Langgar UUD, Pemerintah Khusus Ibu Kota Baru Diubah Jadi Daerah Khusus

CNN Indonesia
Jumat, 17 Des 2021 05:24 WIB
Dalam rapat lanjutan p emerintah dan Panja RUU IKN, frasa Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara sepakat diubah jadi Daerah Khusus Ibu Kota Negara menyesuaikan UUD. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah dan DPR bersepakat mengubah status Ibu Kota baru yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara.

Frasa tersebut mengubah nama Ibu Kota Negara dalam RUU IKN, yang sebelumnya bernama Pemerintahan Khusus Ibu Kota Negara. Kesepakatan itu diambil dalam rapat lanjutan antara pemerintah yang diwakili Bappenas dan Panja RUU IKN dari DPR RI, Rabu (15/12) malam.

"Yang pertama adalah perubahan dari diksi pemerintahan khusus IKN, menjadi pemerintahan daerah khusus IKN," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

Dia menerangkan perubahan di dalam RUU itu karena pada draf sebelumnya, frasa pemerintahan khusus Ibu Kota Negara, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai informasi, pasal itu menyebut, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Merujuk bunyi pasal itu, UUD tak mengakui bentuk pemerintahan lain seperti disebut dalam RUU IKN sebelumnya, yakni Pemerintah Khusus Ibu Kota Negara.

Selain itu, terang Suharso, pihaknya juga menerima usulan dari DPD untuk memasukkan empat ayat dalam Pasal 22D UUD 1945 yang mengatur soal kewenangan DPD dalam bidang legislasi meliputi pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, hingga pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu.

"Perubahan itu dalam rangka memastikan kesesuaian dengan pasal 18B, ayat 1, UUD 1945. Usulan dewan perwakilan daerah untuk memasukkan pasal 22D, UUD 1945 dapat diterima," katanya.

Selain menyepakati frasa pemerintahan daerah khusus IKN, DPR dan pemerintah juga bersepakat untuk mengubah konsep kelembagaan otorita IKN: dari semula bisa menjalankan fungsi pemerintahan, menjadi hanya fungsi persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

"Kemudian, penyelenggaraan, pemerintahan oleh pemerintah daerah khusus IKN, di dalam rumusan yang baru penyelanggaraan pemerintahan di IKN diselenggarakan oleh pemerintahan daerah khusus IKN," kata Suharso yang juga dikenal sebagai Ketua Umum PPP itu.

Menanggapi hal itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dari fraksi PPP, Achmad Baidowi mengatakan, keputusan itu wajar disepakati agar RUU IKN tak bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, nantinya, Pemda Khusus IKN sesuai RUU IKN, memiliki karakteristik khusus. Antara lain, tak memiliki DPRD, Bupati, maupun Gubernur. IKN hanya akan ikut serta kontestasi politik di tingkat pusat, yakni Pileg dan Pilpres.

"Apakah boleh? Boleh sepanjang diatur di UU IKN. Karena perintah dari konstitusi adalah Pemda bersifat khusus atau dartah istimewa yang diatur UU IKN. Dikecualikan dari ketentuan pasal UU Pilkada," kata dia, Kamis (16/12).

(thr/kid)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER