Komisi III DPR Respons OTT KPK Walkot Bekasi: Tak Perlu Gaduh

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka yang dilakukan terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, memperlihatkan komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak perlu dilakukan dengan gaduh dan harus mementingkan penyelamatan uang rakyat.

"Inilah KPK yang sekarang. Meski banyak yang meragukan, namun lembaga itu tetap berkomitmen dalam memberantas korupsi, dan hal ini dibuktikan melalui kerja nyatanya. Tidak perlu gaduh, cukup dalam senyap, yang penting duit rakyat terselamatkan," kata Sahroni dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/1).

Ia pun menilai OTT yang dilakukan KPK terhadap Rahmat menunjukkan bahwa KPK tetap bisa tajam dalam melakukan penangkapan, dan menjawab keraguan berbagai kalangan selama ini.

Menurut politikus NasDem itu, penangkapan ini juga membuktikan kualitas kerja KPK yang bekerja sangat hati-hati tanpa memunculkan kegaduhan.

"Namun penangkapan ini menunjukkan bahwa berbagai kekhawatiran itu tidak terbukti, dan KPK tetap tajam dalam melakukan penangkapan. Mereka menjawab keraguan dengan prestasi," ujar Sahroni.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Rahmat diduga terkait suap proyek dan jual beli jabatan di Kota Bekasi.

Selain Rahmat, penyidik KPK berhasil mengamankan sebanyak 11 orang lainnya termasuk ASN Pemkot Bekasi, dan beberapa pihak swasta. Mereka masih berstatus sebagai terperiksa. Rahmat pun sudah ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK pada Kamis (5/1).

"Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan ini," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, di kantornya, Jakarta, Kamis (6/1).

"Penerima RE (Rahmat Effendi), MB, MY, WY, dan JL," tambahnya.