DPR Kirim Naskah Final UU IKN ke Setneg, Berisi 44 Pasal

CNN Indonesia
Kamis, 27 Jan 2022 18:24 WIB
DPR menyatakan naskah final Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang dikirim ke Sekretariat Negara (Setneg) terdiri dari 11 bab dan 44 pasal. DPR mengirim naskah final UU IKN ke Sekretariat Negara. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengirim naskah final Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) hari ini. Naskah final UU IKN tersebut terdiri dari 11 bab dan 44 pasal.

"Seluruhnya 11 bab 44 pasal," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Kamis (27/1).

Indra menyebut pengiriman naskah final UU IKN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Sebuah regulasi yang telah disahkan harus diserahkan ke pemerintah maksimal tujuh hari kerja. Indra menyebut pemerintah memiliki waktu 30 hari untuk melakukan kajian terhadap draf UU IKN.

Sebagai informasi UU IKN disahkan dalam Rapat Paripurna pada Selasa 18 Januari lalu. Semua Fraksi di DPR, kecuali PKS, menyetujui pengesahan payung hukum pemindahan ibu kota baru ini.

Namun, pengesahan UU ini mendapat banyak kritik dari sejumlah pihak, seperti terkait pembahasannya yang terbilang kilat dan kualitas naskah akademiknya yang memprihatinkan.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pembahasan RUU IKN terkesan tergesa-gesa dan mengabaikan partisipasi publik.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan pembahasan yang supercepat dan minim partisipasi publik ini justru menimbulkan kecurigaan dari rakyat. Menurut dia, pembahasan yang ngebut ini dapat dianggap hanya mementingkan ambisi pemerintah.

"Dengan proses yang cepat dan cenderung abai pada partisipasi publik, terlihat jelas sesungguhnya motivasi perpindahan ibukota ini bukan untuk sebuah solusi atas persoalan yang terjadi, tetapi lebih pada memenuhi ambisi pemerintah dan DPR terhadap ibukota negara baru," ujarnya.

Selain itu, Pakar Hukum Tata Negara Fery Amsari menilai Naskah Akademik (NA) RUU IKN memiliki kualitas yang lebih rendah ketimbang skripsi mahasiswa jenjang Strata 1.

"Kalah lah dengan skripsi anak S1," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/1).



Fery menyebut naskah akademik itu tidak memuat penjelasan filosofis sampai sosiologis. Dari sisi filosofis, misalnya, nihil alasan pemilihan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota baru.

Kemudian secara sosiologi, Fery juga tak melihat kajian soal pilihan lokasi IKN dan kondisinya. Padahal, NA mestinya memuat sudut pandang masyarakat terkait pemindahan IKN.

(mts/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER