DPR Diminta Hati-Hati Ratifikasi Perjanjian Militer dengan Singapura

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Rizal Darma Putra meminta DPR berhati-hati meratifikasi perjanjian kerja sama militer dengan Singapura.

Rizal meminta DPR kritis membedah poin-poin perjanjian yang sebelumnya telah disepakati Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dia menekankan pada soal kedaulatan negara.

"Tegaskan saja apa yang Singapura perluas itu menyinggung wilayah kita apa enggak. Kalau mempengaruhi, jangan ditanda tangan itu. Kalau dia perluas, digeser, wilayah kita sebagian teriris jadi klaim dia, enggak boleh itu, enggak bisa," kata Rizal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (27/1).

Rizal mengingatkan Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas wilayah. Dia menyebut hal itu bisa saja mengambil luas laut Indonesia. Menurutnya, hal itu harus diperhatikan dalam perjanjian militer Indonesia-Singapura.

Lihat Juga : Kejagung Kumpulkan Data Buron di Singapura Usai Perjanjian Ekstradisi

Dia berkaca pada perjanjian penyerahan kendali ruang udara (FIR) di Natuna, Kepulauan Riau. Setelah digembar-gemborkan, ternyata Indonesia hanya mengendalikan ruang udara mulai 37 ribu kaki dari daratan. Padahal, penerbangan komersial berkisar pada ketinggian 31-38 ribu kaki.

"DPR harus kritis," tuturnya.

Di saat yang sama, Rizal mendukung perjanjian kerja sama latihan militer Indonesia-Singapura. Namun, ia meminta DPR memastikan kerja sama itu tidak merugikan Indonesia.

"Wilayah udara, wilayah darat, untuk kerja sama pertahanan, latihan militer bersama, saya pikir enggak masalah selama dua negara hubungannya baik," ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia dan Singapura menyepakati sejumlah perjanjian bilateral. Beberapa di antaranya adalah penyerahan kendali ruang udara (FIR) di Natuna, Kepulauan Riau, dan Kesepakatan Kerja Sama Pertahanan (DCA).

Lihat Juga : Penerapan Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Tunggu Ratifikasi DPR

Usai penandatanganan kerja sama, publik baru mengetahui bahwa Indonesia hanya mengendalikan ruang udara di Natuna mulai dari ketinggian 37 ribu kaki. Adapun ketinggian di bawahnya dikelola Singapura.

Selain itu, Singapura juga mengajukan kerja sama DCA. Mereka meminta sebagian ruang di wilayah Indonesia untuk latihan militer.