Jokowi: Pemerintah Transformasi Hukum Demi Berantas Korupsi

Presiden Joko Widodo mengklaim pemerintah melakukan transformasi di bidang hukum. Dia menyebut salah satu tujuan transformasi tersebut adalah memberantas tindak pidana korupsi.

Jokowi menyampaikan transformasi di bidang hukum dilakukan dengan penyederhanaan birokrasi dan aturan. Dia berkata upaya itu akan menimbulkan berbagai dampak positif.

"Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, ... serta memberantas tindak pidana korupsi," kata Jokowi pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2021, Selasa (22/2).

Jokowi menyampaikan pemerintah juga sedang melakukan transformasi di beberapa sektor lain. Misalnya, di sektor pembangunan dengan pemerataan pembangunan yang Indonesia-sentris.

Kemudian, pemerintah mentransformasi bidang ekonomi. Jokowi bilang pemerintah sedang menggenjot hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan peralihan ke energi terbarukan.

Mantan Wali Kota Solo itu percaya berbagai transformasi yang dilakukan bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun, ia menyampaikan upaya itu tak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung," ujarnya.

Jokowi meyakini MA punya peran penting mendukung transformasi ini. Dia bilang MA punya peran dalam mengeluarkan keputusan penting atau landmark decision.

"Dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, ... serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan," tutur Jokowi.