Beda dengan NU, Muhammadiyah Belum Rencana Bangun Kantor di IKN Baru

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan sampai saat ini belum ada pembahasan untuk membangun kantor PP Muhammadiyah di Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara, di Kalimantan Timur.

"Sampai sekarang belum ada pembahasan di PP Muhammadiyah terkait dengan pembangunan kantor PP Muhammadiyah di Ibu Kota Negara," kata Mu'ti dalam keterangan resminya dikutip Kamis (3/2).

Mu'ti lantas menyinggung Anggaran Dasar Muhammadiyah (AD) pasal 3 yang mengatakan bahwa Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 1 mengatakan bahwa Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. Lalu, Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitas di dua kantor, yakni di Yogyakarta dan Jakarta.

Ia menyatakan perubahan Anggaran Dasar nantinya harus melalui forum Muktamar Muhammadiyah. Sementara perubahan ART melalui Muktamar atau Tanwir.

"Muhammadiyah Insyaallah akan melaksanakan Tanwir dan Muktamar 48 di Kota Surakarta 18-20 November 2022," kata Mu'ti.

Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan lembaga negara. Sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terikat dengan kedudukan ibu kota negara.

Ia menilai kemungkinan pembangunan kantor PP. Muhammadiyah perlu dikaji secara seksama. Tentunya dengan mempertimbangkan urgensi, maslahat, kebutuhan administrasi, kemampuan sumberdaya manusia, ketersediaan dana, situasi sosial-politik, dan berbagai pertimbangan strategis lainnya.

"Di Kalimantan Timur telah berdiri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Aisyiah yang representatif dan berkembang dengan baik berkat kepercayaan masyarakat," ucapnya.

Diketahui, organisasi Islam lainnya yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki rencana bangun kantor di IKN Nusantara.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf beberapa waktu lalu mengutarakan keinginannya untuk membangun kantor PBNU diIKN kepada Pelaksana Tugas Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdan Pongrewa.

Bahkan, Yahya sempat memuji gagasanout of the boxPresiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).