Pemerintah Belum Optimal Atasi Sebaran Omicron

Sementara, Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menganggap bahwa temuan varian baru tersebut harus diikuti dengan penguatan proses deteksi dini terhadap kasus-kasus Covid-19 yang ada di Indonesia.

Dicky mencontohkan laju penularan kasus varian Omicron jauh lebih membludak jika dibandingkan dengan yang lalu. Ia berkaca pada kasus-kasus di negara maju lain yang mengalami peningkatan kasus usai terserang Omicron.

"Termasuk di tempat saya, di Australia. Yang biasanya kasus tidak ada, atau satu atau dua. Dan sejak hampir lebih dari satu tahun ini selalu begitu. Saat ini dengan adanya Omicron 300, bisa 500 dan 700," kata Dicky saat dihubungi, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa Covid-19 varian Omicron memiliki potensi penyebaran yang sangat besar dan banyak di Indonesia. Sehingga, kata dia, masyarakat perlu memaknai masuknya varian ini secara serius dan tak bisa bersikap abai.

Lihat Juga : Update Varian Omicron Dunia: 278 Ribu Kasus, 52 Kematian

Dicky mengatakan masyarakat perlu memahami bahaya jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari terpaparnya virus Covid-19. Sehingga, kata dia, perlu ada penakanan laju penyebaran Covid di Indonesia.

"Bicara Covid termasuk varian Omicron ini, bukan hanya bicara orang yang ke rumah sakit atau yang meninggal saja. Tapi ada potensi long Covid yang lebih besar. Bahkan, kurang lebih sepertiga dari kasus itu bisa menjadi atau mengalami long Covid," jelasnya.

Menurutnya, saat ini kriteria penularan Covid dalam komunitas sudah terpenuhi usai ditemukan kasus Omicron di Jakarta.

Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus mewaspadai agar penularan secara komunitas menjadi berkelanjutan secara panjang. Dalam hal ini, ia mengatakan peristiwa itu kerap disebut Sustained Community Transmission.

"Sebetulnya responsnya tetap sama: Apapun variannya itu dengan memperkuat deteksi dini, memperkuat surveillans kita," ujar Dicky.

"Bicara dampak dari temuan ini sebetulnya harus menjadi catatan kewaspadaan kita semua," tambah dia.

Dicky mengatakan pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap laju keluar-masuk menuju Indonesia. Sehingga, kata dia, tak terjadi penularan Covid lebih lanjut dari luar negeri.

"Penerbangan ke luar negeri sebaiknya bagi WNI yang tidak essensial lebih baik dibatasi terlebih dahulu. setidaknya, sampai kita bisa melihat, setelah ada assesment risiko bahwa situasi secara global dan nasional sudah kondusif dan terkendali," jelasnya.

Lihat Juga : Sebaran Omicron di RI Bertambah Jadi 68 Kasus

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencatat 10.853 WNI ke luar negeri dalam kurun waktu 23-27 Desember 2021.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, mengatakan rata-rata setiap harinya ada 2.700 WNI yang meninggalkan Indonesia di tengah ancaman virus corona (Covid-19) varian Omicron.

"Kami tidak bisa melarang WNI untuk ke luar Indonesia karena yang disampaikan oleh pemerintah sifatnya masih imbauan dan belum cukup dijadikan dasar pelarangan WNI ke luar negeri," ujar Angga melalui keterangan resmi, Selasa (28/12).