KPA: Jumlah Konflik Agraria di Jatim Naik 150 Persen
Jawa Timur (Jatim) menjadi provinsi yang paling banyak terjadi konflik agraria sepanjang tahun 2021. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya terdapat 30 kejadian konflik agraria dengan luas lahan yang disengketakan mencapai 54.573 hektar.
Jawa Timur merupakan provinsi yang mengalami kenaikan yang cukup drastis terkait konflik agraria pada tahun ini.
"Sepanjang tahun, letusan konflik di provinsi paling timur Pulau Jawa ini tercatat sebanyak 30 kejadian dengan luas mencapai 54.573,986 hektar. Angka letusan tersebut naik 150 persen dari tahun sebelumnya, "hanya" 12 kasus," ujar Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika dalam acara peluncuran Catatan Tahunan KPA, Kamis (6/1).
Pada tahun sebelumnya, konflik agraria yang terjadi di Jawa Timur berjumlah 12 kasus. Artinya, angka letusan konflik tersebut naik 150 persen dari tahun sebelumnya.
Peningkatan pesat letusan konflik agraria di Jawa Timur ini sebagian besarnya disebabkan oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan kawasan industri melalui proyek strategis nasional (PSN) yang dirancang pemerintah Presiden Joko Widodo.
Di antaranya adalah pembangunan tol Kediri-Kertosono, Tol Tulungagung-Kediri, pembangunan Tol Ring Road Sukodardi yang tersambung dengan Bandara Kediri.
Selain itu terdapat pembangunan kawasan industri Paciran di Lamongan, pembangunan KEK JIIPP di Gresik, dan pembangunan bendungan Semantok.
Pada posisi kedua provinsi dengan konflik agraria terbanyak dipegang oleh Jawa Barat dengan 17 kejadian konflik. Letusan konflik tersebut terjadi di atas lahan seluas 8597,834 hektar.
"Angka ini naik 100 persen dibanding tahun 2020 dengan 8 konflik," papar Dewi.
Letusan konflik agraria di Jawa Barat juga didominasi oleh proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II, Tol Cisumdawu, Tol Cimanggis-Cibitung.
Termasuk juga proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan MNC Lido City di Kabupaten Bogor dan Sukabumi yang mencapai luasan 3.000 hektar. Sedangkan, di posisi ketiga, Provinsi Riau menduduki kejadian sebanyak 16 konflik seluas 21.564,55 hektar dan mengorbankan 359 KK.
KPA mencatat terdapat tiga tipologi konflik agraria yang terjadi di Riau yaitu akibat aktivitas bisnis di perkebunan dengan 10 kasus, konflik agraria di kehutanan dengan lima kasus, dan akibat pembangunan infrastruktur hanya satu kasus.
"Di sektor perkebunan, keseluruhan kejadian konflik disebabkan oleh perkebunan sawit," ucap Dewi.
Lebih jauh, menurutnya letusan konflik yang terjadi di Riau merupakan potret dari kemandegan pelaksanaan reforma agraria yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi.
Pasalnya, konflik-konflik di sektor perkebunan dan kehutanan rata-rata merupakan konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.
"Janji Presiden yang akan mencabut HGU-HGU terlantar di berbagai kesempatan nyatanya masih sebatas lip service tanpa ada tindaklanjut yang konkrit di lapangan," tutupnya.
Sertifikasi Aset Milik Negara
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penyelamatan aset milik negara melalui sertifikasi atas tanah dan bangunan.
Hal ini dinilai dirinya penting karena aset negara dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kepada rakyat.
"Yang paling penting adalah penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan barang dan aset milik negara. Maka, penyelamatan aset milik negara ini menjadi penting," ujarnya pada Desember lalu.
Dia juga menegaskan secara personal kepemilikan bidang tanah melalui sertifikat juga dapat digunakan untuk memajukan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.