Jakarta, CNN Indonesia -- Meski indikator Covid-19 RI dalam posisi terkontrol, angka vaksinasi yang belum mencapai target serta pintu kedatangan dari luar negeri yang tak ketat bisa jadi 'bahan bakar' lonjakan kasus di masa Natal dan Tahun Baru 2022.
Hal itu dikatakan sejumlah pakar terkait pembatalan rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada periode Natal dan Tahun Baru.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim keputusan itu diambil karena Indonesia sudah lebih siap. Itu, sambungnya, terlihat dari jumlah tes dan telusur yang lebih tinggi dari tahun lalu, serta didukung vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan vaksinasi Covid-19 dosis kedua mendekati 56 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua hari lalu kepada wartawan di DPR, Menteri dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan masyarakat di sejumlah daerah, terutama di sembilan wilayah aglomerasi, telah mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) seiring capaian vaksinasi yang terus naik. Sehari kemudian giliran Menko Perekonomian yang juga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) Airlangga Hartarto mengklaim dari hasil survei, capaian herd immunity di Indonesia menunjukkan temuan yang cukup tinggi di sejumlah kota di wilayah aglomerasi.
"Pemerintah sudah melakukan survei serologi di 10 kota aglomerasi, dalam survei serologi itu atau kekebalan dari pada masyarakat. Nah, ini pada waktunya akan diumumkan nanti, beberapa daerah itu angkanya antara 88 hingga 94 persen di berbagai kota aglomerasi," kata Airlangga dalam Webinar Outlook Ekonomi 2022 yang dikutip pada Kamis (9/12).
Namun, di balik klaim-klaim optimistis para pembantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu, para ahli kesehatan masyarakat mewanti-wanti soal risiko lonjakan Covid hingga yang berujung fatal bila tak menerapkan peraturan yang tegas.
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan masih ada 'bahan bakar' bagi lonjakan Covid-19 di akhir tahun. Itu terdiri dari warga yang belum divaksin hingga orang yang kekebalannya menurun lantaran jarak vaksinasi yang terlalu lama.
Pasalnya, kata dia, ada dua faktor seseorang tidak memiliki imunitas: Belum divaksin dan belum pernah terinfeksi Covid-19.
"Berarti kita harus hitung orang yang belum divaksin sama gabungan orang yang belum terinfeksi. Nah kalau hitungan kasarnya, katakan hitung yang 60 persen lebih yang sudah vaksin dosis I [dan] gabungan yang terinfeksi, kurang lebih 30-40 persen masyarakat Indonesia dalam posisi rawan itu," tutur Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (8/12) malam.
"Ditambah yang sudah divaksin sekali pun kalau sudah tujuh bulan akan menurun imunitasnya," imbuh dia.
Dikutip dari data Satgas Covid-19, per 8 Desember, capaian vaksinasi dosis pertama mencapai143.794.042 atau 69,04 persen, dosis II sebanyak 100.459.272 atau 48,24 persen dari target vaksinasi 208.265.720 warga.
Sementara, angka kasus positif total mencapai 4.258.340 orang, atau 1,56 persen dari populasi (272.229.372 jiwa, berdasarkan Data Administrasi Kependudukan per Juni 2021).
"Nah, artinya secara teoritis, potensi lonjakan ada karena ada bahan bakarnya, yaitu orang yang rawan tadi," lanjut Dicky.
Oleh karena itu Dicky mendorong percepatan vaksinasi Covid-19, terutama di 15 daerah yang capaian vaksinasi rendah.
"Harus ada kesetaraan kalau mempercepat tadi 15 (daerah) ini masih banyak daerah yang belum dapat keseteraan. Jadi tetap pendekatan berbasis sasaran supaya terjadi kesetaraan, kedua sembari menunggu ya diprioritaskan kelompok rawan," tuturnya.
Berdasarkan target Kemenkes, sejauh ini ada 15 provinsi yang capaian vaksinasi Covid-19 pada pemberian dosis pertama di bawah 60 persen.
Yakni, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, Papua.
Bersambung ke halaman berikutnya...
[Gambas:Video CNN]
Batasi Pergerakan, Perpanjang Karantina
Pintu kedatangan dari luar negeri diminta diperketat meski tak ada penerapan PPKM level 3 secara nasional. (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)
Sebelumnya pemerintah hendak menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanpa kecuali untuk menekan penularan Covid-19 pada masa libur nataru. Namun, kebijakan itu akhirnya batal, dan PPKM tetap diterapkan sesuai level di wilayah masing-masing.
Dicky berpendapat memang tak tepat jika kebijakan PPKM Level 3 serta merta diterapkan di daerah rawan itu pada masa Natal dan Tahun Baru. Sebab, penerapan PPKM berlevel harus tetap melihat atau merujuk pada indikator epidemiologi.
Salah satunya, kata dia, adalah pembatasan pergerakan atau mobilitas orang yang tidak memiliki imunitas atau belum mendapat vaksinasi Covid-19 lengkap.
"Kalau enggak memenuhi enggak boleh atau harus dibatasi, ada lockdown, yang belum vaksin dua dosis pergerakannya dibatasi, ini melindungi dia juga melindungi masyarakat," ucap Dicky.
Tutup Pintu Masuk
Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengakui berdasarkan sejumlah indikator Indonesia saat ini dalam posisi terkontrol atau terkendali.
Beberapa indikator ini di antaranya jumlah kasus per minggu, jumlah tes, tingkat keterisian rumah sakit, tingkat kematian.
"Dengan itu kita menganggap tidak ada risiko untuk terjadi peningkatan kasus di beberapa bulan ke depan," kata Masdalina.
Namun, Masdalina menyebut kondisi ini bisa terjadi jika pemerintah membuat kebijakan untuk mencegah kedatangan orang dari luar negeri ke Indonesia. Ini juga sekaligus menjadi upaya antisipasi terhadap varian baru Covid-19.
"Dengan catatan kita bisa menjaga pintu masuk, kita mampu melakukan cegah tangkal," ujar dia.
Jika kebijakan ini tak bisa diterapkan, Masdalina menyebut pemerintah bisa menerapkan kebijakan perpanjangan waktu karantina terhadap mereka yang masuk ke Indonesia.
"Selama ini pemerintah seperti kebingungan sendiri, masa karantina berganti-ganti," sindirnya.
