DPR Rapat 16 Jam Hingga Subuh Demi RUU IKN Dibawa ke Paripurna

Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dibawa ke Paripurna pada Selasa (18/1) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat Pansus RUU IKN yang diwakili semua fraksi DPR, bersama pemerintah, dan DPD pada Selasa (18/1) dini hari. Kesepakatan diambil usai rapat digelar maraton selama hampir 16 jam sejak Senin (17/1) sekitar pukul 11.00 WIB hingga Selasa (18/1) pukul 03.30 WIB.

"Saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua apakah RUU ini, RUU tentang IKN yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2? Apakah bisa kita setujui?" Ujar Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurni yang langsung dijawab setuju oleh mayoritas peserta rapat.

Dari total sembilan fraksi, hanya PKS yang menolak RUU IKN dibawa ke tahap selanjutnya atau disahkan di Paripurna pada Selasa (18/1).

Selain perwakilan fraksi, rapat dihadiri perwakilan pemerintah. Mereka yang hadir antara lain, Menteri PPN/Kepala Bapennas Suharso Monoarfo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Mendagri Tito Karnavian.

Seluruh fraksi DPR telah memberikan pandangan dan pendapat terkait RUU IKN. Sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU IKN dibawa ke paripurna DPR dengan sejumlah catatan dan kritik.

Penolakan hanya disampaikan fraksi PKS. Disampaikan anggota fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, PKS menilai rencana pemindahan ibu kota baru pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menolak RUU tentang IKN untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Suryadi saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat.