Demo Buruh, Arus Lalu Lintas Depan Gedung DPR Dialihkan

Arus lalu lintas di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat dialihkan, dan hanya bisa menggunakan satu jalur imbas aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan buruh se-Jabodetabek.

Buruh berunjuk rasa menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oada Jumat (14/1).

Meski begitu, arus lalu lintas di depan Gedung MPR/DPR/DPD tidak mengalami kemacetan yang parah. Kendaraan roda dua dan empat masih bisa melintas dengan kecepatan sekitar 20-30 km/jam.

Hingga saat ini, massa buruh terlihat masih terus memadati area depan pagar Gedung MPR/DPR/DPD.

Lihat Juga : Ribuan Buruh Demo Omnibus Law di DPR Bertahan Meski Hujan Deras

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjadi pemimpin aksi demonstrasi ini. Para buruh berasal dari berbagai organisasi, di antaranya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), buruh migran, guru honorer, organisasi perempuan, dan pekerja rumah tangga.

"DPR dan Pemerintah kembali menyetujui Omnibus Law. Berarti mereka setuju buruh 'outsourcing' seumur hidup. Mereka berarti setuju upah buruh murah," kata Said Iqbal dari atas mobil komando.

Said mengatakan, ada empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini. Pertama, adalah menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, buruh meminta disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Ketiga, buruh meminta Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 direvisi. Keempat, revisi juga dilakukan pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Aksi ini juga serempak dilakukan di puluhan provinsi lainnya, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan," kata Said Iqbal.

Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam rangka pengamanan aksi demo oleh massa buruh di depan Gedung DPR pada hari ini, Jumat (14/1). Polisi memprediksi bakal ada ribuan massa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi.

Sejumlah massa buruh hari ini menggelar aksi unjuk rasa. Salah satu tuntutannya adalah menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Pengalihan arus tetap sementara tentatif aja," kata Kasat Lantas wilayah Jakarta Pusat Kompol Purwanta saat dihubungi, Jumat (14/1).