Politikus PDIP Hendrawan Supratikno meminta agar semua pihak, terutama partai politik agar tidak mengungkit kasus per kasus untuk saling menyudutkan.
Pernyataan Hendrawan merespons Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago yang menilai kasus buron Harun Masiku selama ini telah menyendera kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Hendrawan, cara menyudutkan keliru sebab publik telah mengetahui kasus-kasus yang juga melibatkan kader partai lain.
"Kita jangan menyebut kasus per kasus untuk saling menyudutkan. Misal, untuk menyudutkan Demokrat disebut kasus Hambalang. Untuk menyudutkan kami disebut Harun Masiku," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua sudah ada daftarnya. Daftar itu ada dalam memori kolektif kita sebagai bangsa," tambah Hendrawan.
Selain itu, menurut dia, pemberantasan korupsi mestinya tidak hanya diukur berdasarkan penyelesaian atau penangkapan seseorang dalam setiap kasus. Menurut dia, pemberantaan korupsi mestinya dilihat secara komprehensif berdasarkan upaya sistemik.
"Jadi kita harus memilih solusi yang komprehensif. Jangan parsial dan partisan. Ini butuh jiwa dan langkah besar," kata dia.
Meski demikian, anggota Komisi XI DPR itu tak menjawab tegas saat ditanya apakah partainya mendukung pencarian Harun Masiku oleh KPK. Hendra berucap bahwa itu telah masuk ranah hukum dan pihaknya enggan ikut campur.
"Yang sudah masuk ranah hukum, jangan kita campuri. Biarkan hukum bicara, karena ini negara hukum," kata dia.
Sebelumnya, Politikus Partai Nasdem, Irma Chaniago sebelumnya menyebut bahwa kasus korupsi Masiku mestinya bukan hanya menjadi urusan pemerintah, melainkan juga menjadi urusan partai. Dia bilang, selama kasus Masiku membuat pemerintah serba salah.
Kasus Masiku yang notabene merupakan kader PDIP telah menyandera Presiden Joko Widodo.
"Partai itu harus menjadi teladan bagi masyarakat. Ini yang harusnya juga dilakukan parpol yang sekarang membuat Presiden tersandera," ujar Irma dalam diskusi daring yang digelar SMRC, Minggu (26/12).