Faldo Maldini Sebut Pemerintah Tak Terlibat Gerakan Tunda Pemilu

CNN Indonesia

Senin, 28 Feb 2022 16:43 WIB

Ilustrasi pemungutan suara dalam pemilu. Stafsus Mensesneg menyatakan pemerintah tak tahu ihwal wacana penundaan pemilu, namun sebagai sebuah aspirasi maka yang disampaikan itu ditampung. (ANTARA FOTO/ARNAS PADDA)

Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini, mengklaim pemerintah tidak mengetahui rencana penundaan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Namun, sambungnya, pemerintah tetap menampung aspirasi yang datang dari sejumlah partai politik (parpol) tersebut.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua parpol," kata Faldo dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (28/2).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun menegaskan, wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak berkaitan dengan pemerintah, apalagi soal transaksi politik. Ia meminta, pemerintah tidak diseret dalam wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," ujar mantan aktivis mahasiswa tersebut.

Lihat Juga :

Iming-iming Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah di Balik Pemilu Mundur

Faldo menegaskan pemerintah sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi Covid-19 merupakan badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat di segala lapisan.

"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," katanya.

Bantah Istana Gerakkan Elite-elite Parpol

Dia menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun sedang total mengawal transformasi besar, yaitu pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagai upaya perubahan pola pikir, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan, dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan.

Faldo menegaskan, pemerintah tidak ada waktu untuk mengurus wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," katanya.

Lihat Juga :

Hak Rakyat Dirampas Elite Politik, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024

Setidaknya tiga parpol penghuni Senayan hingga kini telah menyatakan sikap mendukung wacana pemindahan Pemilu 2024 antara satu hingga dua tahun. Mereka adalah PKB, PAN, dan Golkar.

Sedangkan empat partai menyatakan penolakan yakni Demokrat, PDIP, PKS, dan NasDem. Sedangkan, dua partai, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikap.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf meminta diadakan dialog terkait usulan penundaan Pemilu 2024 mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata dia di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Minggu (27/2), seperti dikutip dari Antara.

"Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini," kata mantan juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Ia mengatakan saat ini banyak cobaan dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, mulai dari pandemi Covid-19, banjir, serta gempa bumi.