Curhat Orang Tua Tetap Mau PTM: Anak Tidak Stres, Biaya Lebih Hemat
CNN Indonesia
Rabu, 09 Feb 2022 12:45 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi PTM di tengah Covid-19. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah pusat memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk daerah PPKM level 3 masih mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa PandemiCovid-19.
Dalam SKB 4 Menteri itu, PTM dilakukan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas ruang kelas dengan maksimal durasi 4 jam dan satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan minimal 40 persen capaian vaksinasi dosis 2.
Pernyataan dari pemerintah pusat itu muncul usai adanya permintaan dari sejumlah pihak agar PTM dievaluasi karena meningkatnya kasus Covid-19. Permintaan salah satunya datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak usul Anies dan menegaskan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas karena penting bagi pendidikan siswa.
Senada dengan Luhut, beberapa orang tua juga tidak ingin PTM dihentikan. Salah seorang orang tua murid di Jakarta, Dewi Andhini berpendapat, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan sejak kasus Covid-19 merebak di Indonesia Maret 2020 lalu, telah menghambat perkembangan anak.
Selain itu, PJJ yang berlangsung lebih dari setahun itu menurutnya telah membuat learning loss.
"Saya mengamati bahwa perkembangan psikis anak terlambat. Learning loss tidak bisa dipungkiri. Kalau seandainya tidak dipaksakan untuk PTM, ini akan berapa generasi yang akan alami ini," kata Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/2).
Dewi menceritakan, saat Pemprov DKI membuka sekolah bertahap pada Agustus 2021, ia tidak langsung mengizinkan anaknya untuk ikut PTM.
Saat itu, ia mengaku masih ingin mengamati sistem dan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Setelah yakin, ia baru mengizinkan anaknya untuk ikut PTM pada Januari lalu. Ia pun melihat anaknya tidak lagi stres saat berangkat ke sekolah.
"Begitu dia berangkat saya lihat perubahan drastis dalam diri anak saya, yang tadinya anak saya karena satu tahun lebih di kamar belajar, paparan pake gadget, itu cuma tugas-tugas," katanya.
"Tapi begitu dia PTM, padahal baru tiga mingguan, itu udah terlihat anak saya lebih ceria, lebih aktif, cara berpikir berbeda. Saya pikir seperti ini lah anak seharusnya," tambah Dewi.
Alasan lain, ia ingin PTM dilanjutkan karena selama ini, menurutnya, tidak banyak informasi yang menyatakan bahwa sekolah menjadi klaster penularan Covid-19.
Kebanyakan kasus, kata dia, adalah klaster keluarga yang terbawa hingga sekolah. Selain itu, menurutnya, varian Omicron yang merebak juga tidak separah varian sebelumnya.
"Dengan segala resiko yang ada, dan pertimbangan omicron itu tidak se-dahsyat yang dulu. Saya lihat sendiri, anak saya menjadi anak yang sebenar-benarnya seusia dia, jadi saya secara pribadi maunya PTM," ungkapnnya.
"Jangan dihentikan sama sekali. Sekarang kan masih kondusif, perkantoran masih masuk kan, kecuali nanti kalau kondisi memburuk," katanya menambahkan.
Dewi juga mengatakan, bagi orang tua yang keberatan, sebenarnya tetap diberikan opsi untuk PJJ. Hal itu, sebagaimana Diskresi yang diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Orang tua siswa lainnya, Yopi mengatakan PTM penting dilakukan karena siswa dapat belajar banyak hal. Ia pun berharap pemerintah tidak memutuskan untuk kembali menghentikan PTM.
"Maunya sekolah tetap jalan. Gak efektif (PJJ), anak ini bukan sekadar belajar sosial, belajar bidang studi dan segala macam. Banyak yang dipelajari, disiplin, akhlak, tanggung jawab. Ini berkurang sekarang ini," katanya.
Selain soal itu, Yopi juga menyinggung biaya yang dikeluarkan selama PJJ. Ia mengatakan biaya yang dikeluarkan orang tua menjadi dobel karena di satu sisi harus membeli keperluan sekolah, namun juga harus membeli kuota untuk pembelajaran.
"Contoh masa tahun ajaran baru, (bayar) buku tetap jalan, SPP tetap jalan. Apalagi misal anak saya baru masuk SMA, baju seragam dibayar, baju olahraga dibayar. Dipakai enggak? Itu hal kecil aja. Kita sebagai orang tua berat di situ," katanya.
"Satu masalah untuk biaya voucher, kuota kan double juga. Udah biaya sekolah kita bayar normal, seragam segala macam bayar normal, kuota lagi," ucapnya.
Terkait dengan penularan kasus Covid-19, menurutnya hal itu bisa diantisipasi baik oleh orang tua maupun sekolah.
"Tergantung kita sebagai orang tua bagaimana kita protect anak dari rumah sebelum ke sekolah. Dari pihak sekolah juga pasti ada antisipasi," katanya.
Sementara itu, salah seorang orang tua murid di Tasikmalaya, Dudi mengatakan PJJ yang berlangsung sebelumnya tidak efektif lantaran tidak semua siswa/orang tua memiliki handphone.
Dudi sendiri, tinggal cukup jauh dari perkotaan. Menurutnya, di tempat itu tidak semua orang tua punya handphone (HP).
"Katanya harus belajar di rumah, tapi kalau orang tuanya gak ngerti (untuk ajarin)? Kan harus berhubungan dengan guru, harus pakai HP, kalau enggak punya HP gimana," ucapnya.
Ia mengaku sebelumnya mendengar informasi bahwa sekolah akan kembali ditutup seiring kasus Covid-19 yang meningkat. Namun ia berharap hal itu tidak dilaksanakan.
"Katanya ini mau diliburin lagi. Gimana ya? Anak lagi cari ilmu, kalau di kampung kan gak punya HP. Jangan jarak jauh," tutupnya.
Pemerintah pusat memastikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk daerah PPKM level 3 masih mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa PandemiCovid-19.
Dalam SKB 4 Menteri itu, PTM dilakukan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas ruang kelas dengan maksimal durasi 4 jam dan satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan minimal 40 persen capaian vaksinasi dosis 2.
Pernyataan dari pemerintah pusat itu muncul usai adanya permintaan dari sejumlah pihak agar PTM dievaluasi karena meningkatnya kasus Covid-19. Permintaan salah satunya datang dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak usul Anies dan menegaskan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas karena penting bagi pendidikan siswa.
Senada dengan Luhut, beberapa orang tua juga tidak ingin PTM dihentikan. Salah seorang orang tua murid di Jakarta, Dewi Andhini berpendapat, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan sejak kasus Covid-19 merebak di Indonesia Maret 2020 lalu, telah menghambat perkembangan anak.
Selain itu, PJJ yang berlangsung lebih dari setahun itu menurutnya telah membuat learning loss.
"Saya mengamati bahwa perkembangan psikis anak terlambat. Learning loss tidak bisa dipungkiri. Kalau seandainya tidak dipaksakan untuk PTM, ini akan berapa generasi yang akan alami ini," kata Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/2).
Dewi menceritakan, saat Pemprov DKI membuka sekolah bertahap pada Agustus 2021, ia tidak langsung mengizinkan anaknya untuk ikut PTM.
Saat itu, ia mengaku masih ingin mengamati sistem dan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Setelah yakin, ia baru mengizinkan anaknya untuk ikut PTM pada Januari lalu. Ia pun melihat anaknya tidak lagi stres saat berangkat ke sekolah.
"Begitu dia berangkat saya lihat perubahan drastis dalam diri anak saya, yang tadinya anak saya karena satu tahun lebih di kamar belajar, paparan pake gadget, itu cuma tugas-tugas," katanya.
"Tapi begitu dia PTM, padahal baru tiga mingguan, itu udah terlihat anak saya lebih ceria, lebih aktif, cara berpikir berbeda. Saya pikir seperti ini lah anak seharusnya," tambah Dewi.
Alasan lain, ia ingin PTM dilanjutkan karena selama ini, menurutnya, tidak banyak informasi yang menyatakan bahwa sekolah menjadi klaster penularan Covid-19.
Kebanyakan kasus, kata dia, adalah klaster keluarga yang terbawa hingga sekolah. Selain itu, menurutnya, varian Omicron yang merebak juga tidak separah varian sebelumnya.
"Dengan segala resiko yang ada, dan pertimbangan omicron itu tidak se-dahsyat yang dulu. Saya lihat sendiri, anak saya menjadi anak yang sebenar-benarnya seusia dia, jadi saya secara pribadi maunya PTM," ungkapnnya.
"Jangan dihentikan sama sekali. Sekarang kan masih kondusif, perkantoran masih masuk kan, kecuali nanti kalau kondisi memburuk," katanya menambahkan.
Dewi juga mengatakan, bagi orang tua yang keberatan, sebenarnya tetap diberikan opsi untuk PJJ. Hal itu, sebagaimana Diskresi yang diberikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Ilustrasi PTM di tengah Covid-19. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Orang tua siswa lainnya, Yopi mengatakan PTM penting dilakukan karena siswa dapat belajar banyak hal. Ia pun berharap pemerintah tidak memutuskan untuk kembali menghentikan PTM.
"Maunya sekolah tetap jalan. Gak efektif (PJJ), anak ini bukan sekadar belajar sosial, belajar bidang studi dan segala macam. Banyak yang dipelajari, disiplin, akhlak, tanggung jawab. Ini berkurang sekarang ini," katanya.
Selain soal itu, Yopi juga menyinggung biaya yang dikeluarkan selama PJJ. Ia mengatakan biaya yang dikeluarkan orang tua menjadi dobel karena di satu sisi harus membeli keperluan sekolah, namun juga harus membeli kuota untuk pembelajaran.
"Contoh masa tahun ajaran baru, (bayar) buku tetap jalan, SPP tetap jalan. Apalagi misal anak saya baru masuk SMA, baju seragam dibayar, baju olahraga dibayar. Dipakai enggak? Itu hal kecil aja. Kita sebagai orang tua berat di situ," katanya.
"Satu masalah untuk biaya voucher, kuota kan double juga. Udah biaya sekolah kita bayar normal, seragam segala macam bayar normal, kuota lagi," ucapnya.
Terkait dengan penularan kasus Covid-19, menurutnya hal itu bisa diantisipasi baik oleh orang tua maupun sekolah.
"Tergantung kita sebagai orang tua bagaimana kita protect anak dari rumah sebelum ke sekolah. Dari pihak sekolah juga pasti ada antisipasi," katanya.
Sementara itu, salah seorang orang tua murid di Tasikmalaya, Dudi mengatakan PJJ yang berlangsung sebelumnya tidak efektif lantaran tidak semua siswa/orang tua memiliki handphone.
Dudi sendiri, tinggal cukup jauh dari perkotaan. Menurutnya, di tempat itu tidak semua orang tua punya handphone (HP).
"Katanya harus belajar di rumah, tapi kalau orang tuanya gak ngerti (untuk ajarin)? Kan harus berhubungan dengan guru, harus pakai HP, kalau enggak punya HP gimana," ucapnya.
Ia mengaku sebelumnya mendengar informasi bahwa sekolah akan kembali ditutup seiring kasus Covid-19 yang meningkat. Namun ia berharap hal itu tidak dilaksanakan.
"Katanya ini mau diliburin lagi. Gimana ya? Anak lagi cari ilmu, kalau di kampung kan gak punya HP. Jangan jarak jauh," tutupnya.
