Warga Korban Rob: Rutin Banjir, Air Bersih Malah Tak Mengalir

Pemerataan layanan air bersih melalui Perusahaan Air Minum (PAM) dinilai genting lantaran itu satu-satunya jalur aman di tengah ancaman penurunan muka tanah Jakarta.

Berdasarkan catatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (Kruha), jumlah kebutuhan air bersih di DKI Jakarta adalah 846 juta mᵌ/tahun.

Pemenuhan kebutuhan air itu paling banyak disumbang dari air tanah, yakni 548,2 juta mᵌ/tahun. Dari jumlah itu, 540,34 juta mᵌ/tahun di antaranya diambil dari air tanah yang tidak terdaftar alias ilegal.

Selain itu, pengambilan air tanah itu juga sudah melebihi batas aman, yakni 256 juta mᵌ/tahun. Pada tahun 2011 saja, terjadi pengambilan air tanah sebesar 540,34 juta mᵌ/tahun.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Benteng Rapuh Warga Pesisir Jakarta Hadang Banjir Rob

Penyedotan air tanah ini berimplikasi pada penurunan muka tanah Jakarta. Kruha menyebut Jakarta Utara menjadi salah satu zona merah; tanah amblas 2 meter pada periode 1982 sampai 1997.Belum lagi pada sektor komersial, Kruha mencatat kebutuhan air mencapai 195 juta mᵌ/tahun. Sebanyak 87,07 juta mᵌ/tahun dipenuhi oleh air PAM dan sebesar 107,93 juta mᵌ/tahun dipenuhi oleh air tanah.

"Pemerintah harus berupaya menghentikan pengambilan air tanah di wilayah Jakarta Barat dan Utara sesegera mungkin," kata Kruha.

Pipanisasi Jangka Panjang

Untuk mengurangi laju tenggelamnya Jakarta itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi menuturkan pihaknya sudah berupaya memperluas jangkauan layanan pipa PAM.

Jika memang ada kesulitan pipa masuk ke wilayah terkait, terutama Jakarta Utara, pihaknya bersama PAM Jaya sudah mengupayakan, pertama, pembangunan instalasi pengolahan air bersih. Kedua, membuat kios air di beberapa titik agar dapat diakses oleh masyarakat."PAM pun mulai ekspansi cukup di bagian utara, selatan pun kita sudah upaya dengan recharge-recharge," ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jumat (28/1).

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Jakarta Tenggelam: Air Laut Naik atau Muka Tanah Turun?

"Kalau sasaran jangka panjangnya sistem perpipaan yang ini kaitannya sama pipa air [dari Waduk] Jatiluhur (Jabar), pipa air dari [Waduk] Karian (Banten) untuk memenuhi air bersih di kawasan pesisir Utara. bukan hanya utara, karena targetnya memang 100 persen Jakarta harus mulai perpipaan," tutur dia.

Saat pipanisasi menjangkau daerah terkait, Dinas SDA pun segera melakukan penertiban pengambilan air tanah.

Infografis Pencurian Air Tanah DKI Jakarta. (Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia)

Soal target pasti penyetopan pengambilan air tanah, Dudi mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

Aturan tersebut melarang penggunaan air tanah bagi para pemilik atau pengelola bangunan di 12 area jalan dan 9 kawasan mulai 1 Agustus 2023.

"Memang kita coba akan terapkan di daerah-daerah yang 100 persen dipenuhi layanannya oleh PAM. Catat ya, yang sudah 100 persen," tandas dia.

Sementara, Manajer Humas PAM Jaya Linda Nurhandayani mengatakan banyaknya gangguan dan kesulitan layanan air bersih di kawasan pesisir Jakarta seperti Muara Angke disebabkan oleh posisinya yang berada di ujung jalur pipa.

"Itu memang karena wilayahnya yang low supply. Karena di ujung Jakarta," ucapnya, Rabu (23/2). "Karena daerah ujung, jadi airnya suplainya kemungkinan sudah diserap oleh daerah-daerah sebelumnya," imbuh dia.

Lihat Juga : LIPUTAN KHUSUS Giant Sea Wall, Mimpi Kepak Sayap Garuda Raksasa di Laut Jakarta

Solusinya, Linda menyebut PAM Jaya membangun SPAM Hutan Kota. Fasilitas ini sudah mulai melayani sejumlah daerah seperti Kamal dan Tegal Alur. Pembangunan pipa sepanjang 116 km dari SPAM ini pun dilakukan untuk memaksimalkan layanan di kawasan "ujung Jakarta".

Sementara pembangunannya belum tuntas, pihaknya menambah 35 kios air, berupa tandon atau toren air besar yang diisi air setiap hari oleh truk tanki. Sejauh ini yang sudah ada mencapai 112 kios.

Lokasi kios airnya akan tersebar di daerah yang belum mendapat akses perpipaan, seperti Penjaringan, Kalideres, Muara Angke.

"Itu solusi sementara sampai nanti di daerah tersebut ada akses perpipaan. Nanti kalo sudah ada, maka kios air tersebut kita non-aktifkan," tutupnya.