Menlu era SBY Sindir Jokowi Bungkam Atas Permintaan Maaf Belanda

Menteri Luar Negeri (Menlu) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hassan Wirajuda, menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bungkam terhadap permintaan maaf Belanda atas kekerasan ekstrem 1946-1950.

Hassan menyampaikan respons Pemerintah Indonesia penting dalam persoalan ini. Menurutnya, pernyataan sikap pemerintah akan menentukan tinfak lanjut dari permintaan maaf Belanda.

"Mengenai permintaan maaf PM Rutte, tanya saja pada pemerintah, tanya Pejambon (Kementerian Luar Negeri) yang sampai sekarang masih belum mengatakan apa-apa," kata Hassan dalam diskusi daring yang disiarkan kanal Youtube Universitas Prasetiya Mulya, Senin (24/2).

Lihat Juga : KOLOM Kekerasan 1945-1949, Setengah Hati Maaf Belanda dan Diam Indonesia

Sejarawan Bondan Kanumoyoso juga mendesak pemerintah buka suara soal permintaan maaf Belanda. Dia menyatakan pemerintah tidak boleh menutup mata atas persoalan ini.

Dia berpendapat Belanda terkesan ingin menggurui Indonesia dengan menggelar penelitian sebelum meminta maaf. Belanda, ucap Bondan, ingin menunjukkan superioritasnya kepada Indonesia.

"Dalam konteks ini, patut disinggung respons Pemerintah Indonesia. Saya kira menjadi penting untuk segera merespons apa yang dikatakan Belanda," ujar Bondan.

"Di sinilah kita tunjukan kematangan kita sebagai sebuah bangsa, produk revolusi kita," ujarnya.

Lihat Juga : Belanda Sudah Minta Maaf, Komnas HAM Minta Indonesia Tuntasi Kasus 65

Sebelumnya, Pemerintah Belanda menyatakan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Belanda memohon maaf atas kekerasan ekstrem yang terjadi pada 1945-1950.

Permintaan maaf itu diutarakan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte setelah ada hasil penelitian. Momen itu menjadi kali ketiga Belanda meminta maaf kepada Indonesia.

Lihat Juga : RI Diminta Tiru Belanda Minta Maaf atas Pelanggaran HAM Berat