Demokrat Sentil Dana Covid untuk Proyek Mercusuar, Airlangga Bantah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman merasa aneh dengan penggunaan dana penanganan Covid-19 untuk membiayai proyek mercusuar.

Hal itu disampaikan Benny saat merespons kabar pemakaian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan ibu kota baru negara (IKN).

"Memang agak aneh ya, dana untuk rakyat yang dialokasikan kepada korban Covid, kok, dipake untuk proyek mercusuar, bangun IKN di daerah Penajam, Kaltim," kata Benny dalam sebuah unggahan Twitter milik Partai Demokrat, @PDemokrat, Selasa (25/1).

Wacana pembangunan IKN bakal menggunakan dana PEN pernah dicetuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, rencana tersebut ditentang berbagai pihak, salah satunya anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan. Menurutnya, penggunaan dana PEN untuk pembiayaan IKN menyalahi aturan.

Marwan mengatakan kalau pemerintah memaksakan diri menggunakan dana itu, mereka bisa melanggar UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Pasal 11 peraturan itu menjelaskan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

"Jadi saya ingatkan Ibu jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan uu yang kita buat. Kriteria mana IKN itu masuk dalam pasal ini?" ujarnya dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan, Rabu (19/1).

Merespons hal itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tak menganggarkan satu rupiah pun dana PEN untuk pembangunan IKN hingga saat ini.

Ia menjabarkan total anggaran PEN yang sudah diputuskan sebesar Rp451,64 triliun dan dibagi dalam 3 bidang. Pertama, untuk kesehatan sebesar Rp125.97 triliun.

Kedua, untuk perlindungan sosial (perlinsos) Rp150,8 triliun, dan untuk penguatan ekonomi sebesar Rp174,8 triliun. Menurut Airlangga, khusus untuk anggaran penguatan ekonomi belum dianggarkan untuk kebutuhan IKN dari total Rp174 triliun tersebut.

"Dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," katanya, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini, Senin (24/1).

Sebelumnya, Menkeu sempat membuka kemungkinan bahwa pembangunan IKN pada 2022-2024, yang diklaim sebagai momentum pemulihan ekonomi, PEN 2022.

"Seperti diketahui 2022 paket pemulihan ekonomi Rp450 triliun masih belum dirinci seluruhnya jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN," jelas Sri Mulyani, Selasa (18/1).