnas HAM secara daring, Kamis 10 Desember 2020 lalu. Namun janji itu dinilai kian berkarat.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menyebut pelanggaran HAM di era kedua justru bertambah. Dua tahun terakhir, kata dia, demokrasi mengalami kemerosotan, perlahan mati.

"Pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi," imbuhnya.

Fatia menyebut, sepanjang periode September 2019-September 2021 pihaknya mencatat 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi. Dalam pelanggaran itu, kepolisian yang paling banyak diadukan.

Pelanggaran kebebasan berekspresi itu terlihat dalam sikap represif aparat kepolisian terhadap pembuat mural berisi kritik. Sepanjang Juli-Agustus 2021, pihaknya mencatat terdapat 13 kasus persekusi terhadap seniman mural.

Dari 13 kasus itu, 11 di antaranya merupakan penghapusan mural di berbagai daerah, 1 persekusi pembuat konten mural di Tangerang, dan 1 tindakan perburuan pelaku dokumentasi mural.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mengatakan pada 2019 pelanggaran HAM banyak terlihat dari kekerasan terhadap sipil yang berdemonstrasi. Pada 2019 saja, pihaknya mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat demonstrasi sebanyak 68 kasus. Lalu, penangkapan sewenang-wenang 3.539 korban dan penahanan sewenang- wenang 326 korban dan penyiksaan sebanyak 474 korban.

"474 itu cuma yang bisa LBH-YLBHI tangani. Padahal kami baru ada di 17 Provinsi. Penyiksaan [paling banyak dilakukan] di kantor polisi atau saat ditangkap," kata Asfin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/10).

Permasalahan pelanggaran HAM lainnya, kata Asfin, adalah pemecatan 57 pegawai KPK. Mereka dipecat lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status sebagai ASN.

Dalam temuan Komnas HAM dan Ombudsman, terdapat sejumlah pelanggaran HAM dalam TWK tersebut. Temuan itu telah dikirim ke Jokowi, namun temuan itu diabaikan dan pemecatan tetap berlangsung.

"Semakin parah dan mengemuka ketika 2019 ya. Pemerintahan Jokowi betul memperlemah KPK ya. Menyetujui revisi UU KPK, kemarin [2021] yang TWK itu," ujarnya.

12 Pelanggaran HAM Berat Belum Tuntas

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER