Sebanyak 211 rumah warga rusak akibat bentrokan antarwarga Desa Kariuw dan Desa Ori, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah, Maluku pada Rabu, (26/1) lalu.
Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Mohamad Roem Ohoirat mengatakan dari 211 rumah rusak itu, sebanyak 183 rumah mengalami rusak berat dan 28 unit lainnya rusak ringan.
"Kalau untuk kendaraan bermotor roda dua yang masih utuh sebanyak 58 unit, mobil ada 3 unit. Dan semuanya itu sudah diamankan aparat keamanan," ujar Ohoirat, Jumat, (28/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ohoriat mengatakan sebanyak 19 unit motor milik warga yang mengalami kerusakan. Sementara itu sebanyak 3 sepeda motor dinas milik Polri, satu motor dinas milik TNI dan sembilan mobil dirusak.
Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif mengaku pihaknya kini tengah fokus untuk mengembalikan masyarakat Kariuw yang saat ini meninggalkan kampungnya.
"Kita sudah membentuk pengamanan untuk menjaga aset-aset yang masih utuh dan aset-aset yang masih digunakan. Ada 100 rumah yang masih utuh, ada 200-an yang rusak, baik rusak berat maupun ringan," katanya.
Lotharia menyatakan Gereja Eben Haezer tak mengalami kerusakan akibat bentrok warga ini. Menurutnya, anggota Polri maupun TNI telah ditempatkan untuk menjaga gereja tersebut.
"Pada kesempatan ini saya informasikan bahwa gereja Eben Haezer di sana itu utuh tidak ada kerusakan sama sekali, dan sudah dijaga oleh anggota pengamanan terpadu, baik TNI maupun Polri," ujarnya.
Saat bertemu warga Kariuw, Lotharia meminta agar data kependudukan yang hilang akibat terbakar agar bisa dikolektifkan. Ia mengatakan akan membantu warga yang kehilangan surat berharga, dengan membuat surat keterangan kehilangan maupun pembuatan SIM.
"Kita dari Polri akan membantu, sehingga ini bisa kembali membawa katakanlah kepercayaan masyarakat, bahwa negara memperhatikan ini dan membantu kelancaran," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan tiga konflik yang terjadi di Indonesia bagian timur beberapa waktu terakhir tidak tidak berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Kalau di Haruku itu konflik tanah antar penduduk desa yang merasa saling klaim yang karena mungkin sukunya berbeda, itu konflik. Jadi bukan SARA," kata Mahfud dalam keterangan resminya, Jumat (28/1).
(sai/fra)