PDIP Sentil Cak Imin: Tak Ada Landasan Hukum Tunda Pemilu 2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usul Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang menghendaki penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ditunda selama antara satu atau dua tahun.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan penyelenggaraan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat serta mengabaikan aspek fundamental politik.

"PDIP menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Ia pun mengingatkan bahwa seorang presiden saat dilantik telah mengucapkan sumpah untuk memegang teguh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Lihat Juga : NasDem Soal Usul Cak Imin Tunda Pemilu 2024: Alasan Tak Relevan

Atas dasar ketentuan konstitusi pula, menurutnya, telah diamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," kata Hasto.

Hasto melanjutkan, sikap PDIP senapas dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulang kali menegaskan menolak berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu.

Ia bilang, periodisasi pemilu lima tahunan telah membentuk kultur demokrasi berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Bila periodisasi masa jabatan presiden diganggu, menurutnya, hal tersebut bisa berdampak pada instabilitas politik.

"Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu," tuturnya.

Lihat Juga : PPP Kaji Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Ditunda 2 Tahun

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun. Usulan tersebut ia sampaikan karena ekonomi masyarakat menurut dia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

Menurut dia, pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 itu juga berpotensi menimbulkan konflik karena pandemi.

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).

Menurutnya, penundaan pemilu penting agar momentum perbaikan ekonomi yang terpukul akibat pandemi tidak hilang. Dia mengaku akan menyampaikan usulan tersebut kepada para pimpinan partai politik, termasuk ke Presiden Joko Widodo.

Lihat Juga : Demokrat Tolak Keras Usul Cak Imin Tunda Pemilu-Pilpres 2024