Kerangkeng Manusia, Amnesty Minta Polisi Ketat Awasi Industri Sawit

CNN Indonesia
Rabu, 26 Jan 2022 08:50 WIB
Amnesty Internasional Indonesia menyebut industri sawit sektor yang rawan eksploitasi baik terhadap pekerja, masyarakat adat, dan lingkungan hidup. Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Amnesty International Indonesia (AII) mendesak pemerintah, terutama aparat kepolisian untuk lebih ketat mengawasi industri perkebunan sawit menyusul temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin.

Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid berkata pengawasan lebih terhadap industri sawit lantaran sektor bisnis ini rawan dengan eksploitasi baik terhadap pekerja, masyarakat adat, maupun lingkungan.

"Apalagi ini bukan kali pertama eksploitasi pekerja terjadi di industri sawit Indonesia. Pada 2016, Amnesty Internasional menemukan pelanggaran HAM serius di beberapa perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Temuannya antara lain kerja paksa, penggunaan buruh anak-anak, diskriminasi gender, hingga praktik kerja yang eksploitatif dan membahayakan pekerja," ujar Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid dalam keterangan tertulis Selasa (25/1).

Amnesty menyebut kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat itu sangat memprihatinkan. Usman mengaku tak terbayang praktik perbudakan tidak manusiawi diduga sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua orang yang terlibat dibawa ke pengadilan dalam persidangan yang memenuhi standar internasional tentang keadilan dan tidak berakhir dengan penerapan hukuman mati," ujar Usman.

Amnesty juga mengingatkan negara soal keberadaan Konvensi PBB anti penyiksaan yang telah diratifikasi PBB.

"Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) juga melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi," kata Usman.

Selain itu, ia mengingatkan Pasal 8 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik--yang telah diratifikasi oleh Indonesia--menyatakan tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan.

"Segala bentuk penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam berbagai instrumen perlindungan HAM, contohnya dalam Pasal 7 ICCPR," ujar Usman

Temuan kerangkeng manusia itu mengemuka setelah dilaporkan Migrant Care ke Komnas HAM pada Senin (24/1). Dalam aduannya ke Komnas HAM, Migrant Care melaporkan tujuh dugaan perbudakan.

Kerangkeng manusia ditemukan saat tim KPK mendatangi rumah Bupati Langkat terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi pada 18 Januari lalu. Saat itu, tim KPK yang disokong kepolisian menemukan setidaknya 27 orang menghuni kerangkeng saat akan menggeledah.

Dari hasil pemeriksaan sementara, Polda Sumatera Utara menyatakan kerangkeng itu diklaim sebagai tempat rehabilitasi narkoba dan telah ada sejak 2012 atau sekitar sepuluh tahun silam. Bangunan yang disebut sebagai tempat rehabilitasi itu tak berizin, meskipun sempat terdeteksi oleh BNN Langkat pada 2017 silam.

Karo Penmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan puluhan orang yang menghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat itu juga dipekerjakan sebagai buruh pabrik kelapa sawit, namun tak dibayar. Dia mengatakan setidaknya tercatat ada 48 orang yang menghuni tempat tersebut dengan dalih rehabilitasi narkoba.

"Sebagian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat. Mereka tidak diberi upah seperti pekerja," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (25/1).

(kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER