Kronologi Rencana Andika Ubah Pendekatan di Papua Hingga Baku Tembak

Aksi baku tembak antara Prajurit TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)--sebutan pemerintah untuk milisi Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM)--kembali terjadi di Papua.

Akibat baku tembak yang menewaskan sejumlah prajurit itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa batal hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (27/1) untuk bertolak ke Papua.

Lihat Juga : Kronologi Baku Tembak OPM dan TNI di Papua, 3 Prajurit Tewas

Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah petinggi militer dan kepolisian menyatakan akan mengubah pendekatan dalam menangani konflik bersenjata di Papua Barat. Namun, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) menilai upaya itu sia-sia belaka.

Perubahan pola penanganan konflik di Bumi Cenderawasih itu pertama kali dilontarkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beberapa saat setelah ia dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 17 November 2021.

Andika mengungkapkan ia ingin TNI memperlakukan Papua Barat sebagaimana provinsi lain di Indonesia.

"Saya akan lakukan evaluasi, lakukan perubahan dalam hal bagaimana kita beraktivitas, bukan hanya di Papua, tapi juga di seluruh wilayah NKRI," kata Andika dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Meski demikian, beberapa hari setelah Andika melontarkan pernyataan tersebut, konflik bersenjata tetap meletus. Beberapa di antaranya baku tembak di Distrik Sugapa, Intan Jaya; penembakan Kantor Polsek Sugapa, Intan Jaya serta penembakan di Kabupaten Yahukimo.

Merespons insiden itu, Andika mengaku tidak kaget. Ia bahkan kembali menegaskan militer Indonesia akan melakukan pendekatan berbeda guna menyelesaikan konflik ini.

"Tapi kita harus lakukan suatu pendekatan yang berbeda. Sehingga saya berharap akan lebih efektif. Sementara, karena saya akan orientasi di satuan internal, termasuk penanganan penanganan operasi di seluruh Indonesia," kata Andika, Senin (22/11/2021).

Andika kemudian mengubah gelar Satgas yang ada di Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan gelar Satgas dan satuan lain di daerah tersebut harus sama dengan wilayah lain. Menurut Andika, tindakan itu dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi.

"Dengan gelar kekuatan TNI normal seperti halnya di provinsi lain, kita juga bisa misal membantu menciptakan keamanan, karena kami dari aspek militernya saja, keamanan yang lebih bagus," kata Andika, Sabtu (4/12/2021)

Selain Panglima TNI, Kepala Staf angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman juga meminta para prajurit yang bertugas di Papua tidak berpikir membunuh KKB. Pesan itu Dudung sampaikan kepada Perwira dan Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam Kasuari di Kodam Kasuari, Arfai, Papua Barat, Kamis (25/11/2021).

Dudung juga meminta agar Prajurit TNI mencintai warga Papua. Meski demikian, Dudung meminta prajuritnya tetap waspada dan bersiap dengan serangan yang dilancarkan KKB.

"Cintai masyarakat Papua seperti layaknya kita mencintai diri sendiri dengan segala macam keterbatasan," ujar mantan Pangkostrad itu.

Menko Polhukam sampai Polri

Dari pihak pemerintah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pendekatan penanganan Papua sebaiknya dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, alih-alih menggunakan senjata.

Menurut Mahfud, pada prinsipnya pendekatan baru tersebut sudah tertuang dalam prinsip pendekatan baru tentang penanganan Papua telah dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 dan dilanjutkan Keputusan Presiden nomor 20 tahun 2020.

"Intinya pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan," kata Mahfud dalam video yang diterbitkan Kemenko Polhukam, Kamis (25/11).

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga mengubah operasi penindakan hukum terhadap KKB. Mulai akhir Januari 2022, Operasi Nemangkawi akan diubah menjadi Operasi Damai Cartenz.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan perubahan nama itu diterapkan seiring berakhirnya masa tugas Satgas Nemangkawi pada 25 Januari tahun ini.

"Nanti Operasi Nemangkawi ini berakhir, dan namanya diganti jadi Operasi Damai Cartenz 2022," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Senin (10/1).

Belakangan Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri memerintahkan jajarannya agar tidak menyerang KKB terlebih dahulu. Ia mendorong agar pasukannya lebih defensif.

Menurut Mathius, KKB kerap memanfaatkan kontak tembak itu sebagai momen untuk menjatuhkan pemerintah.

"Selama ini kita dalam kasus penembakan selalu aktif merespons. Dalam merespons ini selalu terjadi kontak tembak ini sisi negatif, karena [KKB] memanfaatkan momen menjatuhkan pemerintah," kata Matius dalam keterangannya, Selasa (18/1).

Marsekal Hadi Tjahjanto resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Andika Perkasa di Lapangan Mabes TNI, Kamis (18/11/2021). (Dok. Arsip Puspen TNI)

Respons OPM

Meski demikian, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyebut rencana pemerintah mengubah pendekatan penanganan konflik di Papua sia-sia.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyebut perubahan rencana tersebut tidak menjawab akar persoalan konflik di Papua, yakni hak politik untuk menentukan nasib sendiri.

Sebby mengatakan pihaknya tidak membutuhkan dialog dengan 'Jakarta'. Namun, pihaknya sudah mengajukan perundingan dengan kabinet Jokowi yang dimediasi PBB.

"Itu sama saja. Karena akar masalah Papua adalah pelanggaran terhadap hak politik penentuan nasib sendiri. Jadi apapun yang Indonesia mau lakukan di Papua sia-sia," kata Sebby saat dihubungi, Rabu (12/1).

Sementara itu, sejak Panglima TNI Andika Perkasa dilantik, gejolak konflik di Papua belum mereda. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com konflik bersenjata terjadi delapan kali.

Beberapa di antaranya merupakan baku tembak, penyerangan Pos Brimob, penembakan terhadap anggota KKB yang pernah merampas senjata Prajurit TNI AD, dan lainnya. Dalam insiden tersebut, beberapa anggota TNI dilaporkan tewas sementara lainnya mengalami luka-luka.

Paling mutakhir, sebanyak tiga anggota TNI dilaporkan tewas dalam kontak senjata di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, pada Kamis (27/1). Kontak tembak terjadi pada 05.00 WIT. Saat itu, KKB disebut menyerang pos TNI. Baku tembak belum selesai hingga lebih dari lima jam.

Anggota Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, berharap aparat memiliki pola penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang lebih baik di hari mendatang.

Harapan itu disampaikan Hasanuddin merespons peristiwa baku tembak antara TNI dan KKB Papua di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis (27/1). Kabar terkini menyebutkan total anggota TNI tewas telah menjadi tiga personel.

Hasanuddin mengaku sudah berdiskusi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan meminta agar pola penanganan KKB Papua melahirkan pola yang menghindari pertumpahan darah terjadi.

"Tadi saya diskusi sebentar dengan KSAD, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi, sebuah penanganan tanpa harus berdarah-darah," kata Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/1).

Lihat Juga : Kronologi Baku Tembak OPM dan TNI di Papua, 3 Prajurit Tewas

Dia menerangkan, sebuah strategi untuk mengurangi korban jiwa sedang dilakukan saat ini. Hasanuddin pun menyatakan ikut berduka cita atas peristiwa yang terjadi.

"Kita turut berduka cita, sedang diupayakan sebuah strategi untuk mengurangi korban ini, seperti apa ke depannya," ucap anggota DPR dari fraksi PDIP itu.

Sebagai informasi, Anggota TNI kembali tewas dalam peristiwa baku tembak dengan KKB Papua di Distrik Gome pada Kamis (27/1). Kabar terkini menyebutkan total anggota TNI yang tewas menjadi tiga personel.

Danrem 173 Brigjen TNI Taufan Gestoro memastikan ketiga korban merupakan anggota Yonif R 408/SBH yang tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan.

KKB mengaku bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. TNPB-OPM menyebut serangan terhadap TNI dilakukan oleh kelompok pimpinan Numbuk Telenggen.

"Numbuk Telenggen dengan pasukannya menyerang pos koramil distrik Gome Tanah Merah Kabupaten Puncak Ilaga. Dalam serangan ini dua orang anggota TNI Tertembak," ujar Juru Bicara TNPB-OPM, Sabby Sembom dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/1).

Lihat Juga : Batal Hadiri Rapat di DPR, Panglima Andika Disebut Terbang ke Papua