Dalih Big Data Cak Imin Tunda Pemilu-Pilpres 2024

Sembari tertawa, Muhaimin juga sempat melontarkan bahwa penundaan pemilu akan memberi keuntungan kepada seluruh Menteri dan anggota DPR dari PKB karena bakal menjabat sampai 2026.

Cak Imin juga meminta kadernya untuk tetap bersiap jika pemilu dan pilpres digelar 2024 sesuai jadwal. 

Partai yang Mendukung

Masih dalam rapat yang sama di hadapan petinggi PKB, Cak Imin menyebutkan partai-partai yang dipastikan mendukung penundaan pemilu dan pilpres.

Dia mengklaim Golkar, NasDem, PPP dan PAN pasti akan mendukung. Sejauh ini, baru PAN yang sudah blak-blakan mendukung lewat pernyataan Ketua Umum Zulkifli Hasan di hadapan publik.

Salah satu petinggi PKB menyebut Cak Imin sudah berkomunikasi dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebelum kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau sebagai Menko Perekonomian. Dalam perbincangan dengan Airlangga, Golkar memang akan mendukung.

"Tadi pagi Airlangga telpon saya, saya bilang jalan terus ya. Oke kita tes, cek penolakannya seberapa, dan penerimaannya seberapa," kata sumber CNNIndonesia.com menirukan Cak Imin.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut ikut setuju pemilu dan pilpres 2024 ditunda selama dua tahun (CNNIndonesia/Safir Makki)

NasDem sejauh ini disebut Cak Imin hanya berpura-pura menolak. Cepat atau lambat akan menyampaikan dukungan agar pemilu dan pilpres 2024 ditunda.

Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi mengaku tidak bisa memastikan sikap partainya.

Sebelumnya, Taufiqulhadi sudah memberi pernyataan bahwa NasDem menolak usulan penundaan pemilu. Namun, mengenai sikap NasDem di kemudian hari, dia tidak bisa menjawab.

"Kalau itu saya tidak punya tahu. Pak SP (Surya Paloh) sendiri (yang tahu)," kata dia saat dihubungi.

Terpisah, putra Surya Paloh yang juga ketua koordinator pemenangan pemilu NasDem, Prananda Paloh menyangkal partainya bakal ikut mendukung pemilu ditunda.

"Saya belum mendapat informasi itu. Tetapi rasanya tetap pada pendirian menolak karena implikasi konstitusionalnya berat. Dan rasanya memang tidak perlu menunda pemilu seperti yang telah diwacanakan," kata dia.

Sikap Jelas PAN

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah terang-terangan mendukung usulan pemilu 2024 ditunda. Ada beberapa faktor mengapa PAN setuju pemilu dan pilpres 2024 lebih baik ditunda. Pertama, pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga perlu perhatian khusus.

Kemudian, perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, termasuk di antaranya perang Rusia-Ukraina, serta harga minyak dunia yang tidak menentu.

Anggaran pemilu yang membengkak dianggap lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan rakyat. Zulhas juga menyoroti tingginya angka kepuasan publik terhadap Jokowi menurut hasil survei Litbang Kompas, mencapai 73,1 persen.

"Di tengah situasi-situasi tersebut, penilaian dan persepsi masyarakat tentang kinerja presiden Jokowi justru sangat tinggi," kata Zulhas di Jakarta pada 25 Februari lalu.

Rencana penundaan pemilu mendapat tentangan dari kelompok masyarakat sipil, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demorkasi (Perludem)

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini khawatir masyarakat akan dipertontonkan dengan pelanggaran konstitusi secara berjamaah, jika dilakukan Amandemen UUD 1945 hanya untuk penundaan pemilu. Sebab, hukum akan menjadi instrumen untuk melegitimasi kekuasaan.

"Jadi, kita bukan lagi rule of law. Tapi sudah rule by law. Hukum menjadi instrumen kekuasan," katanya.

Di sisi lain, Titi menolak alasan bahwa pelaksaan Pemilu 2024 berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR Januari lalu, akan mengganggu laju ekonomi karena pandemi Covid-19.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan bahwa upaya menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 lewat amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tidak tepat dilakukan jika tidak bertanya atau meminta persetujuan rakyat lebih dahulu.

Jika hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR untuk mengubah UUD 1945, menurutnya, maka tidak akan terhindarkan kesan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan oleh MPR.

"Meskipun penundaan pemilu bisa dilakukan dengan amendemen UUD [1945] oleh MPR, namun menurut saya secara moral konstitusi tidak pas untuk melakukan amandemen UUD [1945] jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan, apakah rakyat setuju pemilu ditunda," ucap Arsul dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (28/2).