Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS adalah Ijtihad Politik

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap oposisi yang diambil partainya merupakan ijtihad politik. Menurutnya, PKS ingin menjadi kekuatan penyeimbang agar roda pemerintahan tetap berada di jalur yang tepat.

"Sikap oposisi PKS adalah ijtihad politik untuk menjaga kepatutan dan kepantasan negara demokrasi," kata Syaikhu saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2022, Rabu (2/2).

Lihat Juga : PKS-PPP Sentil BNPT soal Pesantren Terafiliasi Teroris: Jangan Gaduh

Ia juga menegaskan keputusan menjadi oposisi secara konsisten bukan pilihan asal beda dengan partai politik (parpol) lain.

Menurut Syaikhu, keputusan tersebut merupakan hasil musyawarah Majelis Syura PKS yang menjadi muara seluruh aspirasi dan keinginan kader serta pemilih PKS bertemu.

"Pilihan oposisi ini bukan hanya sekadar pilihan asal beda, tetapi merupakan pilihan politik kolektif yang secara sadar kita putuskan bersama-sama," ucapnya.

Dia melanjutkan, sikap oposisi PKS di parlemen telah terbukti mendapatkan dukungan dari luar parlemen. Menurutnya, banyak sikap PKS mendapatkan pembenaran, seperti menolak RUU Cipta Kerja yang akhirnya mendapatkan dukungan dari Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa regulasi tersebut konstitusional bersyarat.

Politik Berbiaya Murah

Lebih lanjut, Syaikhu menyampaikan bahwa partainya siap memperjuangkan agenda transformasi struktural di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, hukum, birokrasi, hingga ekonomi.

Di bidang politik, dia bilang, PKS akan mendorong proses transformasi politik dari yang berbiaya mahal menjadi lebih terjangkau.

Lihat Juga : PKS soal Ahok Calon Kepala Otorita: Cari Sosok Tak Bikin Gaduh Politik

"Tingginya biaya politik adalah akar dari semua permasalahan politik di Indonesia. Semakin mahal biaya politik di Indonesia maka akan semakin besar peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu PKS sepakat dengan gagasan KPK tentang pentingnya agenda reformasi pembiayaan politik partai yang lebih transparan, akuntabel, dan mandiri," kata Syaikhu.

Syaikhu melanjutkan transformasi di bidang politik harus diikuti dengan transformasi di bidang birokrasi.

Dia berkata, kinerja sebuah pemerintahan tergantung pada kinerja mesin birokrasinya. Semakin efektif dan efisien mesin birokrasi bekerja, menurutnya, maka akan semakin baik kinerja sebuah pemerintahan.

"Kuncinya bagaimana kepemimpinan publik itu mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa serta bermartabat," kata Syaikhu.

Dalam bidang ekonomi, PKS memperjuangkan terwujudnya perekonomian nasional yang berdaulat dan berkeadilan.

Dia berkata, Presiden pertama RI Soekarno pernah merumuskan sebuah konsep Trisakti, di mana Indonesia sebagai bangsa yang merdeka harus memiliki tiga syarat yang dipenuhi yakni Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Syaikhu menekankan dalam UUD Tahun 1945 bukan hanya tentang konstitusi politik dan hukum semata namun juga adalah konstitusi ekonomi.

"Amanat konstitusi sudah sangat jelas. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," tutur Syaikhu.

Lihat Juga : Fahri Hamzah Kritik Keras Analogi Ikan Salim Segaf PKS