Arteria Dahlan Tak Dipidana soal Sunda, Warga Diminta Lapor ke MKD DPR

CNN Indonesia
Jumat, 04 Feb 2022 16:08 WIB
Polisi meminta masyarakat untuk melaporkan pernyataan Arteria Dahlan PIDP sentil Sunda itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Polisi putuskan Arteria PDIP tak bisa dipidana. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Polda Metro Jaya menyatakan bahwa politikus PDIP Arteria Dahlan tak bisa dipidana buntut pernyataannya yang dianggap menyinggung masyarakat Sunda.

Ini berdasarkan hasil gelar perkara Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, serta ahli hukum bidang ITE.

"Berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan kententuan UU yang diatur dalam Pasal 224 UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 1 dalam UU tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, Jumat (4/2).

Zulpan berkata merujuk pasal tersebut, anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

"Apa yang disampaikan saudara Arteria Dahlan dalam hal ini adalah dilakukan dalam rapat kerja resmi," ucap Zulpan.

"Kemudian pasal 2 dalam UU tersebut di atas, juga menerangkan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan, karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR atau pun di luar rapat DPR yang semata mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR," imbuhnya.

Poin selanjutnya, kata Zulpan, bahwa pernyataan yang disampaikan Arteria dilindungi oleh hak imunitasnya sebagai anggota DPR. Hal ini pun turut diatur dalam UU MD3.

Lalu, berdasarkan keterangan dari ahli bahasa, pernyataan Arteria yang menyinggung soal bahasa Sunda tidak memenuhi unsur ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE.

"Karena konteks penyampaian saudara Arteria Dahlan yaitu dalam sebuah rapat resmi yang harus menggunakan bahasa resmi yakni bahasa Indonesia. Dan hal ini juga diatur dalam Pasal 33 Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, di antaranya Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi," ujar Zulpan.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Zulpan menuturkan kepada masyarakat untuk melaporkan pernyataan Arteria itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Dalam hal ini ada mekanisme untuk melaporkan anggota DPR RI, khususnya yang terkait akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR yaitu kepada MKD yang bisa dilakukan masyarakat ataupun pelapor yang merasa dirugikan terhadap persoalan ini," ucap Zulpan.

Sebagai informasi, sejumlah elemen masyarakat melaporkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan ke Polda Jawa Barat.

Laporan tersebut buntut dari pernyataan Arteria yang mempermasalahkan pemakaian bahasa Sunda oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di dalam rapat Komisi III DPR RI.

Namun, pada 25 Januari lalu, Polda Jawa Barat melimpahkan laporan tersebut ke Polda Metro Jaya. Alasannya, karena lokasi kejadian berada di wilayah Jakarta.

(dis/DAL)

[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER