Dugaan Penimbunan Minyak Goreng, Polda Sulsel Tunggu Laporan

Satuan Tugas Pangan Polda Sulawesi Selatan akan menyelidiki dugaan penimbunan minyak goreng jika ada laporan.

"Tentunya jika ada laporan terkait dugaan penimbunan minyak goreng itu, pasti akan kita lidik," kata Ketua Tim Satgas Pangan Polda Sulsel, Kompol Indra Waspada, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/2).

Meski demikian, Indra mengaku bahwa pihaknya sejauh ini belum menerima laporan atau aduan soal dugaan penimbunan minyak goreng tersebut.

"Untuk saat ini, belum ada laporan penimbunan. Kemarin sempat ada penarikan barang untuk refaksi/penggantian harga dari pemerintah. Seharusnya tidak ada kelangkaan karena refaksi berakhir tanggal 31 Januari kemarin," jelasnya, yang merupakan mantan Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar ini.

Sebelumnya, sejumlah distributor minyak goreng kemasan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terus dipantau Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satgas Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Satpol PP.

Satu dari ketiga distributor itu telah melakukan penyaluran minyak goreng ke ritel dengan harga sesuai peraturan Menteri Perdagangan nomor 3 Tahun 2022 tentang penetapan harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter. Sementara dua lainnya, stok minyak goreng di gudangnya kosong.

"Permasalahannya, dari pihak produsen ini yang masih banyak menahan barang ke distributor sehingga kacau pasokan penjualan minyak goreng di pasar. Namun kita terus memantau distributor lainnya," ujar Kadis Perdagangan Sulsel, Ashari F. Radjamilo, Selasa (1/2).

Di lain tempat, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian jika pengusaha distributor melakukan penimbunan minyak goreng.

"Jadi saya kira, kami Pemkot Makassar, bersama TNI Pori, sekali lagi menegaskan menimbun [minyak goreng] di saat seperti ini adalah pidana," tegas Wali Kota Makassar, Selasa (1/2).