Periksa Bupati Langkat di KPK, Polda Sumut Akui Kepentingan Penyidikan

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin diperiksa polisi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, berkaitan kasus kerangkeng manusia di rumahnya.

"Betul, hari ini penyidik Ditreskrimum Polda Sumut mengambil keterangan Bupati Langkat nonaktif atas peristiwa kerangkeng miliknya," kata Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (14/2).

Pemeriksaan di Gedung KPK yang dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja itu dilakukan setelah ada koordinasi dua pihak sebelumnya.

"Tim masih bekerja, nanti hasilnya untuk kepentingan penyidikan dan akan kita sampaikan juga ya, mohon bersabar," jelas Hadi.

Diketahui, penyidikan merupakan tahapan proses hukum selanjutnya setelah penyelidikan. Artinya, penyidik menemukan tindak pidana dan tengah mencari tersangka.

KPK pun membenarkan pemeriksaan Polda Sumut terhadap tersangka suap Terbit Rencana Perangin-angin (TRP).

"Benar, hari ini KPK kembali fasilitasi pemeriksaan terhadap tahanan KPK, atas nama tersangka TRP," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Diketahui, kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana Peranginangin diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Akan tetapi, orang-orang yang menghuni kerangkeng itu bukan hanya korban penyalahgunaan narkoba, tetapi ada penjudi hingga pencuri.

Dari penyelidikan yang dilakukan Polda Sumut, ternyata sudah 656 orang yang dititipkan di tempat itu sejak tahun 2010. Penyidik menemukan banyak kejanggalan di antaranya orang-orang kerangkeng dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Terbit. Namun mereka tak pernah diberi upah.

Bahkan, polisi menemukan sebanyak enam orang yang dianiaya hingga cacat di kerangkeng itu. Kemudian, ada tiga orang lainnya yang tewas tak wajar di sana.