Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyarankan sumur resapan di Ibu kota lebih baik digunakan untuk beternak ikan lele. Prasetyo menuding sumur resapan tak efektif mengatasi banjir yang terjadi di Ibu Kota.
Pras mulanya menyampaikan alasan DPRD mencoret anggaran sumur resapan dari APBD 2022. Menurutnya, salah satu alasan DPRD mencoret anggaran tersebut lantaran program itu tidak berjalan efektif.
Lihat Juga : |
"Kenapa gue coret anggaran vertikal drainase? Buat apa sekarang? Contoh Jalan Sriwijaya, Jalan Menteng, itu kan kawasan elite. Enggak pernah dari zaman gue kecil tahun 63 di Jakarta itu namanya banjir di sana, itu enggak ada. Aman benar," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pras kemudian mengungkit program sumur resapan yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya membangun proyek tersebut, namun tak ada kejelasan ke depannya.
"Tapi sekarang dibolongin sama dia (Anies Baswedan) banyak benar. Terus abis dibolongin ditinggal gitu aja. Kalau gue cocoknya bakal kerja sama dengan Dinas KPKP, terus taruh lele di dalam situ, masyarakat yang jagain, kasih makan, itu kan jadi pendapatan juga," katanya.
Pras beranggapan untuk menangani banjir tidak bisa sekadar mengandalkan sumur resapan. Ia menyatakan satu-satunya cara untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah dengan menormalisasi atau naturalisasi sungai.
"Yang paling benar itu normalisasi atau naturalisasi. Itu yang benar, setelah tersambung dari hulu ke hilir mana yang masih kurang, itu kan nanti ketemu," ujar Pras.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya meminta anggaran untuk program sumur resapan kembali dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2022.
Anggaran untuk program penanganan banjir itu telah dicoret dalam rapat badan anggaran DPRD DKI beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menindak kontraktor terkait pembangunan sumur resapan yang amblas. Ia menyebut akan mengevaluasi dan bakal mengenakan denda jika ada penyimpangan dalam pembangunan.
Anies memerintahkan anak buahnya untuk memanggil semua pihak terkait pembangunan sumur resapan. Ia ingin memastikan program itu berjalan sesuai standar.
"Tentu kami akan bertindak tegas jika terjadi permasalahan melalui mekanisme penalti terhadap kontraktor terkait jika terdapat penyimpangan," kata Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (5/12).
(dmi/fra)